NASIONAL — Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Peduli Reformasi (DPP FROMPER) menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dimaknai sebatas mekanisme pergantian atau pemilihan pemimpin. Demokrasi merupakan fondasi kehidupan bernegara yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan sekaligus pemegang hak untuk mengawasi jalannya kekuasaan.
Ketua Umum DPP FROMPER, Zulhamdani Napitupulu, M.Kom., menyampaikan bahwa kekuasaan dalam negara demokrasi bukanlah milik penguasa, melainkan mandat yang diberikan rakyat melalui mekanisme konstitusional.
Menurutnya, pemerintah memperoleh kewenangan untuk menjalankan pemerintahan karena adanya mandat rakyat. Oleh sebab itu, setiap kebijakan dan penggunaan kekuasaan semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
“Demokrasi pada hakikatnya bukan sekadar mekanisme untuk memilih pemimpin. Demokrasi adalah gagasan tentang dari mana kekuasaan berasal, kepada siapa kekuasaan dipertanggungjawabkan, dan untuk siapa kekuasaan dijalankan,” demikian pandangan DPP FROMPER.
People Power Bukan Sekadar Kekuatan Massa
DPP FROMPER menilai istilah people power perlu ditempatkan dalam pemahaman yang lebih substantif. Kekuatan rakyat tidak semata-mata diukur dari banyaknya massa yang turun ke jalan, tetapi juga dari kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam mengawasi dan mengoreksi jalannya pemerintahan.
Suara rakyat dapat disampaikan melalui pemilihan umum, kebebasan berpendapat, pers yang independen, kritik terhadap kebijakan pemerintah, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, maupun gerakan masyarakat yang memperjuangkan keadilan.
Selama dilakukan secara damai dan sesuai dengan koridor hukum, berbagai bentuk partisipasi tersebut merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.
Karena itu, DPP FROMPER mengingatkan agar kritik masyarakat tidak serta-merta dipandang sebagai ancaman terhadap negara.
Kritik terhadap pemerintah berbeda dengan tindakan yang bertujuan merusak negara. Dalam sistem demokrasi, kritik justru merupakan salah satu instrumen untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Pemerintahan yang kuat, menurut FROMPER, bukan pemerintahan yang tidak pernah dikritik, melainkan pemerintahan yang mampu menerima kritik, melakukan evaluasi, serta memperbaiki kebijakan ketika ditemukan kekurangan.
Konstitusi Tidak Boleh Kehilangan Nilai Kemanusiaan
DPP FROMPER juga menyoroti posisi konstitusi dan hukum dalam kehidupan bernegara.
Konstitusi dan undang-undang pada dasarnya dibentuk untuk mengatur kehidupan bersama, memberikan kepastian hukum, membatasi kekuasaan, serta menjamin hak-hak warga negara.
Namun, hukum tidak seharusnya berhenti pada persoalan pasal, ayat, kewenangan dan sanksi.
Di balik setiap ketentuan hukum terdapat manusia yang kehidupannya dapat terdampak oleh penerapan aturan tersebut.
Karena itu, FROMPER menegaskan bahwa hukum harus memiliki orientasi kemanusiaan.
Hukum harus memanusiakan manusia, bukan menjadikan manusia sekadar objek dari kekuasaan.
Konstitusi harus menjadi pembatas kekuasaan sekaligus pelindung hak warga negara. Sementara undang-undang harus mampu memberikan kepastian, keadilan dan perlindungan kepada masyarakat.
Jika hukum hanya digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat, maka hukum berpotensi kehilangan roh konstitusionalnya.
Kritik Tidak Boleh Dianggap sebagai Ancaman
Menurut FROMPER, salah satu tantangan demokrasi adalah ketika kekuasaan mulai merasa terganggu oleh kritik masyarakat.
Pemerintah yang sehat seharusnya tidak takut terhadap pertanyaan publik. Sebaliknya, pertanyaan masyarakat harus menjadi bagian dari mekanisme evaluasi terhadap kebijakan negara.
Ketika sebuah program pemerintah menghadapi persoalan, kegagalan seharusnya tidak ditutupi. Kegagalan merupakan bagian dari proses pemerintahan yang harus diakui secara terbuka agar dapat diperbaiki.
Yang menjadi persoalan, kata FROMPER, adalah apabila kegagalan justru ditutupi dengan narasi keberhasilan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, masyarakat akan kesulitan membedakan antara informasi yang faktual dengan pencitraan atau propaganda.
Pada titik tersebut, pemerintah justru kehilangan kesempatan memperoleh kritik yang jujur sebagai bahan evaluasi.
