PONTIANAK — Polemik pengelolaan keuangan di lingkungan SMK Koperasi Pontianak kembali menjadi sorotan publik. Persoalan yang sebelumnya mencuat terkait tunggakan gaji guru kini berkembang menjadi pertanyaan yang lebih luas mengenai tata kelola keuangan, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, hingga dana talangan sebesar Rp70 juta yang disebut belum dikembalikan.
Informasi yang berkembang di ruang publik menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara jajaran Dekopinwil Kalimantan Barat dan Ketua Badan Pengelola Pendidikan (BPP) SMK Koperasi Pontianak, Rio Rahmadanu.
Di satu sisi, sejumlah pengurus Dekopinwil Kalbar mengungkap adanya temuan penggunaan anggaran yang disebut belum dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap. Di sisi lain, Rio Rahmadanu secara terbuka membantah tudingan penyelewengan atau penggelapan dana dan menyatakan dirinya justru menjalankan mandat pembenahan administrasi serta keuangan sekolah.
Perbedaan keterangan tersebut membuat publik kini menunggu satu hal penting: penjelasan yang utuh, transparan, dan dapat diuji berdasarkan dokumen serta fakta.
Berawal dari Tunggakan Gaji Guru
Polemik SMK Koperasi Pontianak sebelumnya mencuat ketika persoalan pembayaran gaji dan hak tenaga pendidik menjadi perhatian.
Menurut keterangan Wakil Ketua Dekopinwil Kalbar, Rudi Hartono, persoalan serupa disebut bukan pertama kali terjadi.
Ia mengungkapkan, pada 2025 lalu, sejumlah guru juga mempertanyakan pembayaran gaji dan hak mereka. Saat itu, pihak sekolah disebut mengalami persoalan keuangan dengan alasan dana operasional mengalami kendala dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum tersedia.
Untuk membantu mengatasi persoalan tersebut, Dekopinwil Kalbar disebut mengambil langkah memberikan dana talangan.
“Pihak sekolah beralasan gaji dan hak guru belum terbayarkan karena krisis keuangan dan dana BOS belum keluar. Setelah kami lakukan mediasi dan rapat, diambil keputusan Dekopinwil Kalbar membantu dana talangan sebesar Rp70 juta,” ungkap Rudi Hartono dalam keterangan kepada wartawan pada Juli 2026.
Namun, dana talangan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian dari persoalan yang dipertanyakan.
Menurut Rudi, setelah kondisi keuangan sekolah disebut membaik, dana tersebut hingga saat itu masih belum dikembalikan.
Persoalan inilah yang kemudian mendorong Dekopinwil Kalbar melakukan pemeriksaan lebih jauh terhadap tata kelola manajemen dan keuangan SMK Koperasi Pontianak.
Dekopinwil Sebut Ada Dana dan Pemasukan yang Perlu Dijelaskan
Ketua Harian Dekopinwil Kalbar, Wiwid Anggraini, sebelumnya menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan internal yang dilakukan terhadap sejumlah data keuangan, pihaknya menemukan adanya berbagai sumber pemasukan yang menurutnya perlu dijelaskan secara rinci dalam laporan pertanggungjawaban.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Wiwid menyebut terdapat sejumlah komponen dana dan potensi penerimaan yang menjadi perhatian, termasuk saldo dari kepengurusan sebelumnya, tunggakan pembayaran siswa, dana BOS, serta dana yang dikaitkan dengan alumni.
Menurutnya, persoalan yang muncul kemudian bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya dana, melainkan bagaimana penggunaan dan pertanggungjawaban terhadap dana tersebut dilakukan.
“Seharusnya persoalan keuangan itu dapat dijelaskan melalui laporan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,” menjadi substansi kekhawatiran yang disampaikan pihak Dekopinwil dalam pemeriksaan tersebut.
Dekopinwil Kalbar juga mengungkap adanya sejumlah pengeluaran yang menurut hasil pemeriksaan mereka belum disertai penjelasan dan dokumen pendukung yang dianggap memadai.
Salah satu contoh yang sebelumnya disampaikan adalah pengeluaran dengan keterangan untuk “unsur pimpinan” sebesar Rp45 juta.
Pihak Dekopinwil mempertanyakan siapa yang dimaksud sebagai unsur pimpinan tersebut dan untuk kepentingan apa dana itu digunakan.
Selain itu, disebut pula terdapat sejumlah pengeluaran yang dokumen pendukungnya dinilai belum lengkap.
Namun demikian, seluruh temuan tersebut tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari informasi dan pemeriksaan yang disampaikan pihak Dekopinwil, bukan sebagai putusan hukum mengenai adanya tindak pidana.
Ratusan Juta Penggunaan Anggaran Disebut Belum Dilaporkan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Dekopinwil Kalbar sebelumnya menyatakan telah meminta pihak pengelola pendidikan untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan anggaran.
