KLATEN — Persoalan pekerjaan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berujung pada dugaan tindak penganiayaan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Seorang pria asal Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Moh Bintang Pandu Gunawan (30), diduga menusuk temannya sendiri, Herman Hasiholan (35), di Perumahan Puri Randusari, Kecamatan Prambanan, Klaten, pada Minggu (2/8/2026) malam.
Peristiwa tersebut diduga terjadi setelah keduanya membahas persoalan pekerjaan pembangunan Kopdes Merah Putih yang belum selesai. Bintang disebut memiliki urusan dengan Herman berkaitan dengan pembayaran tenaga kerja atau tukang yang belum diselesaikan.
Persoalan pekerjaan kemudian berkembang menjadi perdebatan karena pengerjaan proyek dinilai berjalan lambat. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat pekerjaan sekaligus pencairan termin bagi tim lainnya.
Bintang kemudian mempertanyakan kepada Herman mengenai alasan pekerjaan yang dikerjakannya berjalan lambat. Herman menjawab bahwa pengerjaan akan dimaksimalkan ke depannya.
Namun, Bintang kembali mempermasalahkan janji penyelesaian pekerjaan yang menurutnya telah beberapa kali disampaikan tetapi belum terealisasi.
Datang ke Rumah Korban
Sekitar pukul 20.00 WIB, Bintang bersama sejumlah orang mendatangi rumah Herman. Mereka kemudian duduk di teras rumah dan membicarakan persoalan pekerjaan tersebut.
Dalam pembicaraan itu, Herman kembali menyampaikan bahwa pengerjaan akan dimaksimalkan dan persoalan yang terjadi sebelumnya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi.
Namun, situasi kemudian memanas. Bintang yang diduga merasa kesal mengambil sebuah pisau lipat dari saku celana bagian kanan depan.
Pisau tersebut kemudian dibuka dan digunakan untuk menusuk paha kiri Herman sebanyak satu kali.
“Ngomong terus,” ujar Bintang saat melakukan penusukan sebagaimana keterangan dalam kasus tersebut.
Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi sekitar pukul 21.00 WIB.
Polisi Benarkan Kejadian
Kasi Humas Polres Klaten AKP Suwoto membenarkan adanya kejadian tersebut.
Saat ini, kasus tersebut menjadi perhatian aparat kepolisian untuk dilakukan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan pekerjaan, pembayaran tenaga kerja, maupun pelaksanaan proyek seharusnya diselesaikan melalui mekanisme komunikasi dan jalur hukum yang tepat, bukan dengan tindakan kekerasan.
Redaksi
0 Komentar