PONTIANAK — Pembangunan gedung parkir di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat dengan nilai sekitar Rp19,1 miliar menuai sorotan publik. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan masih banyaknya persoalan infrastruktur yang belum tertangani di berbagai wilayah Kalimantan Barat, penggunaan anggaran untuk pembangunan fasilitas tersebut dinilai layak dipertanyakan secara terbuka.
Sorotan bukan semata-mata menyangkut besarnya nilai anggaran. Persoalan yang lebih mendasar adalah urgensi pembangunan, sumber anggaran, mekanisme penganggaran, proses pemilihan penyedia, hingga aspek kepatutan dalam hubungan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
Sejumlah pertanyaan publik pun bermunculan: apakah pembangunan gedung parkir tersebut benar-benar menjadi kebutuhan paling mendesak? Mengapa anggaran sebesar itu dialokasikan untuk fasilitas parkir ketika jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan berbagai kebutuhan dasar masyarakat masih membutuhkan perhatian?
Berdasarkan informasi yang beredar, proyek pembangunan gedung parkir tersebut dimenangkan PT ATS dengan nilai penawaran sekitar Rp19.016.737.021,69.
Dalam proses tender disebut terdapat 53 perusahaan yang mengikuti proses pemilihan, namun hanya tiga perusahaan yang memasukkan penawaran.
Ketiga perusahaan tersebut disebut terdiri atas:
- PT ATS dengan penawaran Rp19.016.737.021,69;
- PT Dua Pilar Inti dengan penawaran Rp17.867.538.287,21;
- PT Enigma Wangi Persada dengan penawaran Rp19.079.713.027,24.
Data tersebut tentu masih perlu diuji dengan dokumen resmi pengadaan dan penjelasan dari pihak berwenang. Namun, apabila benar, kondisi tersebut menjadi alasan bagi publik untuk meminta transparansi mengenai proses evaluasi, persyaratan tender, metode pemilihan, hingga dasar penetapan pemenang.
Mengapa Penawaran Lebih Rendah Tidak Menjadi Pemenang?
Pertanyaan publik yang paling mencolok adalah mengapa perusahaan dengan nilai penawaran lebih rendah tidak otomatis menjadi pemenang.
Namun perlu ditegaskan, harga penawaran terendah tidak selalu berarti otomatis memenangkan tender. Dalam pengadaan pemerintah terdapat berbagai aspek evaluasi yang harus dipenuhi peserta, termasuk persyaratan administrasi, teknis, kualifikasi dan ketentuan lainnya sesuai dokumen pemilihan.
Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat adalah:
Apa dasar dan hasil evaluasi yang menyebabkan PT ATS ditetapkan sebagai pemenang?
Apakah PT Dua Pilar Inti yang mengajukan penawaran lebih rendah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tertentu?
Jika memang gugur, pada tahapan apa perusahaan tersebut gugur dan apa alasan resminya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dapat dijawab melalui dokumen pengadaan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Bukan Sekadar Soal Tender
Praktisi hukum Nidia Candra, S.H., menilai persoalan tersebut tidak seharusnya hanya dilihat dari aspek teknis pengadaan.
Menurutnya, masyarakat juga memiliki hak untuk mempertanyakan aspek kepatutan, urgensi anggaran, transparansi serta potensi persoalan etika pemerintahan dalam pemberian dukungan anggaran kepada instansi vertikal.
“Menurut pengamatan saya, pemberian hibah pada situasi negara dalam efisiensi anggaran sangatlah tidak patut, apalagi dilihat dari kacamata etika menjaga independensi dan integritas terhadap kejahatan extraordinary crime yaitu korupsi,” ujar Nidia.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Nidia dan perlu ditempatkan sebagai pendapat atau kritik, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.
Sebab, untuk menyatakan suatu kebijakan atau pengadaan sebagai pelanggaran hukum maupun tindak pidana korupsi, diperlukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan kewenangan lembaga yang berwenang.
KPK Pernah Ingatkan soal Hibah kepada Instansi Vertikal
Sorotan semakin berkembang karena adanya pernyataan Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Mei 2026 yang, menurut informasi yang disampaikan Nidia, mengingatkan kepala daerah mengenai pemberian hibah kepada instansi vertikal.
Jika benar terdapat kebijakan atau imbauan yang membatasi pemberian hibah kepada instansi vertikal, maka publik berhak mengetahui bagaimana posisi kebijakan pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar tersebut terhadap ketentuan yang berlaku.
Di sinilah pentingnya pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka.
Apakah anggaran tersebut benar merupakan hibah?
Ataukah merupakan bentuk penganggaran lain yang secara hukum memiliki mekanisme berbeda?
Apa dasar hukum pengalokasiannya?
Siapa yang mengusulkan?
Siapa yang menyetujui?
Bagaimana pembahasannya dalam APBD?
Dan apakah seluruh proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah?
Jawaban atas pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar saling tuding.
Jangan Sampai Anggaran Publik Menjadi Ruang Spekulasi
Pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan setiap rupiah APBD digunakan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.
Apalagi nilai proyek mencapai belasan miliar rupiah.
Masyarakat Kalimantan Barat tentu akan membandingkan prioritas tersebut dengan kondisi di lapangan.
Masih terdapat jalan kabupaten dan provinsi yang rusak. Sejumlah jembatan membutuhkan penanganan. Akses masyarakat di wilayah pedalaman masih menjadi persoalan. Sektor pendidikan, kesehatan, pengendalian karhutla, air bersih dan pelayanan dasar juga membutuhkan anggaran.