Namun hingga pertengahan 2026, pihak Dekopinwil menyebut laporan yang diminta belum diterima secara lengkap.
Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar.
Apabila memang terdapat penggunaan dana dalam jumlah besar, maka publik dan pihak organisasi tentu membutuhkan penjelasan mengenai:
- dari mana sumber dana berasal;
- berapa jumlah dana yang diterima;
- untuk apa dana digunakan;
- siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaannya;
- apakah terdapat dokumen pendukung yang sah;
- dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena SMK Koperasi tidak hanya berkaitan dengan kepentingan internal pengurus, tetapi juga menyangkut guru, tenaga pendidik, siswa, orang tua, alumni, serta institusi perkoperasian yang menaunginya.
Rio Rahmadanu Bantah Dugaan Penyelewengan
Di tengah berkembangnya tudingan tersebut, Ketua BPP SMK Koperasi Pontianak, Rio Rahmadanu, memberikan klarifikasi dan secara tegas membantah tuduhan bahwa dirinya melakukan penyelewengan maupun penggelapan anggaran.
Dalam keterangannya kepada media pada awal Agustus 2026, Rio menyatakan bahwa dirinya justru mendapat mandat untuk melakukan pembenahan tata kelola administrasi dan keuangan sekolah sejak kepengurusan baru berjalan.
Menurut Rio, proses pembenahan tersebut mencakup penelusuran terhadap pengelolaan sekolah pada periode sebelumnya.
Ia mengklaim bahwa hasil penelusuran menemukan sejumlah persoalan administrasi dan keuangan yang kemudian dituangkan dalam berita acara dan rekomendasi untuk disampaikan kepada pihak pembina.
“Tidak benar kalau saya disebut melakukan penyelewengan. Justru kami melakukan pembenahan dan investigasi terhadap persoalan pengelolaan sebelumnya,” demikian substansi klarifikasi Rio.
Rio juga menyinggung persoalan tunggakan gaji guru yang sebelumnya menjadi perhatian.
Menurutnya, terdapat persoalan mekanisme pembayaran yang perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk bagaimana dana talangan digunakan dan bagaimana prosedur administrasi pembayaran dilakukan.
Ia menegaskan bahwa seluruh arus pemasukan dan pengeluaran seharusnya melalui mekanisme pengelolaan keuangan yang jelas.
Terkait dana sekitar Rp70 juta yang menjadi perbincangan, Rio menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diketahuinya, dana tersebut merupakan bantuan talangan untuk membantu penyelesaian tunggakan hak tenaga pendidik.
Rio juga mengungkap bahwa persoalan pengelolaan dana sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sebelumnya, termasuk masalah dana BOS yang menurutnya tidak cair pada periode tertentu.
Karena itu, ia meminta agar persoalan tersebut tidak disederhanakan menjadi tudingan penyelewengan terhadap satu orang tanpa melihat keseluruhan kronologi.
Dua Versi, Publik Butuh Fakta dan Dokumen
Di sinilah persoalan menjadi semakin menarik sekaligus penting untuk diklarifikasi.
Pihak Dekopinwil Kalbar menyampaikan adanya temuan yang menurut mereka membutuhkan pertanggungjawaban.
Sementara Rio Rahmadanu membantah tuduhan penyelewengan dan menyatakan persoalan tersebut merupakan bagian dari masalah tata kelola yang lebih kompleks, termasuk persoalan dari periode sebelumnya.
Dua versi tersebut tentu tidak dapat diselesaikan hanya melalui pernyataan di media.
Yang dibutuhkan adalah pembuktian berbasis dokumen.
Laporan keuangan.
Bukti transaksi.
Kwitansi.
Rekening koran.
Notulen rapat.
Berita acara.
Surat keputusan.
Serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
Apabila seluruh dokumen tersebut dibuka dan diperiksa melalui mekanisme yang benar, maka publik dapat mengetahui secara lebih objektif di mana sebenarnya letak persoalan.
Ketua Dekopinwil Kalbar Dinilai Perlu Memberikan Penjelasan
Di tengah polemik yang terus berkembang, perhatian kini juga mengarah kepada Ketua Dekopinwil Kalimantan Barat.
Sebagai organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keberadaan BPP dan SMK Koperasi Pontianak, sikap serta langkah organisasi menjadi hal yang penting untuk diketahui publik.
Sejumlah pertanyaan yang muncul antara lain:
Apa hasil resmi pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan SMK Koperasi?
Apakah terdapat laporan pertanggungjawaban yang telah diterima?
Bagaimana status dana talangan Rp70 juta?
Apakah organisasi telah melakukan evaluasi terhadap kepengurusan BPP?
Apakah terdapat rekomendasi atau keputusan resmi?
