PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di daerah tidak boleh hanya diukur dari laporan administrasi maupun capaian indeks semata. Menurutnya, implementasi sistem pembayaran digital, khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui penerapan yang nyata di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri High-Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan Soft Launching Open Application Programming Interface (Open API) Bank Kalbar untuk layanan pembayaran pajak daerah serta QRIS Dinamis Merchant Presented Mode (MPM) di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (5/8/2026).
Dalam arahannya, Norsan meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Bank Kalbar tidak hanya menerima laporan dari bawah, tetapi turun langsung melakukan pengecekan ke lapangan guna memastikan fasilitas pembayaran digital benar-benar telah tersedia dan digunakan masyarakat.
"Tolong dicek langsung ke lapangan. Apakah semuanya sudah bisa menggunakan QRIS? Karena masih ada beberapa tempat yang belum bisa menggunakan QRIS. Jangan sampai apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan," tegas Norsan.
Menurutnya, digitalisasi pelayanan publik akan kehilangan makna apabila hanya berhenti pada angka-angka statistik tanpa dibarengi implementasi yang nyata. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh pelaku usaha, tempat pelayanan publik, hingga lokasi pembayaran pajak benar-benar telah terintegrasi dengan sistem pembayaran digital.
Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Kalbar, Tim Pembina Samsat, serta seluruh anggota TP2DD yang dinilai berhasil mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kalimantan Barat.
Berkat kolaborasi tersebut, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat kini telah berada pada kategori Digital dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Meski demikian, Norsan mengingatkan bahwa capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Capaian ini patut kita syukuri sebagai hasil kerja bersama. Namun, jangan cepat berpuas diri. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan kemudahan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DPRD Kalbar, Direktur Utama Bank Kalbar, serta perwakilan Polda Kalbar secara simbolis meresmikan penggunaan Open API Bank Kalbar untuk pembayaran pajak daerah dan implementasi QRIS Dinamis MPM.
Menurut Norsan, inovasi tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Selain mempermudah transaksi pembayaran, sistem digital juga mampu meningkatkan akurasi pencatatan penerimaan pajak sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
"Melalui Open API dan QRIS Dinamis ini, masyarakat akan semakin mudah melakukan transaksi. Di sisi lain, pemerintah dapat memperoleh data penerimaan pajak secara cepat dan akurat sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik," jelasnya.
Sebagai perbandingan, Norsan mencontohkan sejumlah restoran di Jakarta yang hampir seluruh transaksi pembayarannya telah menggunakan QRIS. Ia berharap sistem serupa dapat diterapkan secara lebih luas di Kalimantan Barat agar pelayanan publik semakin modern, cepat, dan minim penggunaan administrasi manual.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memperkuat inovasi pelayanan publik berbasis digital.
Ia meyakini transformasi digital bukan hanya mampu memangkas birokrasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
"Transformasi digital harus menjadi budaya kerja baru di lingkungan pemerintahan. Dengan sistem yang semakin modern, pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat, transparan, efisien, sekaligus mampu meningkatkan penerimaan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat," pungkasnya.
Fredy Legito
0 Komentar