KEDIRI — Polemik pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN I Regional V di Kabupaten Kediri memasuki babak penting. Setelah bertahun-tahun menjadi sumber kegelisahan masyarakat dan sejumlah desa terdampak, persoalan tersebut kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Senin (24/8/2026).
RDP yang berlangsung di lantai 3 Gedung DPRD Kabupaten Kediri itu mempertemukan Aliansi AKAR, kepala desa terdampak HGU, jajaran PTPN I Regional V, serta ATR/BPN Kabupaten Kediri.
Forum dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kediri Subagiyo, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kediri Ketut Gutomo.
Pertemuan berlangsung cukup panas. Persoalan utama yang dibawa para kepala desa dan masyarakat berkaitan dengan berakhirnya HGU PTPN pada 31 Desember 2025, kepastian pengelolaan lahan setelah HGU berakhir, kewajiban perusahaan, persoalan plasma, fasilitas umum, hingga masa depan tanah yang selama ini dikuasai dan dikelola PTPN.
Kades Pertanyakan Status Lahan Setelah HGU Berakhir
Kepala Desa Wonorejo Trisulo, Muhammad Mustofa, menegaskan masyarakat tidak bermaksud mempersoalkan keberadaan PTPN.
Menurutnya, masyarakat hanya menginginkan kepastian hukum dan kejelasan mengenai kewajiban perusahaan setelah masa HGU berakhir.
“Kami hanya menanyakan kewajiban PTPN. Ketika HGU berakhir 31 Desember 2025, apakah masih bisa digunakan untuk berusaha setelah berakhir? Sampai saat ini kami melihat belum ada perpanjangan,” ujar Mustofa.
Ia juga mempertanyakan sejumlah hak masyarakat yang selama ini dinilai belum mendapatkan kejelasan.
“Kami menanyakan hak-hak kami yang selama ini tidak diakui oleh HGU. Kami ingin semuanya sesuai aturan dan regulasi yang ada,” imbuhnya.
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu titik penting dalam RDP karena menyangkut status penguasaan dan pemanfaatan lahan setelah masa HGU secara formal berakhir.
Skema Plasma Ikut Dipertanyakan
Kepala Desa Ploso Lor, Pujiyono, turut meminta penjelasan mengenai skema plasma yang tercantum dalam pembaruan dari pihak SGN.
Ia meminta agar dasar hukum, mekanisme, serta pola penyaluran plasma kepada masyarakat dapat dijelaskan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Bagi masyarakat desa terdampak, kepastian mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan lahan menjadi persoalan yang tidak dapat dibiarkan berlarut-larut.
PTPN: Keputusan Ada di Tingkat Pimpinan
Dari pihak PTPN I Regional 5, Legal PTPN I Regional 5 Reno Handoyo menjelaskan bahwa hasil audiensi pada 3 Agustus sebelumnya telah disampaikan kepada Direktur Utama.
Namun, Reno menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir.
“Kami sudah sampaikan hasil audiensi per 3 Agustus ke Direktur Utama. Kami tidak bisa memutuskan karena kewenangannya ada di pimpinan,” jelas Reno.
Ia juga menerangkan bahwa proses administrasi alih media dan balik nama masih berjalan.
Karena masa HGU telah berakhir, pengukuran ulang terhadap lahan juga dilakukan untuk memastikan kembali data dan batas bidang tanah.
Terkait aset perusahaan, Reno menegaskan bahwa PTPN tidak dapat begitu saja melepaskan aset yang berstatus sebagai aset BUMN.
“Untuk pelepasan aset itu tidak bisa karena ini milik BUMN,” tegasnya.
Pernyataan tersebut kemudian membuat suasana rapat memanas. Sejumlah peserta menilai jawaban pihak PTPN belum memberikan kepastian yang selama ini ditunggu masyarakat.
Pimpinan rapat kemudian berupaya meredam suasana agar pembahasan tetap fokus pada pencarian solusi.