Karena itu, pertanyaan publik sangat sederhana:
Apa urgensi gedung parkir senilai Rp19,1 miliar dibandingkan kebutuhan dasar masyarakat?
Jika pemerintah memiliki argumentasi bahwa fasilitas tersebut memang dibutuhkan, maka argumentasi tersebut seharusnya dapat disampaikan secara terbuka berdasarkan data dan kajian.
Jangan sampai publik hanya melihat angka Rp19,1 miliar tanpa memahami alasan dan manfaat pembangunan tersebut.
Sorotan Makin Sensitif karena Kejati merupakan Institusi Penegak Hukum
Persoalan ini juga memiliki dimensi yang lebih sensitif karena penerima fasilitas merupakan institusi penegak hukum.
Kejaksaan memiliki posisi strategis dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Karena itu, setiap hubungan anggaran antara pemerintah daerah dengan institusi penegak hukum semestinya dikelola dengan kehati-hatian, transparansi dan kepatutan yang lebih tinggi.
Bukan karena pembangunan fasilitas Kejati otomatis salah, tetapi karena persepsi publik terhadap independensi lembaga penegak hukum merupakan bagian penting dari kepercayaan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, transparansi menjadi kunci.
Jika seluruh proses telah sesuai aturan, maka dokumen dan penjelasan resmi justru dapat menjadi jawaban terhadap berbagai dugaan dan pertanyaan yang berkembang.
Sebaliknya, apabila tidak dijelaskan secara terbuka, ruang spekulasi akan semakin besar.
Nama Gubernur Ria Norsan Turut Disorot
Sorotan juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan posisi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
Nidia menyinggung bahwa Ria Norsan pernah disebut dalam proses penanganan sejumlah perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Namun, penting ditegaskan bahwa status seseorang sebagai saksi atau pihak yang dimintai keterangan dalam suatu perkara tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.
Karena itu, kaitan antara pemeriksaan terhadap seorang pejabat dengan kebijakan anggaran kepada institusi penegak hukum harus dibuktikan berdasarkan fakta dan dokumen, bukan asumsi.
Justru karena sensitif, pemerintah daerah dan Kejati Kalbar perlu memberikan penjelasan yang transparan agar tidak muncul persepsi adanya hubungan yang tidak semestinya.
Publik Berhak Bertanya: Ada Apa di Balik Anggaran Rp19,1 Miliar?
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang gedung parkir.
Ini menyangkut bagaimana uang rakyat dibelanjakan.
Ini menyangkut bagaimana pemerintah menentukan prioritas.
Ini menyangkut bagaimana proses tender dilakukan.
Dan ini menyangkut bagaimana institusi penegak hukum menjaga kepercayaan masyarakat.
Publik tidak boleh dianggap salah hanya karena bertanya.
Sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh dianggap bersalah hanya karena dikritik.
Yang diperlukan adalah dokumen, data dan penjelasan resmi.
Jika proses pengadaan telah sesuai aturan, jelaskan kepada publik.
Jika mekanisme anggarannya memiliki dasar hukum yang jelas, buka dasar hukumnya.
Jika PT ATS memenangkan tender karena memenuhi seluruh persyaratan, jelaskan hasil evaluasinya.
Jika perusahaan dengan penawaran lebih rendah dinyatakan gugur, jelaskan alasan gugurnya sesuai dokumen pengadaan.
Dan jika pemberian anggaran kepada instansi vertikal memiliki mekanisme khusus, pemerintah wajib menjelaskan dasar hukum dan prosedurnya.
Jangan Biarkan Kepercayaan Publik Tergerus
Pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan penindakan setelah tindak pidana terjadi. Pencegahan juga membutuhkan sistem yang mampu menutup ruang konflik kepentingan, memperkuat transparansi dan memastikan setiap keputusan pemerintah dapat diuji secara publik.
Karena itu, sorotan terhadap pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar seharusnya menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk membuka informasi secara terang.
Bukan untuk menghakimi. Bukan untuk menuduh. Tetapi untuk memastikan bahwa uang rakyat benar-benar dikelola sesuai aturan dan kepentingan publik.
Apalagi Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan anggaran besar.
Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah sibuk membangun fasilitas untuk institusi, sementara sebagian masyarakat masih berjuang mendapatkan jalan yang layak, jembatan yang aman, layanan kesehatan yang memadai dan akses pendidikan yang berkualitas.
APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiahnya harus memiliki alasan, dasar hukum dan manfaat yang jelas.
Jika semuanya sudah sesuai aturan, buka dan jelaskan kepada publik.
Jika terdapat kekeliruan, perbaiki.
Jika ada dugaan pelanggaran, biarkan lembaga berwenang menguji dan menindaklanjutinya berdasarkan hukum.
Sebab dalam perang melawan korupsi, bukan hanya hasil penindakan yang penting, tetapi juga bagaimana setiap lembaga menjaga integritas dan kepercayaan publik sejak awal.
Catatan redaksi: Pernyataan mengenai dugaan pelanggaran, konflik kepentingan, serta hubungan antara kebijakan anggaran dengan perkara hukum perlu dibuktikan melalui dokumen resmi dan keterangan pihak berwenang. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Pemprov Kalbar, Kejati Kalbar, pihak penyelenggara pengadaan, PT ATS, PT Dua Pilar Inti, PT Enigma Wangi Persada, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
0 Komentar