MATARAM — Kabar mengenai keterbatasan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu sempat membuat perhatian tertuju pada keberlanjutan pembayaran hak para aparatur hingga akhir 2026.
Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebelumnya hanya mampu mengalokasikan anggaran gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai selama satu tahun anggaran.
Namun, kekhawatiran tersebut akhirnya mendapat titik terang setelah Pemkot Mataram memperoleh tambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp10,8 miliar.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Ramayoga mengatakan tambahan dana tersebut berasal dari beberapa sumber, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, Dana Bagi Hasil (DBH), serta kurang bayar Dana Bagi Hasil (KBDH).
“Dari total Rp10,8 miliar tersebut, sekitar Rp300 juta berasal dari DAU tambahan yang difokuskan untuk pemenuhan kekurangan gaji pegawai,” kata Ramayoga di Mataram, Selasa (18/8/2026).
Gaji PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu Kini Aman hingga Desember
Tambahan anggaran tersebut menjadi penopang bagi Pemkot Mataram untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji PPPK penuh waktu maupun PPPK Paruh Waktu.
Sebelumnya, kemampuan anggaran daerah hanya mencukupi pembayaran selama 10 bulan atau sampai Oktober 2026.
Artinya, tanpa tambahan anggaran, pemerintah daerah harus menghadapi kekurangan anggaran untuk membiayai gaji aparatur pada November dan Desember.
Kini, setelah tambahan TKD masuk dalam perencanaan APBD Perubahan, kebutuhan belanja pegawai hingga penghujung tahun dipastikan dapat dipenuhi.
“Alhamdulillah, untuk belanja pegawai kami sekarang aman hingga akhir tahun,” ujar Ramayoga.
Pernyataan tersebut menjadi kabar positif bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang sebelumnya menghadapi kekhawatiran mengenai keberlanjutan pembayaran gaji pada dua bulan terakhir 2026.
Rp10,8 Miliar Masuk APBD Perubahan
Seluruh tambahan dana sebesar Rp10,8 miliar tersebut akan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan Kota Mataram.
Namun, tidak seluruh dana tersebut secara otomatis digunakan untuk kebutuhan gaji. Pemerintah daerah masih melakukan pemetaan terhadap pemanfaatan dana kurang bayar yang memiliki ruang penggunaan lebih fleksibel.
BKD melakukan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menentukan program yang dianggap paling mendesak dan prioritas.
Salah satu kebutuhan yang masuk dalam pemetaan antara lain kegiatan penanganan kebersihan lingkungan yang melibatkan sejumlah OPD, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Usulan-usulan yang sudah masuk, akan kami petakan kembali dan bahas dengan pimpinan program yang dinilai paling prioritas,” jelasnya.
Kabar Baik, tetapi Kemampuan Fiskal Tetap Perlu Dijaga
Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan betapa pentingnya kemampuan fiskal daerah dalam memastikan hak aparatur tetap terpenuhi.
Kebutuhan pembayaran gaji ASN, termasuk PPPK penuh waktu dan PPPK Paruh Waktu, menjadi salah satu komponen belanja yang harus dipastikan keberlangsungannya. Ketika kemampuan APBD terbatas, tambahan transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kesinambungan pembayaran.
Bagi para PPPK, kepastian pembayaran hingga Desember 2026 tentu menjadi kabar yang melegakan.
Namun, pemerintah daerah tetap dituntut melakukan perencanaan anggaran secara cermat agar kebutuhan belanja pegawai tidak mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai pelayanan publik dan program pembangunan lainnya.
Untuk sementara, nasib pembayaran gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu di Kota Mataram hingga akhir 2026 mendapat kepastian: anggarannya dinyatakan aman setelah adanya tambahan TKD Rp10,8 miliar.
0 Komentar