PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmennya untuk mempertahankan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Menurut Ria Norsan, keberadaan Perda tersebut bukanlah instrumen untuk melegalkan pembakaran lahan secara bebas, melainkan menjadi payung hukum sekaligus bentuk perlindungan terhadap masyarakat adat dan peladang tradisional yang menjalankan praktik perladangan berdasarkan kearifan lokal.
Penegasan tersebut disampaikan Ria Norsan saat berdialog dengan massa aksi yang menyampaikan aspirasi terkait wacana pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2022 serta persoalan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Dialog berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (27/8/2026), dengan dihadiri Ketua DPRD Kalbar beserta sejumlah anggota DPRD.
Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan karhutla. Namun, penanganan kebakaran lahan, menurutnya, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak masyarakat tradisional yang selama ini memiliki tata cara dan kearifan tersendiri dalam membuka lahan.
Perda Bukan Izin Membakar Secara Bebas
Ria Norsan menjelaskan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2022 dibuat melalui proses pembahasan dan kesepakatan antara pemerintah daerah bersama DPRD Kalbar.
Regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas perladangan tradisional yang dilakukan masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan, pengendalian api, serta aspek lingkungan.
“Perda ini bertujuan memberikan payung hukum bagi masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini merupakan produk kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif daerah untuk melindungi kearifan lokal,” ujar Ria Norsan.
Menurutnya, keberadaan aturan tersebut harus dipahami secara utuh. Perda tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan.
Praktik perladangan tradisional memiliki konteks sosial, budaya dan historis yang berbeda dengan pembakaran lahan yang dilakukan secara ilegal maupun kegiatan pembakaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
Karena itu, pemerintah harus mampu membedakan antara praktik perladangan tradisional yang diatur dengan aktivitas pembakaran yang melanggar hukum.
Pencabutan Perda Tidak Bisa Dilakukan Sembarangan
Mengenai adanya usulan pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2022, Ria Norsan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat mengambil keputusan secara tergesa-gesa.
Menurutnya, perubahan ataupun pencabutan sebuah produk hukum daerah harus melalui mekanisme yang berlaku serta memperhatikan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Kalau memang ada hal-hal yang perlu dievaluasi, tentu akan kita kaji bersama. Kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak karena ada mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah memilih menempatkan persoalan Perda dalam koridor hukum, bukan semata-mata berdasarkan tekanan ataupun dinamika politik yang berkembang.
Kajian terhadap sebuah regulasi, menurutnya, harus dilakukan secara menyeluruh dengan melihat tujuan awal pembentukan, manfaat bagi masyarakat, dampak terhadap lingkungan serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum nasional.
Karhutla Tetap Menjadi Perhatian Serius
Di tengah polemik Perda, Ria Norsan menegaskan bahwa persoalan karhutla tetap menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
Penanganan karhutla juga harus dilakukan secara terukur dengan mengedepankan pencegahan, pemadaman, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal, serta edukasi kepada masyarakat.
Menurut Ria Norsan, perlindungan terhadap kearifan lokal tidak boleh dipertentangkan dengan kepentingan menjaga lingkungan.
Keduanya harus berjalan beriringan.
Pemerintah tetap berkewajiban memberikan ruang bagi masyarakat tradisional untuk menjalankan kehidupannya, tetapi pada saat yang sama masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran yang dapat merugikan masyarakat luas.
Pemerintah Buka Ruang Dialog
Ria Norsan juga menyatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terbuka terhadap aspirasi masyarakat.
Ia membuka ruang dialog dengan perwakilan masyarakat, tokoh adat, peladang tradisional, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencari formulasi terbaik terkait tata kelola pembukaan lahan ke depan.
“Kita tetap berkomitmen berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal, tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan dan pencegahan bencana kabut asap. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kita tampung dan kaji secara matang, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat apabila diperlukan adanya perubahan regulasi,” pungkasnya.
Sikap tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan hilangnya payung hukum bagi praktik perladangan tradisional apabila Perda Nomor 1 Tahun 2022 benar-benar dicabut.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk memperkuat penanganan karhutla yang setiap tahun menjadi persoalan serius di Kalimantan Barat.
Gubernur dan DPRD Teken Dokumen Tuntutan
Setelah dialog bersama massa aksi, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Ketua DPRD Kalbar dan jajaran menandatangani dokumen tuntutan yang disampaikan perwakilan massa.
Dokumen tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penandatanganan dokumen itu sekaligus menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak berhenti pada penyampaian tuntutan di ruang publik, tetapi akan menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah daerah.
Menjaga Tradisi, Melindungi Lingkungan
Polemik Perda Nomor 1 Tahun 2022 pada akhirnya memperlihatkan adanya persoalan yang lebih luas: bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dan peladang tradisional tanpa mengabaikan kewajiban menjaga lingkungan.
Pemerintah dituntut mampu mencari titik keseimbangan antara perlindungan kearifan lokal, kepastian hukum, pencegahan karhutla dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Perda bukan sekadar dokumen hukum. Bagi masyarakat peladang tradisional, regulasi tersebut menyangkut kepastian dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan budaya mereka.
Namun, perlindungan terhadap kearifan lokal juga harus berjalan bersama dengan tanggung jawab ekologis.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar perdebatan mengenai dicabut atau dipertahankannya Perda, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi aturan tersebut di lapangan.
Pemerintah daerah, DPRD, masyarakat adat, peladang tradisional, aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk memastikan bahwa praktik perladangan tetap terlindungi, sementara pembakaran yang benar-benar melanggar hukum dan berpotensi menyebabkan karhutla tetap ditindak secara tegas.
Dengan demikian, upaya melindungi kearifan lokal tidak berubah menjadi pembenaran terhadap pembakaran yang merusak lingkungan, dan upaya menekan karhutla juga tidak berubah menjadi kriminalisasi terhadap masyarakat yang menjalankan tradisi secara bertanggung jawab.
(Tim Redaksi)
0 Komentar