PONTIANAK – Upaya memperkuat ketahanan keluarga dan lingkungan pendidikan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial kembali menjadi perhatian DPRD Kota Pontianak. Melalui Forum Group Discussion (FGD) bertema "Ketahanan Keluarga dan Lingkungan Pendidikan dalam Pencegahan LGBT di Kalangan Remaja" yang digelar di Aula Kantor Camat Pontianak Kota pada 3 Agustus 2026, puluhan warga bersama anggota DPRD menandatangani komitmen bersama sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan peran keluarga, pendidikan, dan masyarakat.
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, legislatif, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan warga untuk membahas langkah-langkah pembinaan generasi muda melalui pendekatan edukatif serta penguatan ketahanan keluarga.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Kota Pontianak, Husin, menyampaikan bahwa DPRD akan terus mendorong lahirnya regulasi yang mengatur mengenai perilaku dan kampanye LGBT di Kota Pontianak. Namun, menurutnya, regulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi individu, melainkan menjadi dasar bagi upaya pembinaan, edukasi, dan pencegahan.
"Kami tidak hanya mendorong lahirnya Perda, tetapi juga perubahan perilaku melalui pendekatan yang lebih edukatif. Jangan sampai mereka justru dikucilkan atau dihakimi. Yang dibutuhkan adalah pembinaan, edukasi, pendampingan, termasuk dukungan dari keluarga dan lingkungan," ujar Husin.
Ia menegaskan bahwa pendekatan kemanusiaan harus tetap menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan sehingga tidak menimbulkan stigma maupun perlakuan diskriminatif terhadap individu.
DPRD Nilai Ketahanan Keluarga Menjadi Benteng Utama
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, antusiasme peserta menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap pembinaan karakter generasi muda.
"Kami berharap implementasi Perda Ketahanan Keluarga yang telah ada dapat terus diperkuat melalui sinergi pemerintah, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat," katanya.
Bebby menilai keberhasilan pembinaan remaja tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan kondusif.
Dorong Payung Hukum di Tingkat Nasional
Selain mendorong pembahasan regulasi di tingkat daerah, Bebby sebelumnya juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut memerlukan payung hukum di tingkat nasional agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas dalam menyusun kebijakan.
Menurutnya, tanpa adanya undang-undang yang mengatur secara khusus di tingkat nasional, ruang gerak pemerintah daerah dalam membentuk regulasi akan terbatas karena harus tetap menyesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyatakan DPRD Kota Pontianak akan mempelajari berbagai regulasi dari daerah lain sebagai bahan perbandingan apabila nantinya terdapat dasar hukum dari pemerintah pusat.
FGD Hasilkan Berbagai Masukan Kebijakan
Forum diskusi tersebut diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada penguatan ketahanan keluarga, pendidikan karakter, perlindungan anak dan remaja, serta peningkatan kualitas lingkungan sosial.
Sejumlah peserta juga menilai bahwa upaya pembinaan generasi muda memerlukan kolaborasi lintas sektor melalui pendidikan, konseling, penguatan peran orang tua, kegiatan positif di lingkungan masyarakat, serta peningkatan literasi digital.
Pentingnya Mengedepankan Hak Asasi dan Ketentuan Hukum
Isu mengenai LGBT merupakan isu yang kompleks karena menyangkut aspek hukum, kesehatan, sosial, pendidikan, budaya, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang akan dirumuskan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menghormati hak-hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
Seluruh usulan mengenai pembentukan regulasi juga masih merupakan bagian dari proses diskusi dan penyusunan kebijakan yang harus mengikuti mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.
Fredy Legito
0 Komentar