PONTIANAK — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Barat mendorong percepatan implementasi dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan “Akselerasi Implementasi ISPO 2026: Sosialisasi dan Klinik Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)” yang digelar di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, GAPKI Pusat, GAPKI Cabang Kalbar, lembaga sertifikasi ISPO, perusahaan anggota GAPKI, internal auditor ISPO, tim sustainability, legal, SMK3, hingga unsur terkait lainnya.
Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Barat, Aris Supratman, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk mendorong seluruh anggota GAPKI Kalbar memenuhi sertifikasi ISPO.
Target yang ingin dicapai, menurut Aris, adalah 100 persen anggota GAPKI Kalbar tersertifikasi ISPO.
Namun, ia menegaskan bahwa sertifikasi tidak boleh berhenti pada pencapaian administratif semata.
“Tujuan kita bukan sekadar perusahaan mendapatkan sertifikat ISPO. Lebih jauh, prinsip-prinsip keberlanjutan harus benar-benar menjadi bagian dari budaya dan sistem kerja perusahaan,” ujarnya.
ISPO Harus Menjadi Instrumen Perbaikan Tata Kelola
Aris menilai ISPO seharusnya diposisikan sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola perusahaan, memperkuat sistem manajemen, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, mengurangi risiko, sekaligus memperkuat daya saing industri kelapa sawit Indonesia.
Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mempersiapkan dokumen ketika menghadapi proses audit, tetapi memastikan seluruh prinsip keberlanjutan benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari.
Menurutnya, tantangan industri sawit ke depan semakin kompleks. Perusahaan tidak hanya dituntut mampu menghasilkan produksi yang tinggi, tetapi juga harus mampu membuktikan bahwa kegiatan perkebunan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan memenuhi prinsip keberlanjutan.
Klinik ISPO Jadi Ruang Mencari Solusi
GAPKI menjadikan kegiatan klinik ISPO sebagai ruang konsultasi dan pemecahan masalah bagi perusahaan yang masih menghadapi berbagai kesenjangan dalam penerapan standar ISPO.
Kondisi masing-masing perusahaan, kata Aris, tidak sama. Ada perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi dan menjalani proses surveillance, ada yang sedang mempersiapkan sertifikasi, serta ada pula yang masih menyelesaikan sejumlah persyaratan.
Karena itu, perusahaan didorong untuk terbuka menyampaikan kendala yang dihadapi sehingga dapat dicari solusi secara bersama-sama.
Peran internal auditor ISPO juga dinilai penting. Internal auditor tidak semestinya hanya menjadi pihak yang mempersiapkan perusahaan menghadapi audit eksternal.
Lebih dari itu, internal auditor harus mampu menjadi sistem peringatan dini untuk mendeteksi kesenjangan, menemukan ketidaksesuaian, memastikan konsistensi dokumen, serta mengawasi agar penerapan prinsip ISPO benar-benar berjalan di lapangan.
Produksi Sawit Kalbar Besar, Tantangan Keberlanjutan Juga Besar
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Rino Anteno Tengo, mengatakan kegiatan sosialisasi dan klinik ISPO memiliki arti penting dalam mempercepat sertifikasi sekaligus memperkuat kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Kalbar merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia.
Data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut mencatat luas areal kelapa sawit Kalimantan Barat pada 2025 mencapai 2.305.536,57 hektare, dengan produksi CPO dan PK mencapai 7.989.462,31 ton.
Besarnya luas perkebunan dan produksi tersebut harus diikuti dengan tata kelola yang semakin kuat.
Menurut Rino, industri kelapa sawit menghadapi tuntutan yang semakin besar, terutama terkait isu deforestasi, degradasi hutan, kerusakan habitat, emisi gas rumah kaca, serta tuntutan ketertelusuran dalam rantai pasok.
Tantangan tersebut semakin penting di tengah perkembangan kebijakan pasar internasional, termasuk European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menuntut pelaku usaha memiliki sistem ketertelusuran dan kepatuhan yang semakin kuat.
Baru 119 Perusahaan Memiliki Sertifikat ISPO
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat hingga Juni 2026 terdapat 119 perusahaan perkebunan di Kalbar yang telah memiliki sertifikat ISPO.
Selain perusahaan, terdapat dua lembaga petani yang juga telah memperoleh sertifikat ISPO, yakni Koperasi Persada Engkersik Lestari dan Aliansi Petani Kelapa Sawit Keling Kumang di Kabupaten Sekadau.
Capaian tersebut dinilai masih membutuhkan peningkatan. Percepatan sertifikasi menjadi pekerjaan bersama antara pemerintah, perusahaan, lembaga sertifikasi, organisasi perkebunan, serta kelompok petani.
Bagi GAPKI Kalbar, target 100 persen sertifikasi anggota bukan sekadar angka. Target tersebut harus diikuti dengan perubahan nyata dalam tata kelola perkebunan.
Sertifikat ISPO pada akhirnya diharapkan bukan hanya menjadi dokumen kepatuhan, tetapi menjadi bukti bahwa industri sawit Kalimantan Barat mampu tumbuh secara produktif sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, tenaga kerja, dan keberlanjutan usaha.
Di tengah besarnya kontribusi sawit terhadap perekonomian Kalbar, tuntutan keberlanjutan tidak lagi bisa ditempatkan sebagai pelengkap. Tata kelola yang transparan, kepatuhan terhadap aturan dan ketertelusuran produksi menjadi kunci agar industri sawit tetap memiliki daya saing, baik di pasar nasional maupun global.
Fredy Legito
0 Komentar