PESISIR BARAT — Dugaan pemotongan honor guru honorer di SD Muhammadiyah Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menjadi sorotan. Persoalan tersebut mencuat setelah seorang tenaga pendidik berinisial CK mengaku menerima honor lebih rendah dari yang biasanya diterimanya.
CK mengaku terkejut ketika menerima honor sebesar Rp2,7 juta. Menurutnya, sebelumnya ia menerima honor sekitar Rp3 juta untuk periode enam bulan.
“Saya kaget, Pak, karena honor saya bulan ini hanya Rp2,7 juta. Biasanya saya per enam bulan menerima gaji honor sebesar Rp3 juta,” ungkap CK.
Menurut CK, terdapat hal lain yang juga membuat dirinya mempertanyakan mekanisme pembayaran honor. Ia menyebut proses penyerahan honor kali ini berbeda dari sebelumnya.
“Biasanya setiap kepala sekolah memberikan gaji atau honorarium kepada kami, selalu disuruh tanda tangan surat SPJ. Tapi sekarang tidak lagi,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, CK berharap persoalan pembayaran honor guru honorer dapat diklarifikasi secara terbuka sehingga para tenaga pendidik memperoleh kepastian mengenai hak yang mereka terima.
“Saya berharap LSM GMBI bisa mempertanyakan pemotongan gaji kami kepada kepala sekolah. Apakah memang prosedurnya seperti itu,” tambahnya.
Kepala Sekolah Membantah Ada Pemotongan
Sementara itu, tim investigasi LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Pesisir Barat mendatangi SD Muhammadiyah Krui pada Jumat (14/8/2026) untuk meminta klarifikasi terkait dugaan tersebut.
Dalam pertemuan itu, kepala sekolah membantah adanya pemotongan honor guru honorer.
“Sekolah SD Muhammadiyah ini tidak pernah memotong gaji guru honorer. Saya selaku kepala sekolah hanya menjalankan tugas. Terkait realisasi dana BOS dan penyaluran gaji honorer, semua itu dikelola oleh Ketua Muhammadiyah, yakni Jhon Edwar,” ujar kepala sekolah.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk dikonfirmasi lebih lanjut, mengingat terdapat perbedaan keterangan antara guru honorer yang mengaku menerima honor lebih rendah dengan pihak sekolah yang menyatakan tidak pernah melakukan pemotongan.
LSM GMBI Minta Pengelolaan Dana BOS Diperiksa
Ketua LSM GMBI Pesisir Barat, Beni Setiawan, meminta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Muhammadiyah Krui.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh penggunaan dan penyaluran dana dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami meminta pihak terkait segera memeriksa realisasi dana BOS SD Muhammadiyah Krui karena kami menduga ada kejanggalan dalam realisasinya,” ujar Beni.
Ia menilai pemeriksaan secara administratif maupun faktual penting dilakukan agar persoalan yang muncul tidak hanya menjadi polemik antara guru dan pihak sekolah.
Perlu Klarifikasi dan Audit Dokumen
Dugaan pemotongan honor tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran, pihak berwenang dapat memeriksa dokumen pembayaran honor, bukti transfer atau penerimaan, daftar guru honorer, dokumen SPJ, serta laporan penggunaan dana BOS yang berkaitan dengan pembayaran tenaga pendidik.
Selain itu, keterangan dari pihak pengelola yayasan atau organisasi Muhammadiyah yang disebut bertanggung jawab terhadap pengelolaan pembayaran juga diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak hanya berasal dari satu pihak.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat kesimpulan resmi bahwa telah terjadi pungutan liar atau penyalahgunaan dana BOS. Persoalan tersebut masih berupa dugaan dan membutuhkan pemeriksaan berdasarkan dokumen serta keterangan para pihak.
Publik kini menunggu transparansi dari pihak SD Muhammadiyah Krui maupun instansi terkait untuk menjelaskan mekanisme pembayaran honor guru serta pengelolaan dana BOS secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
0 Komentar