PONTIANAK, KALBAR — Dugaan kejahatan seksual terhadap seorang anak usia sekitar tiga tahun di Kabupaten Sambas mendapat perhatian serius dari Humanity Women Children Indonesia (HWCI) Kalimantan Barat.
Ketua HWCI Kalbar, Eka Nurhayati Ishak, mengecam keras dugaan perbuatan tersebut yang disebut melibatkan ayah kandung korban. Ia menilai dugaan perkara yang menyangkut anak harus ditangani secara serius karena korban berada pada usia yang sangat rentan dan belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri.
Saat ditemui pada Rabu (19/8/2026), Eka menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan khusus.
“Anak adalah subjek hukum yang wajib mendapatkan perlindungan tertinggi. Terlebih korban masih berusia sangat dini dan berada dalam posisi yang sama sekali tidak berdaya.”
Menurutnya, apabila dugaan tersebut nantinya terbukti berdasarkan proses hukum dan alat bukti yang sah, perkara tersebut bukan hanya menyangkut pelanggaran terhadap hak seorang anak, tetapi juga menyentuh persoalan serius mengenai tanggung jawab orang tua dalam memberikan perlindungan.
Namun, HWCI Kalbar tetap mengingatkan pentingnya menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung.
Minta Polisi Bekerja Profesional dan Objektif
HWCI Kalbar meminta Polres Sambas, khususnya penyidik yang menangani perkara tersebut, menjalankan proses penyelidikan maupun penyidikan secara profesional, objektif, transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Eka juga meminta agar kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu pertimbangan utama dalam setiap tahapan penanganan perkara.
Menurutnya, apabila penyidik telah memperoleh bukti yang cukup dan terpenuhi persyaratan hukum untuk melakukan tindakan lebih lanjut, aparat penegak hukum dapat mengambil langkah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut penting untuk memastikan proses hukum berjalan efektif sekaligus mencegah berbagai kemungkinan yang dapat menghambat pengungkapan perkara.
Perlindungan Korban Harus Menjadi Prioritas
Di tengah proses hukum yang berjalan, HWCI Kalbar menekankan bahwa perlindungan terhadap korban harus menjadi perhatian utama.
Anak korban dugaan kejahatan seksual membutuhkan perlindungan identitas, keamanan serta penanganan yang tidak menambah tekanan psikologis.
Karena itu, pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak dan memperhatikan kondisi psikologis korban.
Pendampingan juga dinilai penting, baik dalam aspek hukum, psikologis, sosial maupun proses pemulihan.
Eka meminta agar kepentingan proses penegakan hukum tidak mengabaikan kebutuhan korban untuk mendapatkan rasa aman dan pemulihan.
“Jangan biarkan perkara kejahatan seksual terhadap anak berjalan lambat hingga keadilan kehilangan maknanya. Jangan biarkan posisi atau hubungan kekeluargaan menjadi alasan untuk melemahkan penegakan hukum.”
Hubungan Kekeluargaan Tidak Boleh Menghambat Proses Hukum
Menurut HWCI Kalbar, hubungan antara korban dan pihak yang diduga terlibat tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keseriusan penanganan perkara apabila bukti menunjukkan adanya dugaan tindak pidana.
Namun, seluruh proses tetap harus didasarkan pada bukti dan prosedur hukum yang berlaku.
Prinsip tersebut penting agar penanganan perkara tidak dibangun atas tekanan opini publik semata, melainkan melalui proses hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan tidak menyebarluaskan identitas korban, foto, alamat, maupun informasi lain yang dapat mengungkap jati diri anak.
Perlindungan identitas menjadi sangat penting agar korban tidak mengalami dampak sosial maupun psikologis yang semakin berat.
HWCI Kalbar Siap Mengawal
Eka mengatakan HWCI Kalimantan Barat akan terus memantau dan mengawal perkembangan perkara tersebut dalam koridor hukum.
Pengawalan dilakukan dengan tetap menghormati proses penyidikan serta asas praduga tidak bersalah terhadap pihak yang diduga terlibat.
Namun, menurutnya, hak anak untuk memperoleh perlindungan, keamanan, pemulihan dan keadilan merupakan hal yang harus dipastikan.
“Ketika korban adalah anak, negara tidak boleh terlambat hadir. Aparat penegak hukum harus berdiri tegak di atas hukum, bukan membiarkan ketakutan dan ketidakberdayaan anak menjadi ruang bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban,” pungkasnya.
Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik. Penanganan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan.
Catatan: Dugaan dalam pemberitaan ini tetap merupakan dugaan sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Identitas korban anak perlu dirahasiakan demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.
0 Komentar