KETAPANG — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) bersama DPW APRI Kalimantan Barat, DPC APRI Kabupaten Ketapang dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar Seminar Nasional Pemberdayaan Pertambangan Rakyat serta Peluang Potensi Mineral Strategis untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung Politeknik Negeri Ketapang tersebut menjadi bagian dari rangkaian Road Show Pembinaan Penambang Rakyat APRI dan BRIN di Kabupaten Ketapang.
Seminar sekaligus menjadi momentum penguatan konsep Responsible Mining Community (RMC) sebagai model pembinaan masyarakat penambang menuju pertambangan rakyat yang legal, aman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Martin Rantan: Pertambangan Rakyat Harus Bertanggung Jawab
Seminar nasional dibuka oleh Martin Rantan, S.H., M.Sos., mantan Bupati Ketapang dua periode yang juga merupakan Dewan Kehormatan DPW APRI Kalimantan Barat.
Martin mengajak seluruh pemangku kepentingan menyatukan visi bahwa masyarakat penambang merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi daerah.
Menurutnya, pertambangan rakyat harus dikelola secara bertanggung jawab, mulai dari aspek legalitas, kelembagaan, keselamatan kerja, teknologi hingga perlindungan lingkungan.
“Kita harus menyatukan visi bahwa kita adalah penambang rakyat yang bertanggung jawab. Melalui RMC, kita ingin membangun pertambangan rakyat yang tertata dan mampu memajukan ekonomi masyarakat penambang di Kabupaten Ketapang,” ujar Martin Rantan.
DPC APRI Ketapang Resmi Dikukuhkan
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum DPP APRI Ir. Gatot Sugiharto secara resmi melantik dan mengukuhkan DPC APRI Kabupaten Ketapang.
Susunan pengurus yang dilantik antara lain Kornelius Rendy, S.H. sebagai Ketua, Retno Purwansyah, S.Psi. sebagai Sekretaris, dan Angelica Endang Widowati, S.M. sebagai Bendahara, beserta jajaran pengurus lainnya.
Ketua DPC APRI Kabupaten Ketapang, Kornelius Rendy, menegaskan bahwa kepengurusan tersebut akan diarahkan pada penguatan organisasi serta pembentukan RMC di berbagai wilayah pertambangan rakyat Kabupaten Ketapang.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Penguatan RMC membutuhkan kebersamaan dan kesungguhan kelompok penambang rakyat. Kita ingin membangun pertambangan rakyat yang memiliki legalitas, kelembagaan, pengetahuan, keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap lingkungan,” tegas Rendy.
Gatot Sugiharto: RMC Strategis untuk Formalisasi Pertambangan Rakyat
Ketua Umum DPP APRI Ir. Gatot Sugiharto menegaskan bahwa RMC merupakan salah satu agenda strategis dalam mendorong formalisasi pertambangan rakyat.
RMC diharapkan tidak hanya menjadi wadah organisasi, tetapi juga instrumen pembinaan agar masyarakat penambang memahami legalitas, regulasi, keselamatan kerja, Good Mining Practices (GMP), pengelolaan lingkungan, teknologi serta kelembagaan ekonomi.
Gatot juga menekankan pentingnya sosialisasi regulasi oleh pemerintah agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai proses legalisasi dan kepastian hukum.
Menurutnya, proses formalisasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kepastian ruang melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), legalitas melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR), penguatan komunitas melalui RMC hingga penguatan ekonomi melalui koperasi.
BRIN Dorong Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan
Peneliti BRIN Ir. Agus Sumaryanto, M.S.M. menyampaikan bahwa Kabupaten Ketapang memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup besar.
Namun, potensi tersebut membutuhkan pendekatan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi teknologi agar dapat dikelola secara optimal serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Teknologi pertambangan, menurutnya, harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan keselamatan kerja sekaligus menekan dampak terhadap lingkungan.
