Setiap kali musim kemarau tiba dan kabut asap mulai menyelimuti langit Kalimantan, masyarakat adat Dayak kerap kembali berada di posisi yang tidak adil: menjadi pihak yang mudah dituding sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan.
Tuduhan itu biasanya muncul karena sebagian masyarakat adat masih mempertahankan tradisi berladang dengan sistem pembakaran terkendali. Namun, menyederhanakan persoalan kebakaran hutan dan lahan dengan langsung menunjuk peladang tradisional sebagai biang kerok merupakan cara pandang yang keliru dan berpotensi mengabaikan persoalan yang jauh lebih besar.
Jika ingin membicarakan Karhutla secara jujur, maka persoalan ini harus dilihat berdasarkan fakta, skala, penyebab, lokasi kebakaran, serta pihak yang bertanggung jawab.
Masyarakat Dayak telah mengenal sistem perladangan tradisional secara turun-temurun selama ratusan tahun. Sistem tersebut bukan sekadar aktivitas membuka lahan, melainkan bagian dari kehidupan, budaya, dan pengetahuan lokal yang berkembang bersama hubungan masyarakat adat dengan alam.
Pertanyaannya sederhana: apabila sistem perladangan tradisional itu memang menjadi penyebab utama kerusakan hutan dan bencana asap besar, mengapa persoalan kabut asap dalam skala masif justru menjadi semakin serius dalam perkembangan modern?
Pertanyaan itu seharusnya membuka ruang bagi evaluasi yang lebih objektif.
Berladang Bukan Berarti Membakar Hutan Secara Serampangan
Ada perbedaan mendasar antara pembakaran terkendali dalam praktik perladangan tradisional dengan pembakaran hutan dan lahan secara liar atau dalam skala luas.
Masyarakat adat memiliki aturan, tata cara, dan mekanisme pengendalian yang diwariskan secara turun-temurun.
Dalam praktik tradisional, pembukaan ladang dilakukan dengan berbagai persiapan. Salah satunya adalah membuat batas atau sekat untuk mencegah api merembet ke wilayah lain.
Pembakaran tidak dilakukan secara sembarangan.
Ada pertimbangan kondisi cuaca, arah angin, kesiapan masyarakat, serta pengawasan selama proses berlangsung. Dalam banyak tradisi masyarakat adat, kegiatan tersebut juga dilakukan secara gotong royong.
Lahan yang digunakan pun pada prinsipnya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, terutama kebutuhan pangan keluarga.
Inilah yang membedakan aktivitas perladangan tradisional dengan praktik pembukaan lahan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi berskala besar.
Karena itu, menyamakan seluruh bentuk pembakaran dengan praktik Karhutla merupakan penyederhanaan yang berbahaya.
Ada Kearifan Lokal dan Sanksi Adat
Masyarakat adat bukan masyarakat tanpa aturan.
Justru dalam banyak komunitas adat Dayak terdapat hukum adat yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan.
Aturan tersebut tidak hanya mengatur hak masyarakat dalam memanfaatkan alam, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan.
Kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain atau lingkungan dapat memiliki konsekuensi melalui mekanisme adat.
Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem pengawasan sosial sendiri.
Hubungan masyarakat adat dengan hutan juga tidak dapat dipisahkan.
Hutan bukan sekadar lahan kosong yang dapat dieksploitasi sesuka hati.
Hutan adalah sumber kehidupan.
Dari hutan, masyarakat memperoleh pangan, air, obat-obatan, bahan kebutuhan hidup, serta ruang budaya dan identitas.
Karena itulah, menjadi tidak masuk akal apabila masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada kelestarian alam secara otomatis dianggap sebagai pihak yang memiliki kepentingan untuk menghancurkan hutan tempat mereka hidup.
Karhutla Harus Diusut Berdasarkan Fakta, Bukan Prasangka
Persoalan Karhutla adalah persoalan serius.
Dampaknya tidak main-main.
Kabut asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi, aktivitas ekonomi, bahkan kehidupan anak-anak dan kelompok rentan.
Karena itu, mencari penyebab Karhutla tidak boleh dilakukan dengan prasangka.
Aparat dan pemerintah harus mengusut setiap kejadian berdasarkan fakta.
Di mana titik api berada?
