PONTIANAK — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Provinsi Kalimantan Barat resmi mendapatkan pengesahan kepengurusan baru dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LIN untuk masa bakti 2026–2029.
Pengesahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP Lembaga Investigasi Negara Nomor 114-02/Step-B/DPP/DPD-20/VII/2026 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPD Lembaga Investigasi Negara Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti Tahun 2026–2029.
SK tersebut ditetapkan di Jakarta pada 2 Juli 2026 dan berlaku hingga 2 Juli 2029.
Dalam keputusan tersebut, DPP LIN juga menetapkan susunan kepengurusan DPD LIN Kalbar yang baru sekaligus mencabut SK kepengurusan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam dokumen organisasi.
Subandi Pimpin DPD LIN Kalbar
Berdasarkan SK tersebut, Subandi ditetapkan sebagai Ketua DPD LIN Kalbar. Posisi Sekretaris dipercayakan kepada Fredy Legito, A.Md.Kom., sedangkan Imannudin ditetapkan sebagai Bendahara.
Sejumlah bidang dan divisi organisasi juga dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program kerja DPD LIN Kalbar.
Adapun susunan inti kepengurusan yang tercantum dalam SK adalah:
Ketua:
Subandi
Sekretaris:
Fredy Legito, A.Md.Kom.
Bendahara:
Imannudin
Divisi Hukum dan Hak Asasi Manusia:
Ketua: Zhan Zhenta Zhantera, S.E.
Divisi Media dan Lembaga:
Hasikin M. Tayib
Divisi Ketahanan Ekonomi:
Feri Abdullah
Divisi Investigasi:
Rustanto
Sementara sejumlah posisi dan bidang lainnya masih akan disesuaikan dengan kebutuhan serta pengembangan organisasi.
Komitmen Jalankan Visi dan Misi Organisasi
Dengan diterbitkannya SK tersebut, DPD LIN Kalbar menyatakan siap menjalankan amanah organisasi dengan mengedepankan profesionalitas, integritas dan tanggung jawab.
Organisasi membawa visi untuk menjadi lembaga investigasi sipil yang profesional, independen dan berintegritas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
LIN juga menempatkan diri sebagai organisasi masyarakat sipil yang dapat berperan dalam fungsi kontrol sosial serta membangun komunikasi konstruktif dengan pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait.
Untuk mewujudkan visi tersebut, DPD LIN Kalbar akan mendorong sejumlah misi, di antaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan berkelanjutan.
Selain itu, LIN berkomitmen menjalankan fungsi investigasi dan pengawasan sosial secara objektif, memperkuat kemitraan dengan pemerintah dan lembaga terkait, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi.
Fredy Legito: Jangan Berhenti pada Legalitas Kepengurusan
Sekretaris DPD LIN Kalbar Fredy Legito, A.Md.Kom., menegaskan bahwa diterimanya SK dari DPP bukanlah akhir dari proses konsolidasi, melainkan awal untuk menjalankan program organisasi secara lebih terarah.
Menurut Fredy, legalitas dan struktur organisasi harus diikuti dengan kerja nyata di tengah masyarakat.
“SK ini menjadi amanah sekaligus tanggung jawab bagi seluruh jajaran pengurus. Setelah kepengurusan disahkan, yang paling penting adalah bagaimana organisasi ini dapat bekerja secara nyata, terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Fredy.
Ia menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial harus dijalankan secara profesional dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
“Kita ingin setiap informasi yang disampaikan masyarakat dapat ditelaah secara objektif. Jika terdapat dugaan persoalan, tentu harus berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita tidak ingin fungsi kontrol sosial justru keluar dari koridor hukum,” tegasnya.
Menurut Fredy, LIN tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih tugas aparat penegak hukum. Karena itu, setiap persoalan yang ditemukan di lapangan akan diarahkan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Program Prioritas Mulai Disiapkan
Pasca-pengesahan kepengurusan, DPD LIN Kalbar akan menyusun sejumlah program prioritas.
Di antaranya melakukan pendampingan masyarakat melalui advokasi dan kontrol sosial, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Barat, serta menggelar audiensi dengan berbagai elemen masyarakat.
Penguatan kemitraan juga akan dilakukan dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, dunia usaha maupun organisasi masyarakat lainnya.
Program tersebut diarahkan untuk membangun komunikasi dua arah sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat dihimpun secara lebih terstruktur.
Perkuat Bidang Investigasi dan Kontrol Sosial
Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah penguatan fungsi investigasi.
Bidang tersebut akan diarahkan pada penghimpunan informasi dan kajian terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik, antara lain investigasi antar-lembaga dan aparatur negara, infrastruktur dan perhubungan, pelayanan publik serta perlindungan konsumen.
Namun, setiap kegiatan investigasi tetap harus memperhatikan batas kewenangan organisasi serta ketentuan hukum yang berlaku.
LIN menegaskan bahwa informasi masyarakat tidak boleh langsung diperlakukan sebagai fakta sebelum dilakukan verifikasi dan klarifikasi.
Prinsip tersebut penting untuk menjaga kredibilitas organisasi sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat maupun pihak yang menjadi objek informasi.
Konsolidasi Kabupaten dan Kota
Selain memperkuat struktur tingkat provinsi, DPD LIN Kalbar juga akan mendorong konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten dan kota.
Koordinasi tersebut dinilai penting agar keberadaan LIN di Kalimantan Barat memiliki jaringan organisasi yang terarah serta mampu menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah.
Pengurus daerah nantinya diharapkan dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan kepengurusan provinsi dalam menyampaikan informasi maupun aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Satu Visi, Satu Misi, Satu Komando
Dengan diterbitkannya SK DPP LIN Nomor 114-02/Step-B/DPP/DPD-20/VII/2026, DPD LIN Kalbar memasuki babak baru kepengurusan untuk masa bakti 2026–2029.
Ketua DPD LIN Kalbar Subandi bersama jajaran pengurus diharapkan mampu menjaga soliditas internal sekaligus membangun komunikasi eksternal secara profesional.
Kepengurusan baru juga diharapkan tidak hanya menjadi struktur administratif, tetapi mampu menghadirkan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam menjalankan fungsi organisasi, DPD LIN Kalbar menegaskan pentingnya integritas, independensi, objektivitas, transparansi dan kepatuhan terhadap hukum.
Dengan semangat tersebut, kepengurusan DPD LIN Kalbar masa bakti 2026–2029 berkomitmen memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun kemitraan serta menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab.
“Satu Visi, Satu Misi, Satu Komando — Bergerak dalam Diam, Sunyi Senyap Sampai Tujuan.”
Fakta Investigasi News — Kalimantan Barat
Redaksi
0 Komentar