KUBU RAYA — Kondisi jembatan darurat di kawasan Parit Sarem arah Pematang 7, Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menjadi sorotan warga. Jembatan yang masih digunakan sebagai akses masyarakat tersebut disebut berada dalam kondisi memprihatinkan dan dikhawatirkan semakin membahayakan pengguna jalan.
Keluhan tersebut disampaikan seorang warga melalui pesan WhatsApp kepada redaksi pada Selasa (25/8/2026). Warga turut memperlihatkan kondisi jembatan darurat yang menurut keterangannya sudah mengalami kerusakan cukup parah dan hampir roboh.
Kondisi itu memunculkan kekhawatiran, terutama bagi pengendara sepeda motor maupun kendaraan lainnya yang setiap hari melintasi akses tersebut.
Warga juga mempertanyakan kelanjutan pekerjaan penggantian jembatan yang disebut telah berlangsung cukup lama, namun perkembangan di lapangan dinilai belum terlihat sebagaimana yang diharapkan.
Pertanyaan warga semakin mengemuka karena proyek tersebut bukan pekerjaan kecil. Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan proyek, pekerjaan merupakan Penggantian Jembatan Ruas Jalan Rasau Jaya–Parit Sarem, yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP).
Proyek tersebut tercatat memiliki Nomor Kontrak 600.1.10.3/42.1/SPIPPK/PUPRPRKP-BM/IV/2026, dengan nilai kontrak mencapai Rp1.458.262.000.
Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tercantum selama 150 hari kalender, dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026.
Pelaksana pekerjaan tercatat CV Cahaya Timur, sementara konsultan pengawas adalah CV Andaraya Perkasa.
Warga Pertanyakan Progres Pekerjaan
Di tengah kondisi jembatan darurat yang disebut hampir roboh, masyarakat mempertanyakan bagaimana perkembangan proyek penggantian jembatan tersebut.
Warga berharap proyek yang menggunakan anggaran daerah lebih dari Rp1,4 miliar itu tidak berhenti tanpa kejelasan.
“Kalau jembatan darurat sudah seperti ini, masyarakat tentu khawatir. Kami berharap pemerintah segera turun melihat kondisi di lapangan,” demikian keluhan warga yang disampaikan kepada redaksi.
Kekhawatiran tersebut dinilai beralasan karena jembatan darurat masih menjadi jalur yang digunakan masyarakat. Apabila kondisi konstruksinya semakin melemah, risiko terhadap keselamatan pengguna jalan tentu harus menjadi perhatian utama.
Karena itu, masyarakat meminta pemerintah tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan atau jembatan benar-benar roboh.
Keselamatan warga harus menjadi prioritas sebelum persoalan berubah menjadi musibah.
Proyek Rp1,45 Miliar Harus Transparan
Selain persoalan keselamatan, masyarakat juga berhak mendapatkan informasi mengenai progres pekerjaan yang dibiayai APBD.
Apabila pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan, terdapat kendala teknis, perubahan pekerjaan, atau persoalan lainnya, masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan secara terbuka.
Terlebih, proyek tersebut memiliki batas waktu pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak. Publik tentu berkepentingan mengetahui apakah pekerjaan berjalan sesuai jadwal, mengalami keterlambatan, atau terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan pekerjaan belum selesai.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak. Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah justru meninggalkan persoalan baru bagi masyarakat.
Pemkab Kubu Raya Diminta Segera Turun
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui dinas terkait segera melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi jembatan darurat.
Pemeriksaan tidak hanya diperlukan untuk mengetahui progres pembangunan jembatan baru, tetapi juga memastikan jembatan darurat masih layak digunakan atau perlu dilakukan pengamanan maupun pembatasan akses demi keselamatan masyarakat.
Masyarakat juga berharap kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas memberikan penjelasan mengenai kondisi pekerjaan serta langkah yang akan dilakukan selanjutnya.
Jangan sampai proyek masih berjalan di atas kertas, sementara masyarakat menghadapi risiko nyata di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kubu Raya, CV Cahaya Timur maupun CV Andaraya Perkasa mengenai kondisi jembatan darurat dan progres pekerjaan penggantian jembatan tersebut.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai status pekerjaan, progres fisik, kendala pelaksanaan, serta langkah pengamanan terhadap masyarakat pengguna akses.
Informasi mengenai dugaan pekerjaan yang terhenti atau terlambat masih perlu dikonfirmasi dan tidak dapat disimpulkan sebagai proyek terbengkalai sebelum ada penjelasan resmi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Publik Menunggu Kepastian
Pada akhirnya, pertanyaan masyarakat bukan sekadar mengenai siapa kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.
Masyarakat membutuhkan kepastian: kapan jembatan baru dapat diselesaikan, bagaimana keselamatan pengguna jalan selama proses pembangunan, dan bagaimana pertanggungjawaban atas penggunaan APBD sebesar Rp1,458 miliar tersebut.
Proyek infrastruktur dibangun menggunakan uang rakyat. Karena itu, masyarakat berhak mendapatkan jalan dan jembatan yang aman, berkualitas serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Jembatan darurat boleh bersifat sementara, tetapi keselamatan masyarakat tidak boleh diperlakukan sebagai urusan sementara.
Catatan Redaksi: Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini apabila terdapat keberatan, klarifikasi, maupun informasi tambahan yang perlu disampaikan.
0 Komentar