LANDAK – Penetapan status tersangka terhadap Sudirman dan anaknya, Franciskus Ranga, dalam perkara dugaan sengketa hasil panen kelapa sawit di Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, menuai perhatian dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Persatuan Nasional Nol Delapan (DPD GPN 08) Kalimantan Barat. Organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum melakukan kajian ulang terhadap perkara dengan mengedepankan asas keadilan, profesionalitas, dan objektivitas.
Menurut informasi yang disampaikan pihak keluarga, peristiwa tersebut bermula pada Rabu, 10 Juni 2026, ketika Franciskus Ranga bersama beberapa rekannya memanen buah sawit di lahan yang diklaim sebagai milik keluarganya di kawasan Kase, Dusun Kelapaan, Desa Ringo Lojok, Kecamatan Banyuke Hulu.
Dalam keterangan pihak keluarga, aktivitas panen tersebut kemudian didatangi oleh sejumlah orang yang disebut berasal dari pihak perusahaan bersama personel pengamanan. Mereka mengklaim hasil panen tersebut merupakan milik perusahaan dan membawa 14 janjang buah sawit dari lokasi. Situasi tersebut disebut berujung pada perselisihan dan kontak fisik.
Pihak keluarga menyatakan Sudirman datang ke lokasi setelah mendapat informasi mengenai kejadian tersebut. Mereka mengaku hanya berupaya mempertahankan hak atas lahan yang diyakini sebagai milik keluarga. Dalam insiden itu, Sudirman dan Franciskus disebut mengalami luka ringan.
Namun, setelah kejadian tersebut, pihak perusahaan melaporkan peristiwa itu ke Polres Ngabang. Sementara itu, keluarga Sudirman memilih menempuh penyelesaian melalui jalur adat dengan melaporkan persoalan tersebut kepada Tumenggung dan Kepala Desa setempat.
Perkembangan perkara kemudian berujung pada penetapan Sudirman dan Franciskus Ranga sebagai tersangka, yang selanjutnya memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan.
Ketua DPD GPN 08 Kalimantan Barat, Linda, menyampaikan keprihatinannya atas perkembangan kasus tersebut. Menurutnya, apabila benar tindakan yang dilakukan hanya bertujuan mempertahankan hak atas lahan yang diklaim sebagai milik sendiri, maka seluruh fakta hukum perlu diuji secara menyeluruh sebelum dilakukan penegakan hukum lebih lanjut.
"Kami meminta penyidik Polres Ngabang mengkaji kembali perkara ini secara profesional, objektif, dan berimbang. Seluruh alat bukti, keterangan saksi, status kepemilikan lahan, serta kronologi kejadian harus diperiksa secara menyeluruh agar tercapai rasa keadilan bagi semua pihak," ujar Linda.
Ia juga menegaskan bahwa GPN 08 Kalimantan Barat akan mengawal proses hukum tersebut agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Menurut Linda, penyelesaian sengketa agraria idealnya mengedepankan dialog, mediasi, dan penghormatan terhadap mekanisme hukum maupun kearifan lokal apabila masih memungkinkan untuk ditempuh.
Dari aspek hukum, persoalan sengketa lahan maupun dugaan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan alat bukti, menghadirkan saksi, serta memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Ngabang maupun pihak perusahaan terkait kronologi versi mereka maupun dasar penetapan status tersangka terhadap Sudirman dan Franciskus Ranga. Oleh karena itu, informasi dalam pemberitaan ini masih mengacu pada keterangan pihak keluarga dan pernyataan GPN 08 Kalimantan Barat.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Polres Ngabang, pihak perusahaan, maupun pihak-pihak terkait lainnya guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sumber: DPD GPN 08 Kalbar
0 Komentar