Usut Dugaan Pencemaran Limbah, Kemenkum Kalbar dan Kodim 1207/Pontianak Koordinasi Data Perusahaan
Data Legalitas PT di Pontianak dan Kubu Raya Diminta untuk Mendukung Pendalaman Dugaan Pencemaran Lingkungan
PONTIANAK — Dugaan pencemaran limbah industri di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya mulai mendapat perhatian lintas instansi. Jajaran Intelijen Kodim 1207/Pontianak melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terkait kebutuhan data badan hukum sejumlah perusahaan yang beroperasi di dua wilayah tersebut.
Koordinasi itu dilakukan melalui audiensi jajaran Satuan Intelijen Kodim 1207/Pontianak dengan Kanwil Kemenkum Kalbar di Ruang Kerja Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Selasa (26/8/2026).
Permintaan data tersebut berkaitan dengan pendalaman di lapangan terhadap dugaan permasalahan pencemaran limbah industri.
Sebelumnya, pihak Kodim 1207/Pontianak juga disebut telah berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Dinas Ketenagakerjaan.
Data profil badan hukum perusahaan dinilai diperlukan untuk membantu mengidentifikasi legalitas serta informasi administratif perusahaan yang beroperasi di wilayah yang menjadi perhatian.
Kanwil Kemenkum Jelaskan Kewenangan Data Perusahaan
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Farida Wahid, menyambut baik koordinasi tersebut.
Namun, ia menjelaskan bahwa pengelolaan basis data legalitas badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI.
Dengan demikian, Kanwil Kemenkum di daerah tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen legalitas badan hukum tersebut secara langsung.
Meski demikian, keterbatasan kewenangan tersebut tidak menjadi penghalang bagi koordinasi antarinstansi.
Kanwil Kemenkum Kalbar menyatakan siap memfasilitasi permohonan resmi dari Kodim 1207/Pontianak kepada Ditjen AHU di Jakarta.
Langkah tersebut dilakukan agar permintaan data berjalan melalui jalur administrasi yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Jonny Pesta: Sinergi Harus Sesuai Kewenangan
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung tugas penegakan hukum.
Namun, koordinasi tersebut menurutnya tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan tata kelola administrasi negara serta batas kewenangan masing-masing lembaga.
“Kanwil Kemenkum Kalbar selalu siap mendukung tugas aparat penegak hukum, termasuk TNI, melalui jalur koordinasi yang sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku,” tegas Jonny.
Ia menjelaskan bahwa meskipun basis data badan hukum PT dikelola secara terpusat oleh Ditjen AHU, pihaknya akan membantu meneruskan permintaan resmi dari Kodim 1207/Pontianak.
“Kami akan memastikan permintaan dari Kodim 1207/Pontianak ini diteruskan dan ditindaklanjuti dengan baik,” ujarnya.
Menurut Jonny, koordinasi tersebut merupakan bagian dari sinergi antarlembaga dalam mendukung penegakan hukum, termasuk terkait dugaan pencemaran limbah yang menjadi perhatian bersama.
Surat Resmi Segera Diteruskan ke Ditjen AHU
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan meneruskan surat permohonan resmi Kodim 1207/Pontianak kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta.
Komunikasi antarinstansi juga akan terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan data dan koordinasi lapangan dapat berjalan dengan baik.
Data badan hukum tersebut nantinya diharapkan dapat membantu proses pendalaman terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk dalam perhatian aparat.
Namun, permintaan maupun pengumpulan data perusahaan belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa perusahaan tertentu telah melakukan pencemaran lingkungan.
Dugaan pencemaran tetap membutuhkan proses pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut, termasuk pengecekan kondisi lingkungan, sumber limbah, jenis dan kandungan limbah, dokumen perizinan, sistem pengelolaan limbah, serta keterkaitan antara kegiatan perusahaan dan dampak lingkungan yang ditemukan.
Dugaan Pencemaran Harus Dibuktikan di Lapangan
Persoalan pencemaran limbah merupakan isu yang tidak hanya menyangkut administrasi perusahaan, tetapi juga berhubungan dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Karena itu, pendalaman terhadap perusahaan yang diduga berkaitan dengan persoalan limbah idealnya dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan instansi yang memiliki kewenangan teknis di bidang lingkungan hidup.
Data legalitas badan hukum dapat menjadi salah satu bagian dari proses identifikasi perusahaan.
Sementara pembuktian mengenai ada atau tidaknya pencemaran membutuhkan pemeriksaan teknis dan bukti yang relevan.
Langkah Kodim 1207/Pontianak melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenkum Kalbar menjadi indikasi bahwa proses pendalaman tidak hanya diarahkan pada kondisi di lapangan, tetapi juga pada identifikasi administratif perusahaan yang berkaitan.
Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran, penanganannya tentu harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan bukti pelanggaran, informasi tersebut juga penting untuk memberikan kepastian dan mencegah munculnya tuduhan yang tidak berdasar terhadap dunia usaha.
Publik Menunggu Hasil Pendalaman
Koordinasi antara Kodim 1207/Pontianak dan Kanwil Kemenkum Kalbar kini menjadi bagian dari rangkaian proses pendalaman dugaan pencemaran limbah di wilayah Pontianak dan Kubu Raya.
Publik tentu menunggu apakah dari proses pengumpulan data dan pemeriksaan lebih lanjut nantinya ditemukan perusahaan yang benar-benar berkaitan dengan dugaan pencemaran tersebut.
Yang tidak kalah penting, proses penanganan harus dilakukan secara transparan, berbasis data, tidak tebang pilih, dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus berjalan tegas. Namun jika belum terdapat bukti yang cukup, tuduhan terhadap perusahaan juga tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta.
Kini bola berada pada proses pendalaman lintas instansi: siapa perusahaan yang diperiksa, apa bentuk dugaan pencemarannya, dari mana sumber limbah, dan apakah terdapat bukti yang menghubungkan aktivitas perusahaan dengan pencemaran lingkungan.
Fredy Legito
0 Komentar