BPN Buka Titik Terang: Ada Batas Waktu Dua Tahun
Titik terang justru muncul dari penjelasan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Kediri, Junaedi Hutasoit.
Ia menjelaskan bahwa PTPN sebelumnya memang telah mengajukan permohonan terhadap sejumlah bidang tanah. Namun, proses administrasi tersebut turut dipengaruhi perubahan regulasi serta perubahan kelembagaan dari PTPN X menjadi PTPN I.
Junaedi menegaskan, berakhirnya HGU pada 31 Desember 2025 tidak otomatis membuat tanah tersebut langsung menjadi tanah yang dapat dikelola desa atau masyarakat.
Menurut penjelasan yang disampaikan dalam RDP, terdapat masa dua tahun yang menjadi ruang bagi PTPN untuk mengajukan pembaruan HGU.
“Pengajuan paling lama dua tahun sejak 31 Desember 2025. Jadi sampai 31 Desember 2027 PTPN masih punya kewenangan untuk mengatur haknya,” terang Junaedi.
Penjelasan tersebut sekaligus memberikan batas waktu yang menjadi perhatian masyarakat.
Dengan demikian, selama proses tersebut berlangsung, status lahan belum otomatis beralih kepada desa maupun masyarakat.
Namun, apabila sampai batas waktu tersebut HGU tidak diperpanjang, maka terdapat kemungkinan lahan tersebut masuk dalam skema reforma agraria sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setelah dua tahun tidak diperpanjang maka menjadi tanah reforma agraria. Dalam waktu dua tahun ini PTPN juga punya kewajiban kepada negara,” katanya.
Jika Tak Diperpanjang, Lahan Berpotensi Masuk Reforma Agraria
Pernyataan BPN tersebut menjadi salah satu bagian paling penting dalam RDP.
Artinya, masyarakat belum dapat serta-merta mengambil alih atau mengelola lahan hanya karena HGU telah berakhir.
Namun, di sisi lain, PTPN juga memiliki batas waktu untuk mengajukan pembaruan HGU.
Jika proses pembaruan tidak dilakukan atau tidak menghasilkan perpanjangan sesuai ketentuan, status tanah dapat masuk dalam mekanisme penataan aset melalui reforma agraria.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian mengenai masa depan lahan, tentunya melalui mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.
Persoalan Plasma dan Bank Tanah
Persoalan kewajiban plasma juga mendapatkan penjelasan.
Junaedi menyebut apabila kewajiban tersebut belum disalurkan, mekanismenya dapat dilakukan melalui Bank Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penjelasan ini menjadi penting karena masyarakat selama ini tidak hanya mempertanyakan status lahan, tetapi juga hak-hak yang berkaitan dengan keberadaan HGU dan kewajiban perusahaan.
Karena itu, seluruh persoalan tersebut dinilai membutuhkan data yang jelas, pengukuran yang akurat, serta koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, BPN, PTPN dan DPRD.
Patok Lahan Dipersoalkan
Di tengah pembahasan mengenai status HGU, persoalan baru mencuat.
Perwakilan LSM AKAR, Siti Isminah, mengungkap adanya pemasangan patok di wilayah Jarak dan Ploso Kidul.
Pemasangan tanda batas tersebut disebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemerintah desa.
Junaedi menjelaskan bahwa pemasangan tanda batas memang menjadi kewenangan pemohon. Namun, menurutnya, keberadaan tanda tersebut semestinya diketahui oleh kepala desa.
Apabila kemudian ditemukan ketidaksesuaian titik, persoalan tersebut akan menjadi catatan dalam proses pengukuran.
“Kami BPN tidak punya kewenangan menyepakati tanda batas. Kami hanya menetapkan ketika sudah sesuai,” jelasnya.
Persoalan patok ini menjadi penting karena menyangkut kepastian batas bidang tanah. Kesalahan atau ketidaksesuaian batas berpotensi menimbulkan persoalan baru antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah desa.
