Breaking News

Dua Orang Ditahan terkait Dugaan Mafia Tanah di Singkawang


Dua Tersangka Dugaan Mafia Tanah di Singkawang Ditahan, Kuasa Hukum Korban Minta Seluruh Aktor Diusut Tuntas

SINGKAWANG – Penanganan kasus dugaan mafia tanah di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, memasuki babak baru. Dua orang berinisial HL dan TJF yang diduga terlibat dalam perkara tersebut dikabarkan telah menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang.


Informasi mengenai penahanan kedua terduga tersebut disampaikan oleh Juhenry, S.H., M.H., kuasa hukum pihak yang mengaku sebagai korban dari Kantor Hukum Advocate For Justice, pada Selasa (4/8/2026).

Menurut Juhenry, perjalanan penanganan perkara yang dilaporkan kliennya berlangsung cukup panjang dan berliku. Ia menilai proses hukum yang berjalan selama ini penuh tantangan serta berharap penahanan tersebut menjadi awal dari terwujudnya kepastian hukum.

"Klien kami mendapatkan informasi bahwa HL dan TJF telah berada di balik jeruji besi. Kami berharap ini menjadi akhir dari perjalanan panjang kasus ini sekaligus awal penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga perkara yang telah lama kami laporkan segera memperoleh kepastian hukum," ujarnya.

Juhenry juga menyampaikan harapan agar proses hukum tidak berhenti pada penahanan dua orang tersebut. Menurutnya, apabila dalam proses penyidikan ditemukan alat bukti yang mengarah kepada keterlibatan pihak lain, maka seluruh pihak yang diduga terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Ia mengatakan masyarakat kini menantikan perkembangan persidangan dan berharap dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut dapat diungkap secara transparan.

"Mari kita kawal bersama proses hukum ini agar seluruh fakta dapat terungkap secara terang benderang. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, karena semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law)," tegasnya.

Juhenry juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal jalannya proses hukum secara objektif guna mencegah munculnya korban-korban baru akibat dugaan praktik mafia tanah.


Menurutnya, penegakan hukum yang transparan dan profesional sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum serta memberikan efek jera bagi para pelaku apabila nantinya terbukti bersalah di pengadilan.


Hingga berita ini ditulis, Polres Singkawang belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan penyidikan, status hukum pihak-pihak lain yang diduga terlibat, maupun adanya dugaan keterlibatan oknum sebagaimana disampaikan kuasa hukum korban.


Sesuai asas praduga tak bersalah, seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini, termasuk HL dan TJF, tetap harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses pembuktian sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik dan nantinya akan diuji dalam persidangan.


Redaksi 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.