PONTIANAK — Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Provinsi Kalimantan Barat resmi memasuki babak baru. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PERHIPTANI Kalimantan Barat masa bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan dalam sebuah agenda yang berlangsung di Pendopo Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (31/8/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi para penyuluh pertanian di Kalimantan Barat untuk memperkuat organisasi profesi sekaligus menyuarakan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi di lapangan.
DPW PERHIPTANI Kalimantan Barat periode 2026–2031 dipimpin oleh Jainal Abidin, S.HI., M.H. sebagai Ketua dan Abdul Kadir, SP, M.M.A. sebagai Sekretaris.
Mengusung semangat “Bersama PERHIPTANI, Maju Pertanian, Sejahtera Petani”, organisasi profesi tersebut menegaskan komitmennya untuk menjadi wadah perjuangan penyuluh sekaligus mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Barat.
Penyuluh Hadapi Beban Berat, Satu Orang Tangani Beberapa Desa
Ketua DPW PERHIPTANI Kalimantan Barat, Jainal Abidin, menegaskan bahwa setelah pengukuhan, organisasi tidak boleh hanya berhenti pada kegiatan seremonial.
Menurutnya, ada sejumlah persoalan mendasar yang harus diperjuangkan bersama, terutama menyangkut rasio jumlah penyuluh pertanian dengan wilayah dan masyarakat yang harus didampingi.
Jainal menyoroti masih belum idealnya jumlah tenaga penyuluh pertanian di berbagai daerah Kalimantan Barat.
Idealnya, sebagaimana semangat yang terkandung dalam regulasi pertanian, keberadaan penyuluh harus mampu menjangkau masyarakat secara maksimal, termasuk menuju konsep satu desa satu penyuluh.
Namun kondisi di lapangan masih jauh dari harapan.
“Setelah pengukuhan ini, ada beberapa hal yang menjadi perjuangan kami bersama teman-teman penyuluh di Kalimantan Barat. Salah satunya adalah persoalan rasio jumlah penyuluh dengan wilayah yang harus ditangani. Sesuai semangat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperkuat pendampingan pertanian, termasuk idealnya satu desa memiliki pendamping atau penyuluh,” ujar Jainal.
Ia mengatakan, dalam kondisi saat ini masih terdapat penyuluh yang harus menangani dua bahkan beberapa desa sekaligus.
Persoalan tersebut semakin berat apabila melihat kondisi geografis Kalimantan Barat yang luas dengan karakter wilayah yang berbeda-beda.
Jarak antarwilayah, akses transportasi, kondisi topografi hingga sebaran kelompok tani menjadi tantangan tersendiri bagi penyuluh.
“Di beberapa daerah, satu penyuluh harus menangani lebih dari satu desa. Kalau melihat kondisi wilayah, topografi dan akses di Kalimantan Barat, tentu ini menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius,” tegasnya.
PERHIPTANI Dorong Penguatan Status dan Profesionalisme Penyuluh
Selain persoalan kekurangan tenaga, Jainal juga menyoroti pentingnya penguatan status dan profesionalisme penyuluh pertanian.
Menurutnya, penyuluh merupakan tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus dan menjadi salah satu ujung tombak pembangunan pertanian.
Penyuluh tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada petani.
Lebih dari itu, mereka berperan mendampingi kelompok tani, membantu penerapan teknologi, meningkatkan produktivitas, menghubungkan petani dengan program pemerintah, hingga menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
“Bagi kami, penyuluh adalah salah satu penopang utama pertanian. Mereka bisa disebut sebagai pahlawan pertanian karena berada langsung bersama petani di lapangan,” katanya.
Karena itu, PERHIPTANI Kalimantan Barat berkomitmen memperjuangkan penguatan profesi penyuluh agar mendapatkan dukungan kebijakan yang lebih baik.
Penyuluh Ditarik ke Pusat, Sinergi dengan Daerah Harus Tetap Kuat
Jainal juga menyoroti perubahan kebijakan terkait pengelolaan penyuluh pertanian yang mulai ditarik ke pemerintah pusat.
Menurutnya, perubahan tersebut harus diikuti dengan regulasi yang jelas agar koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap berjalan efektif.
