PONTIANAK — Persoalan dugaan wanprestasi terkait penitipan sertifikat tanah dan uang sebesar Rp8 juta antara Syarif Akbar, A.Md. dan M. Nasir, ST kembali menjadi perhatian.
Polemik tersebut mencuat setelah hampir dua tahun sejak adanya kesepakatan penitipan. Sertifikat tanah yang menjadi bagian dari objek titipan disebut baru diserahkan pada Jumat, 3 Juli 2026. Namun, hingga berita ini diterbitkan, uang titipan sebesar Rp8.000.000 disebut belum dikembalikan kepada pihak pemilik.
Berdasarkan Surat Pernyataan dan Perjanjian tertanggal 9 Juni 2025, M. Nasir, ST disebut menerima titipan berupa sertifikat tanah dan uang sebesar Rp8 juta dari Syarif Akbar, A.Md.
Dalam dokumen tersebut disebutkan adanya kewajiban pengembalian objek titipan paling lambat pada 9 Juni 2026.
Namun, setelah batas waktu tersebut terlewati, penyelesaian persoalan disebut belum sepenuhnya tuntas. Sertifikat telah diserahkan kepada Budi Gautama, sementara uang Rp8 juta yang disebut sebagai bagian dari objek titipan belum diterima kembali oleh pihak pemilik.
“Janji pengembalian pada 9 Juni 2026 sudah lewat. Sampai saat ini baru sertifikat yang dititipkan kepada Pak Budi Gautama. Uang Rp8 juta belum ada kejelasan,” ujar Sy. Muhsin, pihak keluarga yang mengaku menerima kuasa dari Syarif Akbar.
Dipertanyakan Setelah Batas Waktu Pengembalian Terlewati
Persoalan utama yang kini dipertanyakan pihak pemilik adalah kepastian pengembalian seluruh objek yang sebelumnya dititipkan.
Sertifikat tanah telah dikembalikan, meskipun disebut diserahkan kepada pihak ketiga. Sementara itu, uang sebesar Rp8 juta masih menjadi persoalan karena belum dikembalikan sebagaimana yang dipersoalkan pihak keluarga.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai alasan belum dikembalikannya uang tersebut serta kapan kewajiban tersebut akan diselesaikan.
Pihak keluarga berharap persoalan dapat diselesaikan secara baik-baik dan tidak berkembang menjadi sengketa hukum yang lebih panjang.
Dugaan Wanprestasi Masih Perlu Dibuktikan
Secara hukum perdata, tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diperjanjikan setelah lewatnya batas waktu dapat menjadi salah satu dasar untuk menilai adanya dugaan wanprestasi.
Ketentuan mengenai kewajiban penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan antara lain diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.
Namun demikian, ada atau tidaknya wanprestasi tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan adanya keterlambatan pengembalian.
Hal tersebut tetap harus dilihat berdasarkan isi perjanjian, bukti pembayaran atau penitipan, komunikasi antara para pihak, batas waktu yang disepakati, serta fakta hukum lainnya.
Penyerahan Sertifikat kepada Pihak Ketiga Jadi Sorotan
Selain persoalan uang Rp8 juta, penyerahan sertifikat kepada pihak ketiga juga menjadi bagian yang perlu mendapatkan penjelasan.
Sertifikat tersebut disebut diserahkan kepada Budi Gautama, bukan secara langsung kepada Syarif Akbar sebagai pihak yang disebut sebagai pemilik.
Apabila penyerahan dilakukan berdasarkan kuasa atau persetujuan pemilik, maka dasar kewenangan tersebut dapat dijelaskan melalui dokumen yang ada.
Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan mengenai kewenangan penerima, hal tersebut perlu diklarifikasi oleh para pihak agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Pemilik Masih Beri Kesempatan Penyelesaian
Pihak keluarga Syarif Akbar menyatakan masih membuka ruang penyelesaian secara baik-baik.
“Hampir dua tahun kami menunggu penyelesaian. Kami berharap ada itikad baik. Jika kewajiban itu tetap tidak dipenuhi, kami akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar sumber yang dekat dengan Syarif Akbar.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa pihak keluarga masih memberikan kesempatan kepada M. Nasir untuk menyelesaikan persoalan sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.
M. Nasir Belum Memberikan Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, M. Nasir, ST belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan redaksi ASWIN NEWS melalui pesan WhatsApp.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi M. Nasir, ST maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Keterangan dari seluruh pihak diperlukan agar pemberitaan mengenai perkara ini tetap berimbang dan tidak hanya bersumber dari satu pihak.
Belum Dapat Disimpulkan sebagai Tindak Pidana
Persoalan pengembalian uang tersebut juga tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Apabila kemudian terdapat laporan kepada aparat penegak hukum, penentuan apakah terdapat unsur tindak pidana, termasuk dugaan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sepenuhnya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, alat bukti, dan fakta hukum.
Dengan demikian, pemberitaan ini menempatkan persoalan sebagai dugaan wanprestasi dan klaim dari pihak yang berkepentingan, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.
Kepastian mengenai ada atau tidaknya wanprestasi maupun tindak pidana tetap menjadi ranah proses hukum dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.
(Tim-007)
0 Komentar