Siapa pemilik atau pengelola lahannya?
Bagaimana kondisi di lapangan?
Apakah terdapat unsur kelalaian?
Apakah ada pembakaran yang dilakukan secara sengaja?
Dan apakah kebakaran terjadi di kawasan masyarakat, kawasan hutan, atau wilayah yang memiliki izin pengelolaan tertentu?
Semua pertanyaan tersebut harus dijawab melalui investigasi yang objektif.
Jangan sampai masyarakat adat langsung menjadi sasaran tuduhan hanya karena masih mempertahankan tradisi yang belum dipahami secara utuh oleh banyak pihak.
Jangan Tutup Mata terhadap Kebakaran Skala Besar
Ketika terjadi kebakaran yang meluas hingga ribuan hektare dan menimbulkan kabut asap dalam skala besar, tentu perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh kemungkinan penyebabnya.
Tidak boleh ada pihak yang kebal dari pengawasan.
Termasuk apabila kebakaran terjadi di wilayah perusahaan, kawasan konsesi, atau lahan yang dikelola oleh pihak yang memiliki modal besar.
Hukum harus berlaku sama.
Jika masyarakat kecil dapat diperiksa ketika diduga melakukan pelanggaran, maka pihak-pihak yang menguasai atau mengelola lahan dalam skala besar juga harus diperiksa secara transparan apabila kebakaran terjadi di wilayah tanggung jawabnya.
Jangan sampai penegakan hukum hanya berani mencari pelaku di tingkat bawah, sementara persoalan besar yang melibatkan kepentingan ekonomi dan penguasaan lahan justru luput dari perhatian.
Karhutla tidak boleh diselesaikan dengan mencari kambing hitam.
Karhutla harus diselesaikan dengan membongkar penyebab sebenarnya.
Masyarakat Adat Harus Didengar, Bukan Hanya Dituduh
Selama ini, pengetahuan masyarakat adat tentang alam sering kali dipandang sebelah mata.
Padahal, masyarakat adat telah hidup dan bertahan di wilayahnya selama beberapa generasi.
Mereka memahami karakter tanah, musim, hutan, sungai, serta perubahan lingkungan yang terjadi di wilayah mereka.
Pengetahuan lokal seharusnya menjadi bagian dari solusi.
Bukan justru dianggap sebagai masalah.
Pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat adat untuk membangun sistem pencegahan Karhutla yang lebih efektif.
Pengalaman masyarakat lokal dapat dipadukan dengan teknologi modern, sistem pemantauan titik api, kesiapsiagaan pemadam kebakaran, serta penegakan hukum yang tegas.
Melawan Karhutla membutuhkan kerja sama.
Bukan saling menuduh.
Hutan Adalah Napas Masyarakat Dayak
Bagi masyarakat adat Dayak, hutan bukan sekadar kumpulan pohon.
Hutan adalah bagian dari kehidupan.
Di sana terdapat sejarah, budaya, sumber pangan, sumber air, dan masa depan generasi berikutnya.
Karena itu, menjaga hutan sesungguhnya bukan sekadar kewajiban lingkungan.
Bagi masyarakat adat, menjaga alam adalah menjaga kehidupan itu sendiri.
Sudah saatnya narasi yang secara mudah menyudutkan peladang tradisional dihentikan.
Setiap kebakaran harus dilihat berdasarkan fakta.
Setiap dugaan harus dibuktikan.
Dan setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum, tanpa melihat apakah mereka masyarakat kecil, kelompok tertentu, maupun pihak yang memiliki kekuatan ekonomi besar.
Jangan menjadikan masyarakat adat Dayak sebagai tameng atas kegagalan mengungkap penyebab sebenarnya dari kebakaran hutan dan lahan.
Karhutla adalah persoalan serius yang membutuhkan keberanian untuk melihat fakta secara utuh.
Dan dalam mencari siapa yang bertanggung jawab, negara tidak boleh memilih jalan termudah dengan selalu menunjuk pihak yang paling lemah.
Berhenti mencari kambing hitam. Mulailah mencari kebenaran.
Sebab hutan bukan hanya aset ekonomi.
Bagi masyarakat adat Dayak, hutan adalah napas kehidupan.
Fredy Legito
0 Komentar