Ia menegaskan, jangan sampai perubahan sistem justru menimbulkan kesenjangan komunikasi di lapangan.
“Perlu ada regulasi dan aturan terbaru agar penyuluh yang berada dalam sistem pemerintah pusat tetap bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Jangan sampai terjadi miskomunikasi,” ujarnya.
Menurut Jainal, selama ini komunikasi antara penyuluh dan pemerintah daerah masih tetap berjalan.
Namun ke depan, diperlukan penguatan sistem agar kolaborasi tersebut tidak hanya bergantung pada komunikasi informal, melainkan memiliki mekanisme yang jelas dan berkelanjutan.
“Harapan kami, sinergi dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penyuluh tetap berjalan dengan baik. Karena pembangunan pertanian tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Reward untuk Penyuluh Berprestasi dan Daerah Produktif
Sebagai organisasi profesi, DPW PERHIPTANI Kalimantan Barat juga menyiapkan gagasan untuk memberikan penghargaan kepada penyuluh yang mampu menunjukkan kinerja dan kontribusi nyata bagi peningkatan pertanian di wilayahnya.
Program penghargaan tersebut nantinya diarahkan kepada penyuluh yang berhasil mendorong peningkatan produktivitas pertanian, mengembangkan komoditas unggulan lokal, serta membangun kerja sama yang baik dengan kelompok tani.
Jainal mengatakan, Kalimantan Barat memiliki 14 kabupaten dan kota dengan potensi pertanian yang beragam.
Potensi tersebut harus dikembangkan secara maksimal melalui pendampingan yang kuat.
“Kami ingin memberikan reward kepada penyuluh yang benar-benar mampu meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah masing-masing, terutama dalam mengembangkan produk-produk unggulan lokal bersama kelompok tani,” jelasnya.
Menurutnya, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi sekaligus membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
Penyuluh yang bekerja baik dan berhasil membawa perubahan nyata di lapangan harus mendapatkan apresiasi.
Kubu Raya Soroti Kekurangan Penyuluh
Persoalan keterbatasan jumlah penyuluh juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, Agus Siswandi, S.K.M., M.A.P., mengakui bahwa masih terdapat penyuluh yang harus menangani dua hingga tiga desa.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memastikan pendampingan terhadap petani dapat berjalan maksimal.
Belum lagi, dalam beberapa tahun ke depan sejumlah penyuluh diperkirakan akan memasuki masa pensiun.
Hal itu berpotensi semakin mengurangi jumlah tenaga penyuluh yang tersedia.
“Di Kubu Raya masih ada penyuluh yang membawahi atau menangani dua sampai tiga desa. Kemudian ke depan juga ada penyuluh yang memasuki masa pensiun, sehingga jumlah tenaga kita bisa semakin berkurang,” ujarnya.
Agus berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tenaga penyuluh di daerah.
Ia menyebut jumlah penyuluh di Kabupaten Kubu Raya saat ini masih relatif terbatas dibandingkan sejumlah kabupaten lain di Kalimantan Barat.
“Jumlah penyuluh kami sekitar 63 orang. Kami berharap jika ke depan ada proses pengadaan atau rekrutmen ASN untuk tenaga penyuluh, Kabupaten Kubu Raya juga mendapatkan alokasi yang sesuai dengan kebutuhan wilayah,” katanya.
Wewenang ke Pusat, Kubu Raya Tetap Bangun Kolaborasi
Meski pengelolaan penyuluh kini mengalami perubahan dengan penarikan kewenangan ke pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan tidak akan berhenti memberikan dukungan terhadap aktivitas penyuluh.
Agus mengatakan pemerintah daerah tetap berupaya membangun kolaborasi agar penyuluh dapat menjalankan tugas secara optimal.
Salah satu bentuk dukungan adalah penyediaan fasilitas operasional.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bahkan mengambil kebijakan untuk mengembalikan kendaraan dinas yang sebelumnya sempat ditarik.
“Kami tetap ingin berkolaborasi. Kendaraan dinas yang sebelumnya ditarik, di Kubu Raya kami kembalikan agar dapat digunakan untuk mendukung kegiatan di lapangan,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan anggaran untuk mendukung kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
Salah satunya melalui dukungan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan demplot atau demonstration plot.
