Gubernur Kalbar Tantang ASN Tinggalkan Gaya Kerja Monoton: PKN II Harus Melahirkan Inovasi, Bukan Sekadar Sertifikat
PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar maupun pemerintah kabupaten/kota untuk meninggalkan pola kerja yang monoton dan mulai membangun budaya kerja yang inovatif.
Pesan tersebut disampaikan Norsan saat menghadiri Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II sekaligus peluncuran Kalbar Corporate University di Pontianak, Selasa (18/8/2026).
Menurut Norsan, PKN II tidak boleh berhenti pada kegiatan pendidikan, pelatihan, atau pemenuhan persyaratan kompetensi ASN. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh peserta harus benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan dalam organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
“Penekanan pesan kita untuk peserta PKN II adalah perubahan. Kalau mereka sudah mendapatkan ilmu, bisa diimplementasikan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari,” kata Norsan.
Ia menegaskan, ASN dituntut mampu membaca persoalan yang muncul di lingkungan kerja, kemudian mencari solusi melalui terobosan dan inovasi yang dapat memberikan dampak nyata.
Dengan demikian, seorang ASN tidak cukup hanya menjalankan rutinitas berdasarkan pola kerja yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
“Artinya tugasnya tidak monoton, tetapi ada perubahan, ada inovasi yang dibuat untuk kemajuan daerah,” ujarnya.
Jangan Sampai PKN II Hanya Menghasilkan Sertifikat
Norsan menilai keberhasilan PKN II seharusnya tidak diukur hanya dari kelulusan peserta maupun selesainya rangkaian pelatihan.
Ukuran yang lebih penting adalah apa yang dilakukan peserta setelah kembali ke instansi masing-masing.
Apakah ada pelayanan yang menjadi lebih cepat?
Apakah ada prosedur birokrasi yang menjadi lebih sederhana?
Apakah ada program yang mampu meningkatkan efisiensi anggaran?
Atau justru setelah kembali ke kantor, pola kerja lama kembali dijalankan?
Karena itu, Norsan meminta para peserta menjadikan PKN II sebagai momentum untuk membawa perubahan nyata di lingkungan organisasi.
ASN yang telah mengikuti pendidikan kepemimpinan harus mampu menjadi penggerak perubahan, bukan sekadar pemegang sertifikat pelatihan.
PKN II Pertama Kali Digelar di Kalbar
Norsan juga mengapresiasi penyelenggaraan PKN II yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Kalimantan Barat.
Selama ini, ASN dari Kalbar yang mengikuti pendidikan kepemimpinan tingkat tersebut harus mengikuti pelatihan di luar daerah.
Dengan terselenggaranya PKN II di Kalbar, kesempatan pengembangan kapasitas ASN menjadi lebih terbuka, terutama bagi aparatur dari Pemerintah Provinsi Kalbar dan 14 kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, kita sudah lama menantikan supaya Kalimantan Barat bisa mengadakan PKN II. Biasanya kita ikut di luar daerah. Untuk pertama kali ini Kalimantan Barat bisa mengadakan PKN II dengan pesertanya dari provinsi dan 14 kabupaten/kota,” ungkapnya.
Menurut Norsan, keberadaan PKN II di Kalbar tidak hanya memberikan manfaat dari sisi peningkatan kompetensi aparatur, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perubahan.
Kalbar Corporate University Didorong Jadi Ruang Pembelajaran Berkelanjutan
Peluncuran Kalbar Corporate University juga diharapkan memperkuat budaya belajar dan peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, serta persoalan pembangunan yang semakin kompleks.
Karena itu, pengembangan kapasitas ASN harus diarahkan agar berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Norsan berharap penyelenggaraan PKN II di Kalbar dapat terus dikembangkan melalui peningkatan sarana dan prasarana. Bahkan, ke depan Kalbar diharapkan mampu menjadi salah satu pusat pendidikan kepemimpinan ASN di kawasan Kalimantan.
Dengan demikian, ASN dari provinsi lain di Kalimantan juga dapat mengikuti pendidikan tersebut tanpa harus pergi jauh ke luar wilayah.
Masyarakat Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Wacana
Dorongan meninggalkan pola kerja monoton pada akhirnya harus dibuktikan melalui kinerja.
Masyarakat tidak menilai ASN hanya dari banyaknya pelatihan yang diikuti, sertifikat yang diperoleh, atau forum yang dihadiri. Ukuran paling nyata adalah seberapa cepat pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat dan seberapa baik pelayanan publik diberikan.
Inovasi juga tidak harus selalu berupa program besar. Penyederhanaan pelayanan, pemangkasan prosedur yang tidak perlu, digitalisasi administrasi, efisiensi anggaran, hingga respons cepat terhadap pengaduan masyarakat merupakan bentuk perubahan yang langsung dirasakan publik.
Pesan Gubernur Kalbar tersebut menjadi tantangan bagi para peserta PKN II: setelah kembali ke kantor, harus ada sesuatu yang berubah.
Sebab birokrasi yang terus bekerja dengan cara lama di tengah persoalan yang terus berubah hanya akan menghasilkan pelayanan yang berjalan di tempat.
PKN II harus melahirkan pemimpin birokrasi yang berani berubah, berani berinovasi, dan yang paling penting mampu membuktikan bahwa perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
0 Komentar