JAKARTA — Kebebasan pers kembali menjadi sorotan setelah dua peristiwa yang melibatkan wartawan terjadi dalam waktu berdekatan. Peristiwa tersebut mencakup pernyataan yang dinilai merendahkan profesi jurnalis oleh seorang anggota DPR RI serta dugaan intimidasi terhadap sejumlah wartawan televisi nasional saat melakukan peliputan mengenai tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal di Cilincing, Jakarta Utara.
Dua kejadian tersebut sama-sama terjadi pada 11 Agustus 2026 dan memunculkan perhatian terhadap perlindungan terhadap kerja jurnalistik sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pertanyaan Wartawan Dibalas Ucapan yang Dinilai Merendahkan
Peristiwa pertama terjadi ketika sejumlah wartawan melakukan konfirmasi kepada Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman.
Konfirmasi tersebut berkaitan dengan kepastian agenda kehadiran Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Sidang Tahunan DPR/MPR pada 14 Agustus 2026 serta rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara.
Dalam keterangannya, Benny K. Harman menyampaikan bahwa SBY tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di Amerika Serikat.
Namun, ketika wartawan kembali mengajukan pertanyaan untuk memastikan apakah kondisi tersebut berarti SBY dipastikan tidak hadir, Benny merespons dengan pernyataan:
“Otak kamu ada nggak.”
Ucapan tersebut kemudian menjadi sorotan karena dinilai tidak mencerminkan komunikasi yang semestinya ditunjukkan pejabat publik terhadap insan pers yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Dalam konteks kerja jurnalistik, pertanyaan dan konfirmasi kepada narasumber merupakan bagian dari proses memperoleh informasi sekaligus upaya memastikan akurasi sebuah pemberitaan.
Wartawan TV Nasional Diduga Diintimidasi Saat Liputan
Pada hari yang sama, persoalan berbeda dialami sejumlah wartawan televisi nasional.
Jurnalis dari TV One, Beritasatu TV, dan Kompas TV disebut tengah melakukan peliputan investigasi mengenai dugaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal di Jalan Reformasi, Cilincing, Jakarta Utara.
Saat berada di lokasi, para wartawan diduga didatangi dan diusir oleh sekelompok orang.
Intervensi tersebut membuat kegiatan peliputan akhirnya dihentikan demi mempertimbangkan keselamatan para jurnalis.
Peristiwa itu kemudian mendapat perhatian karena terjadi ketika wartawan sedang menjalankan tugas untuk memperoleh informasi mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Dewan Pers Soroti Perlindungan Kerja Jurnalistik
Merespons dua kejadian tersebut, Dewan Pers menyampaikan sikap terkait pentingnya perlindungan terhadap kerja jurnalistik.
Dewan Pers mengecam tindakan atau ucapan yang dinilai merendahkan wartawan. Pejabat publik diingatkan agar memberikan contoh komunikasi yang beretika dan edukatif ketika berhadapan dengan insan pers.
Dewan Pers juga menyoroti dugaan tindakan intimidasi dan pengusiran terhadap wartawan yang sedang melakukan peliputan di Cilincing.
Tindakan menghalangi atau merintangi kerja jurnalistik dapat memiliki konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana bagi pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan UU Pers.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Pers Memiliki Mandat Undang-Undang
Kerja wartawan dalam mencari, memperoleh, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat merupakan bagian dari fungsi pers.
Karena itu, aktivitas jurnalistik yang dilakukan sesuai ketentuan tidak semestinya dihadapkan pada intimidasi, kekerasan, maupun tindakan yang menghalangi proses peliputan.
Namun demikian, setiap peristiwa dugaan intimidasi tetap perlu ditangani berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia. Pihak yang merasa dirugikan maupun wartawan yang mengalami tindakan tersebut dapat menempuh mekanisme pengaduan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Hak Publik Mendapatkan Informasi
Pers pada dasarnya tidak hanya bekerja untuk kepentingan perusahaan media atau wartawan secara pribadi. Informasi yang dihimpun dan diberitakan ditujukan kepada masyarakat.
Karena itu, ketika wartawan dihalangi dalam menjalankan tugas jurnalistik secara sah, yang terdampak bukan hanya pekerja pers, tetapi juga hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Terlebih ketika peliputan berkaitan dengan persoalan yang menyangkut kepentingan publik, seperti dugaan TPS ilegal, persoalan lingkungan, pelayanan publik, maupun kebijakan pemerintah.
Kebebasan pers bukan berarti wartawan bebas melakukan apa saja. Sebaliknya, kebebasan tersebut berjalan bersama kewajiban untuk menaati kode etik jurnalistik, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, dan menghormati hak setiap pihak.
Pada saat yang sama, pihak yang menjadi objek pemberitaan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, koreksi, hak jawab, maupun menempuh mekanisme hukum apabila merasa dirugikan.
Demokrasi membutuhkan pers yang kritis sekaligus bertanggung jawab. Karena itu, perbedaan pendapat dengan wartawan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia, bukan melalui penghinaan, intimidasi, ataupun tindakan yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik.
(Tim)
0 Komentar