“Pada tahun 2026 dan 2027 kami juga menyiapkan anggaran yang akan diberikan kepada masing-masing BPP untuk kegiatan demplot. Kalau tidak salah, di satu titik ada anggaran sekitar Rp4 juta. Ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah,” katanya.
Menurut Agus, meskipun kewenangan administrasi penyuluh berada di pemerintah pusat, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten tetap harus berjalan.
Sebab, persoalan pertanian di lapangan tidak mengenal batas administrasi kewenangan.
Yang dibutuhkan petani adalah pendampingan dan solusi.
Kementerian Pertanian: Kebijakan Pusat Harus Cepat Sampai ke Petani
Sementara itu, Anjar Suprapto, S.T.P., M.P., pejabat Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, menjelaskan bahwa penarikan penyuluh ke pemerintah pusat merupakan salah satu terobosan dalam kebijakan modernisasi pertanian.
Menurutnya, sejak 1 Januari 2026, penyuluh mulai berada dalam sistem koordinasi pemerintah pusat.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyampaian program dan informasi dari pemerintah pusat hingga ke tingkat petani.
“Salah satu terobosan dari kebijakan Menteri Pertanian adalah penyuluh mulai 1 Januari 2026 ditarik ke pusat. Harapannya, kebijakan dan informasi dari pusat bisa lebih cepat turun kepada penyuluh dan kemudian sampai kepada petani di lapangan,” ujarnya.
Namun percepatan kebijakan tersebut tetap membutuhkan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah dan organisasi profesi.
Dalam konteks tersebut, PERHIPTANI diharapkan menjadi salah satu jembatan komunikasi yang memperkuat hubungan antara penyuluh, pemerintah dan petani.
PERHIPTANI Diminta Jadi Jembatan Pusat, Daerah dan Petani
Pengukuhan DPW PERHIPTANI Kalimantan Barat masa bakti 2026–2031 bukan sekadar penetapan struktur organisasi.
Lebih dari itu, organisasi ini diharapkan mampu menjadi rumah besar bagi para penyuluh pertanian.
PERHIPTANI memiliki tantangan besar untuk memperjuangkan kepentingan profesi sekaligus memastikan kebijakan pertanian benar-benar dapat diterjemahkan menjadi perubahan di lapangan.
Persoalan kekurangan tenaga penyuluh, luasnya wilayah kerja, kebutuhan peningkatan kompetensi, perubahan sistem kelembagaan hingga tuntutan modernisasi pertanian menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Namun Jainal menegaskan, semua persoalan tersebut harus dijawab dengan kerja sama.
“Penyuluh tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha dan tentu saja para petani harus berjalan bersama,” katanya.
Pertanian Kalbar Butuh Penyuluh yang Kuat
Kalimantan Barat memiliki potensi besar di sektor pertanian.
Mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan hingga berbagai komoditas lokal yang memiliki peluang untuk dikembangkan.
Namun potensi besar tidak akan menghasilkan kesejahteraan apabila tidak didukung sumber daya manusia yang kuat.
Di sinilah posisi penyuluh menjadi sangat strategis.
Penyuluh menjadi pihak yang berada paling dekat dengan persoalan petani.
Mereka mengetahui kondisi tanah, pola tanam, kendala produksi hingga kebutuhan teknologi di lapangan.
Karena itu, penguatan penyuluh berarti juga memperkuat masa depan pertanian.
Pengukuhan DPW PERHIPTANI Kalimantan Barat periode 2026–2031 diharapkan menjadi awal lahirnya gerakan yang lebih kuat untuk memperjuangkan pertanian modern, meningkatkan produktivitas dan memastikan petani menjadi pihak yang benar-benar menikmati hasil pembangunan.
Dengan semangat “Bersama PERHIPTANI, Maju Pertanian, Sejahtera Petani”, para penyuluh Kalimantan Barat kini membawa harapan besar.
Bukan hanya menjadi penyampai program.
Tetapi menjadi penggerak perubahan.
Karena pertanian yang kuat membutuhkan petani yang sejahtera.
Dan petani yang sejahtera membutuhkan penyuluh yang kuat, profesional, serta benar-benar hadir di tengah mereka.
Fredy Legito
0 Komentar