Dan apabila terdapat dugaan pelanggaran administrasi atau keuangan, langkah apa yang telah ditempuh?
Pertanyaan tersebut penting bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan untuk memastikan bahwa setiap persoalan ditangani melalui mekanisme organisasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga informasi terakhir yang diperoleh, belum terdapat penjelasan substansial dari Ketua Dekopinwil Kalbar yang secara menyeluruh menjawab seluruh pertanyaan publik terkait perkembangan polemik tersebut.
Namun, belum adanya keterangan bukan berarti dapat diartikan sebagai pengakuan atas tuduhan yang berkembang.
Setiap pihak tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan pada waktu dan mekanisme yang dianggap tepat.
Transparansi Menjadi Kunci
Dalam organisasi yang bergerak berdasarkan prinsip koperasi, kepercayaan merupakan modal yang sangat penting.
Koperasi dibangun atas dasar kebersamaan, partisipasi, keterbukaan, dan tanggung jawab.
Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut pengelolaan dana harus diselesaikan dengan prinsip transparansi.
Keterbukaan bukan hanya penting untuk mencari siapa yang salah.
Lebih dari itu, transparansi diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana persoalan dapat diselesaikan.
Apabila terdapat kesalahan administrasi, maka harus diperbaiki.
Apabila terdapat kekeliruan dalam tata kelola, maka harus dievaluasi.
Apabila terdapat dana yang belum dipertanggungjawabkan, maka harus dijelaskan.
Dan apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui aparat dan mekanisme yang berwenang.
Sebaliknya, apabila tudingan yang berkembang tidak terbukti, maka pihak yang dituduh juga berhak memperoleh pemulihan nama baik.
Jangan Biarkan Polemik Berubah Menjadi Spekulasi
Persoalan SMK Koperasi Pontianak tidak seharusnya terus dibiarkan berkembang dalam ruang spekulasi.
Semakin lama tidak ada penjelasan yang komprehensif, semakin besar pula kemungkinan munculnya berbagai informasi yang tidak utuh.
Guru membutuhkan kepastian.
Siswa dan orang tua membutuhkan ketenangan.
Pengurus organisasi membutuhkan kejelasan.
Dan masyarakat membutuhkan informasi yang benar.
Karena itu, seluruh pihak terkait diharapkan dapat duduk bersama dan membuka fakta berdasarkan data.
Perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui forum.
Perbedaan laporan dapat diperiksa melalui audit.
Persoalan administrasi dapat dibenahi.
Dan apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, negara memiliki mekanisme untuk menanganinya.
Asas Praduga Tak Bersalah Tetap Harus Dijaga
Meski polemik ini menyangkut dugaan penggunaan dana yang serius, seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan tudingan atau pemberitaan.
Dugaan harus dibuktikan.
Keterangan harus diuji.
Dokumen harus diperiksa.
Dan apabila persoalan memasuki ranah hukum, prosesnya harus dilakukan oleh institusi yang berwenang.
Pemberitaan mengenai persoalan ini harus tetap mengedepankan prinsip keberimbangan.
Pihak Dekopinwil memiliki hak menyampaikan hasil dan pandangan mereka.
Rio Rahmadanu memiliki hak untuk membantah dan memberikan klarifikasi.
Sementara pihak-pihak lain yang berkaitan juga memiliki hak jawab.
Publik Menunggu Kejelasan
Kini bola berada di tangan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan informasi.
Polemik ini membutuhkan jawaban, bukan sekadar saling membantah.
Jika memang terdapat laporan keuangan, bukalah sesuai mekanisme.
Jika ada temuan, jelaskan dasar dan tindak lanjutnya.
Jika ada kesalahpahaman, luruskan.
Jika ada tuduhan yang tidak benar, bantah dengan bukti.
Dan jika terdapat persoalan serius, selesaikan melalui mekanisme yang sah.
Sebab yang dipertaruhkan dalam persoalan ini bukan hanya nama individu.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan terhadap tata kelola sebuah lembaga pendidikan dan organisasi perkoperasian.
Publik tentu berharap sengkarut SMK Koperasi Pontianak tidak berakhir sebagai polemik tanpa ujung.
Kejelasan harus diberikan.
Dokumen harus menjadi dasar.
Dan transparansi harus menjadi jalan keluar.
Hingga persoalan ini memperoleh penjelasan yang lengkap, media tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada Ketua Dekopinwil Kalimantan Barat, Rio Rahmadanu selaku Ketua BPP SMK Koperasi Pontianak, serta seluruh pihak terkait untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi.
Karena dalam persoalan yang menyangkut dana, kepercayaan, dan kepentingan publik, yang dibutuhkan bukan sekadar diam atau bantahan—melainkan keberanian membuka fakta secara terang.
Fredy Legito
0 Komentar