PONTIANAK — Korupsi tidak lahir secara tiba-tiba. Kejahatan tersebut tumbuh ketika ada tekanan, pembenaran, dan terutama kesempatan yang terbuka dalam sistem pemerintahan maupun organisasi.
Ketua DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat, Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., menilai pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan pernah tuntas apabila negara hanya berfokus menangkap pelaku setelah kerugian negara terjadi.
Menurutnya, persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana menutup seluruh celah yang memungkinkan seseorang menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, kelompok maupun pihak tertentu.
"Korupsi terjadi karena terbukanya celah. Selama celah dalam sistem masih tersedia, selama pengawasan dapat ditembus dan selama sanksi tidak memberikan efek jera, maka korupsi akan terus mencari ruang untuk tumbuh," tegas Yayat Darmawi.
Ia mengatakan kemarahan masyarakat terhadap praktik korupsi semakin besar. Pasalnya, kasus korupsi tidak hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap pelayanan publik, pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
Kejahatan Kerah Putih Justru Dilakukan Orang Berpendidikan
Yayat menyoroti fenomena kejahatan korupsi yang kerap dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan, jabatan, kewenangan dan akses terhadap sumber daya negara.
Menurutnya, korupsi bukan semata-mata persoalan rendahnya pendidikan atau ketidakmampuan ekonomi.
Justru, kejahatan kerah putih sering dilakukan oleh orang yang memahami aturan, mengetahui prosedur administrasi, mengerti mekanisme anggaran dan memiliki kewenangan mengambil keputusan.
"Yang membuat kita miris, kejahatan korupsi justru sering dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan dan memahami sistem. Mereka tahu aturan, tahu prosedur, bahkan tahu bagaimana mencari celah di dalam aturan tersebut," katanya.
Karena itu, menurut Yayat, pemberantasan korupsi harus diarahkan bukan hanya kepada individu, tetapi juga terhadap mekanisme yang memungkinkan kejahatan tersebut dilakukan secara berulang dan terstruktur.
Korupsi Dinilai Sudah Menjadi Kejahatan yang Sistemik
Yayat menilai korupsi telah berkembang menjadi persoalan yang kompleks. Dalam kondisi tertentu, hubungan antaraktor yang memiliki kepentingan dapat membuat praktik korupsi semakin sulit dibongkar.
Ia menyebut kejahatan kerah putih dapat berkembang ketika pelaku memiliki jaringan, saling mengetahui kepentingan, saling melindungi atau memanfaatkan kelemahan pengawasan.
"Ketika satu pelaku bertemu dengan pelaku lainnya, kemudian mereka memahami kelemahan sistem dan memiliki kepentingan yang sama, maka korupsi bisa berkembang menjadi jaringan. Ini yang jauh lebih berbahaya," ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan secara parsial.
Diperlukan pembenahan menyeluruh mulai dari sistem pengawasan, transparansi anggaran, proses pengadaan, mekanisme pelayanan publik, penguatan aparat pengawas hingga pemberian sanksi.
Penegakan Hukum Harus Menghasilkan Efek Jera
Yayat juga mengkritisi persoalan efek jera dalam pemberantasan korupsi.
Menurutnya, hukum harus memberikan konsekuensi yang nyata kepada pelaku sekaligus mampu mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa.
Ia menilai masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan apabila hukuman terhadap koruptor tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan tersebut.
"Penegakan hukum jangan hanya berhenti pada vonis. Yang harus dipastikan adalah kerugian negara dipulihkan, aset hasil kejahatan ditelusuri dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan korupsi dibongkar," tegasnya.
Menurut Yayat, pendekatan pemberantasan korupsi harus menggabungkan penindakan, pemulihan aset, pencegahan dan pembenahan sistem.
Tiga Faktor yang Membuka Jalan Korupsi
Yayat menjelaskan, secara umum korupsi dapat dilihat melalui konsep Fraud Triangle, yaitu tiga faktor yang dapat mendorong terjadinya kecurangan.
Pertama, tekanan (pressure).
Tekanan dapat berupa kebutuhan finansial, tuntutan gaya hidup, persoalan ekonomi atau tekanan tertentu yang mendorong seseorang melakukan penyimpangan.
Kedua, rasionalisasi (rationalization).
Pelaku membangun pembenaran atas perbuatannya.
Misalnya, menganggap mengambil uang negara sebagai sesuatu yang wajar karena merasa telah berjasa, merasa semua orang melakukan hal yang sama atau menganggap perbuatannya hanya "sedikit" dan tidak akan merugikan negara secara signifikan.
Ketiga, kesempatan (opportunity).
Faktor ini, menurut Yayat, merupakan titik yang paling dapat dikendalikan oleh organisasi maupun negara.
"Tekanan dan rasionalisasi memang sulit dikendalikan sepenuhnya. Tetapi kesempatan atau celah dalam sistem bisa ditutup. Karena itu, negara harus serius mempersempit ruang gerak koruptor," jelasnya.
Menurutnya, semakin lemah sistem pengawasan dan semakin tertutup proses pengambilan keputusan, semakin besar peluang korupsi terjadi.
Celah Pertama: Lemahnya Sistem Pengawasan
Yayat menyebut salah satu persoalan utama adalah lemahnya pengawasan.
Beberapa bentuk kelemahan tersebut antara lain:
- Minimnya audit secara berkala.
- Pemeriksaan keuangan yang tidak optimal.
- Pengawasan internal yang tidak berjalan efektif.
- Lembaga pengawas yang tidak sepenuhnya independen.
- Tindak lanjut terhadap temuan yang lemah.
- Sanksi terhadap pelanggaran yang tidak memberikan efek jera.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif.
"Pengawasan yang hanya memeriksa dokumen tanpa menguji fakta di lapangan sangat mudah dimanipulasi. Pengawasan harus mampu menemukan ketidaksesuaian antara laporan dengan kondisi sebenarnya," katanya.
Sanksi Lemah Membuat Risiko Korupsi Menjadi Murah
Menurut Yayat, salah satu persoalan yang harus diperhatikan adalah perbandingan antara keuntungan yang diperoleh pelaku dengan risiko yang harus ditanggung.
Apabila keuntungan korupsi besar sementara kemungkinan terdeteksi kecil dan hukuman tidak memberikan efek jera, maka risiko melakukan korupsi dianggap rendah.
Karena itu, ia mendorong penguatan penegakan hukum dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
"Jangan sampai koruptor berpikir bahwa setelah menjalani hukuman, masih ada aset yang dapat dinikmati keluarga atau kelompoknya. Kejahatan ekonomi harus dilawan dengan penelusuran dan pemulihan aset," ujarnya.
Transparansi Anggaran Jangan Sekadar Slogan
Celah berikutnya, kata Yayat, muncul akibat minimnya transparansi.
Proses pengadaan, penganggaran dan pengambilan keputusan yang terlalu tertutup dapat menciptakan ruang bagi manipulasi.
Ia menilai masyarakat harus mendapatkan akses informasi yang memadai terhadap penggunaan anggaran publik sepanjang sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi dan perlindungan data yang berlaku.
"Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Karena itu, semakin besar anggaran yang dikelola, semakin kuat pula tuntutan transparansinya," tegasnya.
Menurut Yayat, beberapa persoalan yang harus dibenahi meliputi:
- Proses pengadaan yang tertutup.
- Akses masyarakat terhadap informasi anggaran yang terbatas.
- Kriteria pengambilan keputusan yang kabur.
- Laporan keuangan yang tidak sinkron dengan kondisi lapangan.
- Pengambilan keputusan yang terlalu subjektif.
Birokrasi Berbelit Bisa Menjadi Ladang Pungli
Yayat juga menyoroti kerumitan birokrasi.
Menurutnya, prosedur yang terlalu panjang dapat menciptakan ruang terjadinya pungutan liar maupun penyalahgunaan diskresi.
Semakin banyak meja yang harus dilewati masyarakat, semakin besar pula potensi munculnya biaya tidak resmi.
"Kalau pelayanan dibuat berbelit-belit, masyarakat akan mencari jalan pintas. Di sinilah pungutan liar bisa tumbuh," katanya.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan penyederhanaan prosedur dan mengintegrasikan pelayanan.
Diskresi Pejabat Harus Tetap Dikontrol
Menurut Yayat, diskresi diperlukan dalam pemerintahan untuk menghadapi situasi tertentu. Namun diskresi tidak boleh berubah menjadi kewenangan tanpa batas.
Pejabat yang memiliki kewenangan besar harus tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.
"Diskresi bukan berarti pejabat bebas melakukan apa saja. Setiap keputusan tetap harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban," ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan regulasi yang tumpang tindih dan multitafsir karena dapat menciptakan ketidakpastian sekaligus ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
Budaya Setoran dan Nepotisme Harus Diputus
Selain persoalan sistem, Yayat menilai budaya organisasi juga memiliki pengaruh besar.
Ia menyoroti praktik budaya setoran, ketika bawahan merasa memiliki kewajiban memberikan sejumlah uang kepada atasan atau pihak tertentu.
