PALEMBANG — Gerakan Nasional Cinta Rakyat (GENCAR) Sumatera Selatan mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar meningkatkan keseriusan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua GENCAR Sumatera Selatan, Reco Virnando, S.E., C.PJS., C.PP., menilai penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan langkah pemadaman ketika api telah membesar dan asap mulai menyelimuti permukiman.
Menurutnya, pemerintah harus mengedepankan langkah pencegahan, deteksi dini, kesiapsiagaan personel, pemantauan titik panas, serta koordinasi lintas sektor sebelum kebakaran berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan jangan bekerja dengan pola menunggu api membesar baru bergerak. Negara harus hadir sebelum masyarakat menjadi korban. Pencegahan harus lebih kuat daripada sekadar pemadaman,” tegas Reco Virnando.
Karhutla Bukan Sekadar Api dan Lahan
GENCAR menilai karhutla harus dipandang sebagai persoalan serius karena dampaknya dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Ketika kebakaran meluas dan asap menyebar, aktivitas masyarakat dapat terganggu. Mobilitas warga, kegiatan pendidikan, pekerjaan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi berpotensi terdampak.
Karena itu, menurut GENCAR, pemerintah tidak boleh menjadikan karhutla sebagai persoalan rutin yang baru mendapatkan perhatian ketika kondisi sudah memburuk.
“Jangan sampai pemerintah sibuk membuat laporan ketika rakyat sibuk mencari udara yang layak untuk dihirup,” ujar Reco.
Ia meminta pemerintah memastikan sistem peringatan dini dan pemantauan titik panas benar-benar berjalan di lapangan.
Kesiapan personel dan peralatan pemadam juga harus diperiksa secara berkala, termasuk memastikan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dunia usaha, masyarakat, dan pihak terkait lainnya berjalan efektif.
Jangan Hanya Mengandalkan Imbauan
GENCAR juga menilai imbauan kepada masyarakat memang penting, tetapi tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan pengawasan dan penegakan aturan.
Jika ditemukan dugaan pembakaran lahan secara sengaja, kelalaian, maupun bentuk pelanggaran lainnya, aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jika tidak terbukti, nyatakan tidak terbukti. Jika terbukti, proses sesuai hukum. Itulah prinsip negara hukum yang harus dijaga,” tegas Reco.
Menurutnya, penegakan hukum dalam persoalan karhutla harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial, kekuatan ekonomi, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
GENCAR Soroti Prinsip Equality Before the Law
Reco menegaskan bahwa penanganan karhutla harus mengedepankan prinsip equality before the law atau kesetaraan setiap orang di hadapan hukum.
Ia meminta agar jangan sampai muncul persepsi bahwa masyarakat kecil menjadi pihak yang paling mudah dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak yang memiliki modal atau pengaruh justru luput dari pemeriksaan apabila memang terdapat bukti pelanggaran.
Namun demikian, GENCAR juga mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan penghakiman sendiri.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami meminta negara bekerja. Periksa berdasarkan bukti, lakukan penyelidikan secara profesional, dan tegakkan hukum apabila memang ditemukan pelanggaran,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat tidak boleh dikriminalisasi tanpa dasar hukum. Sebaliknya, apabila terdapat pelanggaran yang terbukti secara hukum, proses penegakan hukum juga tidak boleh dihentikan hanya karena pihak yang bersangkutan memiliki pengaruh tertentu.
Pemprov Diminta Terbuka kepada Publik
Selain pencegahan dan penegakan hukum, GENCAR meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan keterbukaan informasi terkait penanganan karhutla.
Menurut Reco, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui langkah pemerintah dalam mencegah dan menangani kebakaran, termasuk wilayah yang menjadi perhatian, kesiapan sumber daya, pola koordinasi, serta evaluasi terhadap penanganan kejadian.
“Keterbukaan bukan ancaman bagi pemerintah. Keterbukaan justru merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat,” ujarnya.
Ia menilai keterbukaan informasi juga dapat membantu masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan karhutla.
Dengan informasi yang jelas dan mudah diakses, masyarakat dapat mengetahui kondisi di wilayahnya sekaligus ikut melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran atau aktivitas yang berisiko memicu kebakaran.
Jangan Tunggu Keadaan Menjadi Darurat
GENCAR Sumatera Selatan meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tidak menunggu kondisi berubah menjadi darurat baru mengambil langkah.
Menurut Reco, prinsip utama penanganan karhutla harus dimulai dari pencegahan.
Api harus dicegah sebelum membesar. Asap harus dicegah sebelum menyebar. Dampak harus dicegah sebelum masyarakat menjadi korban.
Ia menilai pemerintah perlu memiliki strategi yang berkelanjutan, bukan hanya bergerak ketika musim kemarau dan titik api mulai meningkat.
“Karhutla bukan sekadar agenda tahunan. Ini menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat, lingkungan, kesehatan publik, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi,” tegasnya.
GENCAR Akan Terus Lakukan Kontrol Sosial
Reco menegaskan GENCAR Sumatera Selatan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstitusional.
Menurutnya, kritik yang disampaikan organisasi bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan mendorong agar kebijakan dan pelayanan publik berjalan lebih baik.
“Kami tidak ingin pemerintah gagal, tetapi kami juga tidak ingin masyarakat terus menjadi korban akibat persoalan karhutla yang berulang. Pemerintah harus hadir, bekerja, terbuka, dan berani menegakkan hukum,” katanya.
GENCAR berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat menjadikan pencegahan karhutla sebagai prioritas bersama dan membangun sistem penanganan yang cepat, terukur, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan karhutla bukan hanya tentang siapa yang memadamkan api setelah kebakaran terjadi.
Persoalan yang lebih mendasar adalah sejauh mana negara mampu mencegah kebakaran, mendeteksi potensi ancaman sejak dini, memastikan tidak ada pelanggaran yang dibiarkan, serta melindungi masyarakat dari dampaknya.
GENCAR SUMATERA SELATAN MENEGASKAN:
CEGAH SEBELUM TERBAKAR.
TANGANI SEBELUM MELUAS.
PERIKSA BERDASARKAN BUKTI.
TEGAKKAN HUKUM TANPA PANDANG BULU.
DAN LINDUNGI RAKYAT DI ATAS SEGALA KEPENTINGAN.
Bunyamin
0 Komentar