Kolaborasi masyarakat penambang, APRI, BRIN, pemerintah dan perguruan tinggi dinilai penting untuk membangun model teknologi pertambangan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat penambang.
Pemkab Ketapang Apresiasi Penguatan Pertambangan Rakyat
Bupati Ketapang Alexander Wilyo dalam kegiatan tersebut diwakili Asisten II Pemerintah Kabupaten Ketapang, Syamsul Islami, S.I.P., M.T.
Syamsul Islami menyampaikan apresiasi atas terbentuk dan dikukuhkannya DPC APRI Kabupaten Ketapang.
Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap APRI dapat mendorong masyarakat penambang menuju kegiatan pertambangan yang legal serta bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Menurutnya, potensi sumber daya mineral yang besar di Kabupaten Ketapang apabila dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
DPC APRI Ketapang dan Politeknik Negeri Ketapang Teken MoU
Seminar juga dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DPC APRI Kabupaten Ketapang dan Politeknik Negeri Ketapang.
Kerja sama tersebut diarahkan pada pengembangan ekonomi masyarakat melalui program pertambangan rakyat yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.
MoU mencakup pengembangan sumber daya manusia, inovasi teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat penambang serta pemanfaatan pengetahuan akademik dalam pengembangan pertambangan rakyat.
Direktur Politeknik Negeri Ketapang Irianto Sastro Prawiro, S.ST., M.M.A. turut hadir bersama jajaran perguruan tinggi.
Kerja sama tersebut diharapkan menjadi jembatan antara pengalaman masyarakat penambang dengan kapasitas akademik, riset dan teknologi perguruan tinggi.
DPRD Soroti Sinkronisasi 57 Blok WPR
Sebelumnya, dalam rangkaian silaturahmi dengan DPRD Kabupaten Ketapang, Ketua DPRD Achmad Sholeh, S.T., M.Sos. menyampaikan bahwa terdapat 57 blok WPR di Kabupaten Ketapang yang perlu disinkronisasikan dengan kondisi faktual di lapangan.
APRI mendorong agar keberadaan WPR tersebut dapat ditindaklanjuti melalui proses legalisasi, pembinaan masyarakat, penguatan RMC serta pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat.
Gagasan tersebut dirumuskan dalam ekosistem:
WPR → IPR → RMC → KOPERASI → GOOD MINING PRACTICES → TEKNOLOGI → NILAI TAMBAH → KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
WPR memberikan kepastian ruang, IPR memberikan kepastian legalitas, RMC memperkuat komunitas, koperasi memperkuat ekonomi masyarakat, sementara teknologi dan Good Mining Practices menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keselamatan dan lingkungan.
Dari Road Show Menuju Ekosistem Pertambangan Rakyat
Rangkaian kegiatan APRI dan BRIN di Kabupaten Ketapang sebelumnya dilakukan melalui Road Show Pembinaan Penambang Rakyat, termasuk agenda di Desa Perigi, Kecamatan Jelai Hulu, wilayah Kecamatan Tumbang Titi, peninjauan lokasi WPR, serta silaturahmi dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Melalui rangkaian tersebut, APRI bersama BRIN memperkenalkan konsep Responsible Mining Community sebagai pendekatan pembinaan masyarakat penambang yang mengintegrasikan aspek legalitas, kelembagaan, teknologi, keselamatan kerja, lingkungan dan ekonomi.
Dengan dikukuhkannya DPC APRI Kabupaten Ketapang serta terbangunnya kerja sama dengan Politeknik Negeri Ketapang, APRI berharap gerakan pembinaan masyarakat penambang semakin memiliki basis kelembagaan, akademik dan teknologi.
Pertambangan rakyat di Kabupaten Ketapang diharapkan tidak semata-mata dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan daerah yang membutuhkan kepastian hukum, penguatan kelembagaan, inovasi teknologi, perlindungan lingkungan, keselamatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tim Humas Hadi Firmansyah
DPW APRI Kalimantan Barat
0 Komentar