Menurutnya, budaya semacam itu sangat berbahaya karena dapat menciptakan rantai korupsi dari tingkat bawah hingga tingkat atas.
"Kalau bawahan merasa harus setor kepada atasan, maka sistem tersebut sudah rusak. Yang harus diputus bukan hanya orang yang memberikan, tetapi seluruh rantai yang menciptakan kewajiban setoran tersebut," katanya.
Ia juga menyoroti nepotisme dalam proses rekrutmen maupun penempatan jabatan.
Menurutnya, posisi strategis harus diberikan berdasarkan kompetensi, integritas dan kinerja, bukan hubungan kedekatan.
Sikap Permisif Juga Harus Dihentikan
Yayat menilai pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun budaya antikorupsi.
Ia menilai kebiasaan membenarkan suap kecil dengan alasan mempercepat pelayanan merupakan salah satu bentuk sikap permisif yang harus diubah.
"Jangan menganggap suap kecil sebagai hal biasa. Dari pembiaran kecil, budaya korupsi bisa berkembang menjadi kejahatan yang lebih besar," katanya.
Menurutnya, masyarakat perlu diberi ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan tanpa takut mendapatkan intimidasi atau tekanan.
Delapan Langkah Menutup Celah Korupsi
Yayat menawarkan sejumlah langkah yang menurutnya dapat dilakukan untuk mempersempit ruang korupsi.
1. Percepatan Digitalisasi Sistem
Digitalisasi harus digunakan untuk mengurangi interaksi yang tidak diperlukan serta meninggalkan jejak administrasi yang dapat diaudit.
2. Perkuat E-Budgeting
Penganggaran berbasis sistem elektronik harus diperkuat sehingga perubahan dan penggunaan anggaran dapat ditelusuri.
3. Perkuat E-Procurement
Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara transparan, terdokumentasi dan dapat diawasi sesuai aturan.
4. Perkuat Penegakan Hukum
Penegakan hukum harus konsisten, profesional dan tidak boleh tebang pilih.
5. Perkuat Mekanisme Perampasan dan Pemulihan Aset Sesuai Hukum
Yayat mendorong penguatan instrumen hukum untuk memastikan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan kepada negara melalui proses hukum yang sah.
6. Lindungi Whistleblower
Pelapor dugaan korupsi harus mendapatkan perlindungan agar masyarakat dan orang dalam institusi berani menyampaikan informasi.
7. Pangkas Jalur Birokrasi
Prosedur yang tidak diperlukan harus dihapus agar tidak menciptakan ruang pungutan liar.
8. Integrasikan Pelayanan
Pelayanan publik perlu semakin terintegrasi melalui sistem satu pintu sehingga proses lebih sederhana, transparan dan mudah diawasi.
Jangan Hanya Memburu Koruptor, Tutup Pintu Masuknya
Yayat menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan maupun operasi penindakan.
Menangkap koruptor memang penting, tetapi jauh lebih penting memastikan sistem yang memungkinkan korupsi tersebut terjadi diperbaiki.
"Kalau hanya menangkap pelaku tetapi celahnya dibiarkan terbuka, maka akan muncul pelaku baru. Hari ini satu orang ditangkap, besok bisa muncul orang lain yang melakukan hal yang sama dengan modus berbeda," ujarnya.
Ia menilai negara harus mengubah paradigma pemberantasan korupsi dari sekadar reaktif menjadi preventif dan sistemik.
Menurutnya, setiap kasus korupsi harus menjadi bahan evaluasi untuk mencari pertanyaan mendasar: di mana celahnya, siapa yang mengawasi, mengapa sistem gagal mendeteksi, bagaimana modusnya dilakukan dan bagaimana celah tersebut ditutup agar tidak terulang.
"Korupsi bukan hanya persoalan orang jahat. Korupsi juga bisa terjadi karena sistem memberikan kesempatan kepada orang untuk berbuat jahat. Maka perang melawan korupsi harus dilakukan dengan dua cara sekaligus: tindak pelakunya dan tutup celahnya," tegas Yayat Darmawi.
Ia berharap pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pengawasan dan masyarakat dapat membangun sistem yang membuat korupsi semakin sulit dilakukan, semakin mudah terdeteksi dan semakin berat konsekuensinya bagi pelaku.
"Rakyat sudah lelah melihat uang negara terus menjadi objek kejahatan. Negara harus memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat memiliki pertanggungjawaban. Jangan beri ruang kepada koruptor. Tutup celahnya, perkuat pengawasannya, buka transparansinya dan tegakkan hukumnya," pungkasnya.
Fredy Legito
0 Komentar