“Demokrasi membutuhkan kejujuran karena rakyat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana negara dijalankan,” tegasnya.
Kekuasaan Harus Berani Mengakui Kesalahan
FROMPER berpandangan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas transparansi dan kejujuran akan lebih mudah mempertanggungjawabkan setiap keputusan, termasuk ketika kebijakan yang dibuat ternyata tidak berjalan sesuai harapan.
Sebaliknya, upaya mempertahankan citra keberhasilan dengan menutupi persoalan hanya berpotensi memperbesar persoalan ketika fakta akhirnya diketahui masyarakat.
Kebohongan, menurut FROMPER, mungkin dapat menunda pertanggungjawaban, tetapi tidak menyelesaikan masalah.
Dalam pemerintahan, keberanian mengakui kegagalan justru merupakan bentuk kedewasaan politik.
Pemerintah tidak harus selalu benar. Namun, pemerintah harus memiliki keberanian untuk mendengar, mengevaluasi, memperbaiki dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada rakyat.
Transparansi menjadi salah satu kunci dalam membangun kepercayaan publik.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sebuah program dijalankan, sumber daya yang digunakan, apa kendalanya, sejauh mana keberhasilannya, siapa yang bertanggung jawab, serta langkah apa yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan.
“Demokrasi tidak membutuhkan pemerintah yang selalu mengatakan berhasil. Demokrasi membutuhkan pemerintah yang berani mengatakan benar ketika berhasil dan jujur ketika gagal,” demikian pernyataan FROMPER.
FROMPER: Suara Nurani Harus Tetap Bersama Rakyat
DPP FROMPER menegaskan bahwa organisasi tersebut hadir sebagai bagian dari suara dan kesadaran masyarakat yang menginginkan penyelenggaraan negara berjalan berdasarkan keadilan, kemanusiaan, konstitusi dan kepentingan rakyat.
FROMPER menyatakan akan terus berdiri bersama masyarakat dalam mengawal kebijakan negara agar tidak keluar dari prinsip keadilan dan kepentingan umum.
Menurut FROMPER, seluruh perangkat demokrasi—mulai dari pemilu, parlemen, konstitusi, undang-undang, lembaga negara hingga pemerintahan—pada akhirnya harus kembali kepada satu pertanyaan mendasar:
Apakah seluruh mekanisme tersebut benar-benar mampu menghadirkan kehidupan yang lebih adil, aman, sejahtera dan bermartabat bagi rakyat?
Sebab demokrasi bukan tujuan yang berdiri sendiri.
Demokrasi merupakan jalan agar manusia tidak diperlakukan sebagai alat kekuasaan.
Konstitusi hadir untuk membatasi kekuasaan.
Hukum hadir untuk menciptakan keteraturan sekaligus keadilan.
Pemerintah hadir untuk menjalankan mandat rakyat.
Dan rakyat memiliki hak untuk mengawasi seluruh proses tersebut.
Kedaulatan Tetap Berada di Tangan Rakyat
FROMPER mengingatkan bahwa negara demokrasi membutuhkan keseimbangan antara pemerintah yang menjalankan mandat dan masyarakat yang melakukan pengawasan.
Pemerintah membutuhkan rakyat untuk memperoleh legitimasi, sementara rakyat membutuhkan pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusional.
Hubungan tersebut hanya dapat berjalan apabila dibangun di atas kepercayaan.
Dan kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui pencitraan. Kepercayaan lahir dari transparansi, konsistensi, keterbukaan dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
Jika kekuasaan mulai takut terhadap suara rakyat, kritik dianggap sebagai ancaman, kegagalan ditutupi, dan hukum digunakan untuk membenarkan kepentingan kekuasaan, maka demokrasi harus kembali diingatkan kepada tujuan awalnya.
Kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan adalah mandat. Hukum harus memanusiakan manusia. Dan people power merupakan kekuatan nurani kerakyatan yang menjaga agar negara tidak kehilangan arah.
DPP FROMPER menegaskan, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi tanpa kritik. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menerima kritik tanpa kehilangan akal sehat, mampu mengakui kegagalan tanpa kehilangan martabat, serta mampu menjalankan kekuasaan tanpa melupakan bahwa sumber kekuasaan tersebut berasal dari rakyat.
“Kami berdiri tegak, melangkah seirama, dan akan senantiasa bersama rakyat Indonesia untuk memastikan setiap kebijakan negara benar-benar berpihak kepada keadilan dan kemanusiaan,” tegas Ketua Umum DPP FROMPER, Zulhamdani Napitupulu, M.Kom.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar