SUMATERA UTARA — Beredarnya informasi di media sosial yang menuding Amri alias Nunung sebagai buronan atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian menuai bantahan keras dari pihak keluarga dan kuasa hukum.
Kuasa hukum Amri menegaskan bahwa narasi yang menyebut kliennya berstatus DPO merupakan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Pihaknya bahkan menyatakan telah menyiapkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarluaskan informasi tersebut.
Menurut kuasa hukum, Amri merupakan warga negara yang selama ini menjalani aktivitasnya secara terbuka dan tidak pernah menerima informasi resmi yang menyatakan dirinya masuk dalam daftar pencarian orang dari institusi kepolisian.
Pihak kuasa hukum juga menyebut bahwa Polres Tanjungbalai maupun Polda Sumatera Utara tidak pernah menerbitkan surat DPO atas nama Amri alias Nunung.
Berada di Tengah Keramaian Saat Isu Beredar
Kuasa hukum mengungkapkan, ketika informasi yang menuding Amri sebagai DPO beredar di media sosial, kliennya justru sedang berada di tengah masyarakat.
Amri disebut berada di kawasan Teluk Nibung untuk menyaksikan pertandingan sepak bola bersama masyarakat.
Fakta tersebut, menurut kuasa hukum, menunjukkan bahwa Amri tidak sedang bersembunyi maupun menghindari aparat sebagaimana kesan yang dapat ditimbulkan dari narasi mengenai status DPO.
“Klien kami berada di tengah masyarakat, beraktivitas secara terbuka dan tidak dalam kondisi melarikan diri atau bersembunyi. Karena itu, kami mempertanyakan dasar munculnya informasi yang menyebut Amri sebagai DPO,” ujar pihak kuasa hukum.
Namun demikian, kuasa hukum menekankan bahwa keberadaan Amri di tengah masyarakat bukan satu-satunya dasar untuk menyatakan seseorang bukan DPO. Status DPO, menurut mereka, semestinya dapat diverifikasi melalui dokumen atau keterangan resmi dari institusi penegak hukum yang berwenang.
Kuasa Hukum Minta Dasar Tuduhan Dibuka
Pihak kuasa hukum meminta pihak yang menyebarkan informasi tersebut menunjukkan dasar dan sumber resmi yang digunakan untuk menyatakan Amri alias Nunung masuk dalam DPO.
Menurut mereka, informasi mengenai status seseorang sebagai buronan merupakan informasi serius karena dapat memengaruhi reputasi, kehidupan sosial, serta posisi hukum seseorang di tengah masyarakat.
Karena itu, informasi tersebut tidak seharusnya disebarkan tanpa verifikasi.
“Kalau memang ada surat DPO, silakan tunjukkan suratnya. Kalau tidak ada, jangan membuat narasi seolah-olah klien kami adalah buronan. Ini menyangkut nama baik dan kehormatan seseorang,” tegas kuasa hukum.
Diduga Ada Upaya Menggiring Opini
Kuasa hukum juga menduga munculnya narasi tersebut memiliki latar belakang tertentu dan berpotensi digunakan untuk menggiring opini publik terhadap Amri.
Berdasarkan analisis tim hukum, isu tersebut diduga muncul di tengah meningkatnya tensi setelah adanya proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap seorang oknum anggota kepolisian Polda Sumut berinisial Kompol DK.
Pihak kuasa hukum menyebut adanya dugaan keterkaitan antara dinamika tersebut dengan munculnya informasi mengenai kliennya.
Namun, dugaan tersebut masih menjadi bagian dari analisis pihak kuasa hukum dan perlu dibuktikan melalui fakta serta proses hukum.
“Jangan sampai persoalan pribadi atau konflik tertentu kemudian menyeret nama klien kami melalui penyebaran informasi yang tidak memiliki dasar hukum,” kata kuasa hukum.
Bukti Digital Mulai Dikumpulkan
Menghadapi informasi yang dinilai merugikan tersebut, tim kuasa hukum mengaku tidak akan mengambil tindakan secara serampangan.
Mereka menyatakan tengah mengumpulkan dan mendokumentasikan sejumlah bukti digital, termasuk unggahan, tangkapan layar, tautan, nama akun, waktu publikasi, serta materi yang dianggap memuat tudingan terhadap Amri.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap informasi yang dilaporkan dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kuasa hukum menyatakan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah pidana apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan unsur pelanggaran hukum.
Polda Sumut Diminta Klarifikasi
Selain menyiapkan langkah hukum, kuasa hukum Amri juga meminta aparat kepolisian memberikan klarifikasi apabila memang terdapat informasi resmi mengenai status hukum kliennya.
Menurut mereka, klarifikasi dari institusi yang berwenang diperlukan agar masyarakat tidak memperoleh informasi yang simpang siur.
Jika Amri memang tidak tercatat sebagai DPO, maka klarifikasi resmi dinilai dapat membantu menghentikan penyebaran informasi yang dianggap merugikan.
Sebaliknya, apabila terdapat dokumen atau status hukum tertentu, pihak kuasa hukum menyatakan siap menghormati dan menghadapinya sesuai mekanisme hukum.
Ancaman Laporan ke Cyber Crime
Kuasa hukum menyatakan dalam waktu dekat pihaknya berencana membawa persoalan penyebaran informasi tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, apabila bukti yang dikumpulkan memenuhi unsur dugaan tindak pidana.
Laporan nantinya diarahkan terhadap akun-akun yang diduga menyebarkan informasi palsu maupun konten yang dianggap mencemarkan nama baik klien.
“Langkah hukum sedang kami persiapkan. Kami akan melihat seluruh bukti digital, siapa yang pertama menyebarkan, siapa yang mengunggah kembali, serta bagaimana narasi tersebut berkembang. Semua akan kami serahkan kepada aparat untuk ditelusuri,” ungkapnya.
Pihak kuasa hukum juga mengingatkan bahwa kebebasan menggunakan media sosial tidak berarti seseorang bebas menyebarkan tuduhan tanpa dasar.
Setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi sebelum menyampaikan informasi yang menyangkut reputasi dan status hukum orang lain.
Warganet Diminta Tidak Mudah Terprovokasi
Kuasa hukum Amri mengimbau masyarakat dan warganet tidak langsung mempercayai setiap informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang menyebut seseorang sebagai buronan, DPO, tersangka, atau pelaku tindak pidana.
Masyarakat diminta mengecek sumber informasi dan mencari konfirmasi dari institusi resmi sebelum ikut menyebarluaskan sebuah informasi.
Sebab, satu unggahan yang tidak terverifikasi dapat dengan cepat menyebar dan menimbulkan dampak luas terhadap seseorang.
Persoalan tersebut kini menunggu langkah lanjutan dari pihak Amri maupun aparat penegak hukum.
Apabila laporan benar-benar diajukan, publik akan memiliki ruang untuk melihat apakah tudingan mengenai status DPO tersebut memiliki dasar atau justru merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pada prinsipnya, status hukum seseorang harus didasarkan pada dokumen dan keterangan resmi, bukan sekadar narasi yang beredar di media sosial.
(Rizky/ Hamzah)
0 Komentar