JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengkritik keterlibatan TNI dan Polri dalam sejumlah program pertanian pemerintah. Ia menilai kedua institusi tersebut semestinya tetap fokus menjalankan tugas pokok sesuai fungsi masing-masing.
Menurut Ganjar, TNI seharusnya berkonsentrasi pada bidang pertahanan, sedangkan Polri menjalankan fungsi utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar ketika menanggapi pelibatan aparat dalam program ketahanan pangan, termasuk kegiatan penanaman komoditas pertanian.
TNI Dinilai Harus Fokus pada Pertahanan
Ganjar mengingatkan kembali semangat reformasi yang salah satunya mendorong pemisahan fungsi TNI dan Polri setelah sebelumnya kedua institusi tersebut berada dalam satu wadah ABRI.
Menurutnya, pembagian fungsi tersebut harus tetap menjadi pijakan dalam menjalankan tugas institusi negara.
“Dan dia sudah mengatakan apa yang disebut kembalilah ke barak. Untuk apa? Bergeraklah dalam bidangnya. Apa itu? Pertahanan. Polisi, keamanan,” kata Ganjar, dikutip Kamis (13/8/2026).
Ia berpandangan bahwa prajurit TNI tidak perlu diarahkan untuk menjalankan pekerjaan yang secara langsung berada di sektor pertanian, seperti menanam padi maupun jagung.
“Tidak Perlu Tanam Padi dan Jagung”
Ganjar bahkan mempertanyakan urgensi pelibatan aparat dalam pekerjaan pertanian tersebut.
Menurutnya, terdapat masyarakat sipil yang membutuhkan pekerjaan dan dapat diberdayakan untuk mengembangkan sektor pertanian.
“Maka dua-duanya gak perlu tanam padi, tanam jagung, gak perlu,” tegasnya.
Ganjar menilai sektor pertanian semestinya juga dapat dikembangkan sebagai ruang penciptaan lapangan kerja, terutama di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan.
Soroti Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi
Selain persoalan pembagian fungsi institusi, Ganjar mengaitkan isu tersebut dengan tantangan ketenagakerjaan.
Ia menyoroti masih adanya lulusan perguruan tinggi yang kesulitan memperoleh pekerjaan. Menurutnya, pemerintah dapat mengarahkan program pertanian agar sekaligus menjadi instrumen penyerapan tenaga kerja.
“Berapa sarjana nganggur hari ini? Kompas sudah memuat, sekarang lapangan kerja dibutuhkan oleh banyak orang,” ujar Ganjar.
Dalam pandangan Ganjar, penguatan sektor pertanian tidak harus dilakukan dengan mengalihkan tugas prajurit dan anggota kepolisian ke pekerjaan produksi pertanian. Pemerintah dapat mendorong keterlibatan tenaga kerja sipil melalui program yang produktif dan berkelanjutan.
Pemerintah Dorong Ketahanan Pangan
Di sisi lain, pemerintah memang tengah mendorong keterlibatan berbagai unsur negara dalam program ketahanan pangan dan swasembada pangan.
Kementerian Pertahanan mencatat Polri turut berkontribusi dalam program tersebut, antara lain melalui penanaman jagung, pembangunan infrastruktur penyimpanan pangan, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani.
Keterlibatan aparat dalam program ketahanan pangan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat produksi dan ketersediaan pangan nasional.
Namun, kritik Ganjar menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai batas keterlibatan institusi pertahanan dan keamanan dalam program pembangunan sipil, khususnya di sektor pertanian.
Perdebatan tersebut pada akhirnya tidak hanya menyangkut soal menanam padi atau jagung, tetapi juga menyentuh pertanyaan lebih besar mengenai pembagian peran TNI-Polri, pemberdayaan masyarakat sipil, serta strategi pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus mencapai ketahanan pangan nasional.
0 Komentar