PONTIANAK – Ancaman terhadap sistem logistik di Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan. Pendangkalan alur pelayaran Sungai Kapuas yang terus terjadi tidak lagi sekadar menjadi persoalan teknis transportasi laut, tetapi telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM), oksigen medis, bahan pangan, hingga berbagai kebutuhan pokok masyarakat.
Melihat kondisi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mendesak agar pengerukan alur pelayaran segera direalisasikan. Menurutnya, keterlambatan penanganan dapat berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga ketahanan logistik daerah.
Desakan tersebut disampaikan Krisantus saat memimpin Rapat Koordinasi Rencana Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pontianak di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (5/8).
"Persoalan ini bukan lagi sekadar masalah pelayaran, tetapi sudah menyangkut hajat hidup masyarakat Kalimantan Barat. Karena itu seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama mencari solusi konkret agar aktivitas pelayaran dan roda perekonomian tidak terus terganggu," tegas Krisantus.
Pendangkalan Sungai Kapuas Semakin Parah
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan tren pendangkalan Sungai Kapuas terus meningkat akibat sedimentasi yang terjadi di jalur pelayaran utama.
Akibat kondisi tersebut, jumlah kapal yang mengalami kandas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2024 tercatat sebanyak 87 kapal kandas, meningkat menjadi 102 kejadian pada 2025, sementara hingga Juli 2026 sudah terjadi 56 insiden.
Di sejumlah titik, kedalaman alur pelayaran bahkan hanya mencapai sekitar minus 3,2 meter Low Water Spring (LWS) sehingga kapal berbobot besar hanya dapat melintas saat air pasang.
Kondisi ini membuat waktu operasional pelayaran praktis hanya sekitar enam jam setiap hari, mengakibatkan antrean kapal, keterlambatan bongkar muat, dan meningkatnya biaya logistik.
Distribusi BBM dan Oksigen Rumah Sakit Terancam
Dampak pendangkalan mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Kapal pengangkut BBM, oksigen medis, maupun logistik lainnya harus menunggu pasang surut air sebelum dapat memasuki Pelabuhan Pontianak.
Situasi serupa pernah terjadi pada Juli 2026 ketika distribusi BBM sempat mengalami keterlambatan akibat kapal tanker kesulitan bersandar di Depot Pertamina Siantan. Kondisi tersebut memicu antrean panjang di sejumlah SPBU sebelum pasokan kembali normal.
Peristiwa itu menjadi peringatan bahwa gangguan alur pelayaran dapat berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.
Selain BBM, distribusi oksigen medis untuk rumah sakit serta berbagai kebutuhan pokok juga berpotensi terganggu apabila pengerukan tidak segera dilakukan.
Pemprov Siapkan Berbagai Skema Pembiayaan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan kedalaman alur pelayaran dapat dikembalikan hingga minimal minus 5 meter LWS sehingga kapal dapat melintas selama 24 jam tanpa bergantung pada kondisi pasang surut.
Pemprov juga membuka peluang pembiayaan melalui berbagai skema kerja sama di luar APBN maupun APBD.
Namun hingga kini, realisasi pengerukan masih terkendala belum adanya penugasan resmi dari pemerintah pusat.
Meski telah dua kali menyampaikan surat kepada Menteri Perhubungan, pelaksanaan pengerukan belum dapat dilakukan karena belum tersedia dasar hukum bagi operator pelabuhan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
Perwakilan PT Pelindo, Mustafa, menegaskan pihaknya siap melaksanakan pengerukan apabila telah menerima penugasan resmi dari Kementerian Perhubungan.
"Pelindo siap melaksanakan pengerukan apabila telah ada penugasan resmi dari Kementerian Perhubungan. Tanpa dasar hukum tersebut kami tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakannya," ujarnya.
Sementara itu, PT PAS menyatakan mampu mendatangkan kapal keruk dalam waktu sekitar dua hingga tiga bulan setelah seluruh perizinan dan mekanisme kerja sama diselesaikan.
DPR RI Minta Jangan Menunggu Kalbar Lumpuh
Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie turut meminta pemerintah pusat segera mempercepat pengerukan jalur pelayaran dari Muara Jungkat menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak.
Menurutnya, sedimentasi yang terus meningkat bukan hanya menghambat aktivitas bongkar muat kapal besar, tetapi juga berpotensi memperparah banjir di wilayah hulu Sungai Kapuas.
"Kalau alur tidak segera dikeruk, aliran air dari hulu menuju laut menjadi lebih lambat. Ketika curah hujan tinggi, kondisi ini berpotensi memperparah banjir," katanya.
Pelaku Usaha Dorong Pengerukan Segera Direalisasikan
Pelaku usaha angkutan laut juga berharap pengerukan tidak lagi tertunda.
Mereka menilai kelancaran alur pelayaran merupakan faktor utama dalam menjaga kelancaran distribusi barang, menekan biaya logistik, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
Pengusaha jasa kapal Ali Akbar mengatakan kelancaran jalur pelayaran akan memberikan dampak positif bagi seluruh sektor ekonomi di Kalimantan Barat.
"Kami sangat mendukung pengerukan segera dilakukan. Jalur pelayaran yang lancar akan mempercepat distribusi barang, menekan biaya logistik, dan menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Barat," ujarnya.
Logistik Menjadi Penopang Perekonomian Daerah
Pendangkalan Sungai Kapuas kini dipandang bukan sekadar persoalan transportasi air, melainkan telah menjadi isu strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan ekonomi, pelayanan kesehatan, stabilitas harga barang, hingga kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, percepatan pengerukan alur pelayaran dinilai menjadi langkah mendesak agar distribusi logistik tetap berjalan lancar, aktivitas ekonomi tidak terganggu, serta Kalimantan Barat terhindar dari risiko krisis pasokan kebutuhan pokok di masa mendatang.
Fredy Legito
0 Komentar