DPRD: Jangan Sampai Kepentingan Masyarakat Terpinggirkan
Bagi DPRD Kabupaten Kediri, RDP bukan sekadar ruang untuk mempertemukan pihak yang berbeda pandangan.
Forum tersebut menjadi upaya mencari jalan keluar sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tidak terpinggirkan dalam proses administrasi HGU.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kediri, Subagiyo, mengatakan salah satu pertanyaan terbesar masyarakat adalah siapa yang berhak menggarap lahan setelah masa HGU berakhir.
“Seperti surat masuk terkait HGU PTPN I Regional 5, setelah habis siapa yang menggarap. Sebagaimana dijelaskan kepala BPN, manakala habis PTPN berhak mengajukan perpanjangan selama dua tahun. Selama proses, PTPN masih berhak mengelola lahan selama dua tahun,” ujar Subagiyo.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dikawal agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.
Pengukuran Ulang Jadi Kunci
Ke depan, pengukuran ulang akan menjadi salah satu tahapan penting.
Pengukuran dilakukan untuk memastikan kembali batas bidang tanah dan memperbarui data mengenai lahan yang masuk maupun tidak masuk dalam HGU.
Subagiyo bahkan meminta kepala desa terdampak untuk ikut hadir dalam proses pengukuran.
“Dalam pertemuan ini disimpulkan bahwa masih proses pembaruan, kendalanya balik nama dan KKPR. Saya mohon bapak ibu kades bisa hadir dalam pengukuran ulang nantinya. Kita berjuang untuk masyarakat kita,” tegasnya.
Kehadiran kepala desa dalam proses pengukuran dinilai penting untuk memastikan bahwa kondisi di lapangan dapat diketahui bersama dan tidak hanya berdasarkan dokumen administratif.
HGU Berakhir Bukan Berarti Lahan Langsung Bisa Dikuasai Masyarakat
RDP tersebut akhirnya menghasilkan satu poin penting yang harus dipahami semua pihak.
Berakhirnya HGU pada 31 Desember 2025 tidak otomatis berarti lahan langsung menjadi hak masyarakat atau dapat dikelola pemerintah desa.
Masih terdapat proses dan ketentuan yang harus dilalui.
Di sisi lain, PTPN juga memiliki batas waktu untuk mengajukan pembaruan HGU, yakni hingga 31 Desember 2027 sebagaimana penjelasan yang disampaikan BPN dalam forum tersebut.
Apabila masa tersebut terlewati tanpa perpanjangan, arah pengelolaan tanah dapat masuk dalam skema reforma agraria sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, persoalan lahan PTPN I Regional V di Kabupaten Kediri kini memasuki fase yang sangat menentukan.
Masyarakat menunggu hasil pengukuran ulang. Pemerintah desa menunggu kepastian hak dan kewajiban. PTPN masih memiliki ruang untuk mengajukan pembaruan HGU. Sementara BPN menjadi salah satu institusi kunci dalam memastikan status serta batas lahan berdasarkan ketentuan hukum.
Di tengah tarik-menarik kepentingan tersebut, satu hal menjadi tuntutan utama masyarakat: kepastian hukum.
Bukan sekadar rapat, bukan sekadar patok, dan bukan sekadar dokumen yang berpindah dari satu meja ke meja lainnya.
Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai siapa yang memiliki hak, siapa yang berkewajiban, bagaimana status tanah setelah HGU berakhir, serta bagaimana nasib lahan apabila pembaruan HGU tidak dilakukan.
Babak berikutnya kini berada pada proses pengukuran ulang, administrasi pembaruan HGU, serta keputusan mengenai masa depan tanah tersebut.
Jika hingga 31 Desember 2027 HGU tidak diperpanjang, maka peluang masuknya lahan ke dalam skema reforma agraria akan menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintah.
RDP boleh berakhir, tetapi polemik belum selesai. Justru dari forum tersebut, hitungan waktu menuju kepastian status lahan mulai berjalan.
0 Komentar