PONTIANAK, KALBAR — Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengenai kondisi keadilan sosial di Kalimantan Barat menjadi perhatian publik. Ia secara terbuka menyampaikan kritik kepada pemerintah pusat agar persoalan ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalbar tidak terus dibiarkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Krisantus dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026). Potongan pernyataannya kemudian beredar luas di media sosial dan menuai berbagai respons.
Dalam pernyataannya, Krisantus mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menganggap Kalimantan Barat tidak memiliki potensi untuk menyuarakan tuntutan keadilan sosial secara lebih keras.
“Jangan dipikir oleh pemerintah pusat, Kalimantan Barat ini tidak bisa menjadi Papua-Papua dan Aceh-Aceh berikutnya apabila keadilan sosial tidak terwujud di Republik ini.”
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks kritik terhadap kondisi pembangunan dan keadilan sosial yang menurutnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Kalimantan Barat.
Kalbar Kaya SDA, tetapi Infrastruktur Masih Jadi Sorotan
Krisantus menilai Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam sangat besar.
Ia menyebut berbagai potensi sumber daya mineral yang terdapat di Kalbar, antara lain emas, bauksit, pasir kuarsa, pasir silika, bijih besi, batu bara hingga uranium.
Selain sektor pertambangan, menurutnya Kalimantan Barat juga memiliki potensi lahan perkebunan dan pertanian yang luas.
Besarnya potensi tersebut, kata Krisantus, semestinya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Namun, ia mengaku masih menemukan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan ketika melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Salah satu yang disorot adalah kondisi jembatan di Kabupaten Kapuas Hulu.
Ia menceritakan pernah melewati puluhan jembatan dengan kondisi yang menurutnya memerlukan perhatian serius pemerintah.
“Ketika mobil lewat, harus menyusun papan tepat di roda mobil tersebut. Kalau tidak, jatuh ke sungai. Kemudian mobil harus menyeberang sungai.”
Kondisi tersebut menjadi gambaran yang digunakan Krisantus untuk mempertanyakan pemerataan pembangunan di Kalimantan Barat.
Kemiskinan Masih Menjadi Persoalan
Selain infrastruktur, Krisantus juga menyinggung persoalan kemiskinan.
Menurutnya, masih terdapat masyarakat Kalimantan Barat yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit. Ia bahkan menyinggung fenomena banyaknya proposal bantuan yang terus diajukan masyarakat sebagai salah satu gambaran persoalan sosial yang masih dihadapi.
“Rakyat-rakyat masih miskin, proposal masih bergentayangan. Ini adalah indikator kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat yang tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini.”
Kritik tersebut menunjukkan adanya keresahan mengenai bagaimana kekayaan sumber daya alam daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya aktivitas ekonomi atau pemanfaatan sumber daya alam. Pemerataan pembangunan, akses infrastruktur, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian penting dari keadilan sosial.
Singgung Pasal 33 UUD 1945
Krisantus juga mengaitkan persoalan tersebut dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menilai prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Kalimantan Barat.
Karena itu, ia mengatakan tidak segan menyampaikan kritik kepada pemerintah pusat, termasuk ketika berbicara di hadapan pejabat pemerintah pusat.
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud di negara ini.”
Pernyataan tersebut menjadi bentuk dorongan agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan pembangunan di Kalimantan Barat.
Jangan Sampai Ketimpangan Menjadi Bom Waktu
Pernyataan Wagub Kalbar tersebut sekaligus membuka kembali pembicaraan mengenai hubungan antara kekayaan sumber daya alam, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Kalimantan Barat memiliki wilayah yang luas dengan karakter geografis dan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Sejumlah wilayah pedalaman masih menghadapi tantangan akses jalan, jembatan, fasilitas pelayanan publik dan konektivitas.
Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Di sisi lain, kritik tersebut juga perlu ditempatkan dalam kerangka konstruktif. Pernyataan mengenai Papua dan Aceh merupakan pernyataan politik yang cukup serius sehingga penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjelaskan konteks serta tujuan yang dimaksud agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Yang lebih penting adalah memastikan aspirasi mengenai pemerataan pembangunan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.
Pemerintah Pusat Diminta Tidak Mengabaikan Aspirasi Daerah
Pesan yang disampaikan Krisantus pada akhirnya bukan hanya mengenai persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut rasa keadilan masyarakat Kalimantan Barat.
Jika daerah memiliki sumber daya alam yang besar, masyarakat tentu berharap manfaat ekonominya dapat dirasakan secara nyata melalui pembangunan infrastruktur, lapangan kerja, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan.
Karena itu, pemerintah pusat diharapkan tidak melihat kritik pemerintah daerah semata sebagai bentuk pertentangan politik.
Sebaliknya, kritik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di daerah.
Kalimantan Barat tidak hanya membutuhkan investasi dan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga membutuhkan jaminan bahwa pembangunan tersebut memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Keadilan sosial bukan sekadar slogan dalam konstitusi. Bagi masyarakat di daerah, keadilan harus terlihat dalam jalan yang layak, jembatan yang aman, pelayanan publik yang mudah, kesempatan ekonomi yang terbuka dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan.
Fredy Legito
0 Komentar