MANDAILING NATAL – Dugaan pengrusakan gembok pada properti berupa tanah dan bangunan yang masih berstatus objek sengketa di Pengadilan Agama Panyabungan kembali menjadi perhatian. Peristiwa yang disebut terjadi pada Minggu (2/8/2026) itu dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru karena objek tersebut masih berada dalam proses pemeriksaan perkara pembagian harta bersama (gono-gini).
Kuasa hukum Rosmidah binti Jaluddin, Andi Candra Nasution, S.H., M.H. & Partner, menyatakan akan menempuh langkah hukum atas dugaan tindakan pengrusakan tersebut. Menurutnya, setiap pihak seharusnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
"Kami sangat menyayangkan peristiwa ini. Ketika suatu objek masih menjadi sengketa di pengadilan, seluruh pihak seharusnya menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dugaan pengrusakan tersebut akan kami tindak lanjuti melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Andi kepada wartawan.
Objek Masih Berstatus Sengketa di Pengadilan
Andi menjelaskan, tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Saba Padang, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, saat ini masih menjadi objek sengketa dalam perkara pembagian harta bersama antara kliennya, Rosmidah binti Jaluddin, dengan mantan suaminya, Ali Wardana bin Darwis.
Perkara tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor Perkara: 505/Pdt.G/2026/PA.Pyb dan hingga kini masih dalam proses pemeriksaan oleh majelis hakim.
Menurut Andi, status kepemilikan maupun pembagian atas objek tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga seluruh pihak diharapkan menjaga kondisi objek sebagaimana adanya (status quo) sampai adanya putusan pengadilan.
Kuasa hukum menjelaskan bahwa dasar gugatan tersebut merujuk pada kesepakatan bersama yang dibuat kedua belah pihak pada 24 Maret 2014, yang ditandatangani oleh para pihak beserta para saksi.
Sebelum menempuh jalur litigasi, pihak Rosmidah disebut telah mengirimkan surat somasi kepada Ali Wardana agar melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Namun, menurut kuasa hukum, somasi tersebut tidak memperoleh tanggapan sehingga gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Panyabungan.
Dugaan Pengrusakan Dinilai Berpotensi Timbulkan Persoalan Hukum Baru
Andi menegaskan, tindakan yang diduga berupa merusak gembok pada objek sengketa dapat berimplikasi hukum apabila terbukti dilakukan secara melawan hukum.
Menurutnya, setiap tindakan terhadap objek yang masih disengketakan, baik berupa penguasaan, pemanfaatan, perubahan kondisi fisik, maupun tindakan lain yang berpotensi mengubah keadaan objek, semestinya dilakukan dengan memperhatikan proses hukum yang sedang berlangsung.
"Kami akan mengkaji seluruh fakta dan bukti yang ada. Apabila memenuhi unsur pidana maupun perdata, tentu langkah hukum akan kami tempuh untuk melindungi hak-hak klien kami," tegasnya.
Selain dugaan pengrusakan, kuasa hukum juga menyoroti adanya informasi bahwa objek sengketa dimanfaatkan melalui hubungan sewa oleh pihak MBG/SPPG di wilayah Kecamatan Hutabargot.
Menurut Andi, selama perkara belum diputus secara berkekuatan hukum tetap, setiap bentuk pemanfaatan, penyewaan, pengalihan maupun tindakan hukum lainnya terhadap objek sengketa sebaiknya dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan hak seluruh pihak yang berkepentingan.
Ia menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kepastian hukum dan menghindari lahirnya sengketa baru di kemudian hari.
Pemasangan Spanduk Sebagai Informasi kepada Masyarakat
Sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat, kuasa hukum Rosmidah sebelumnya juga telah memasang spanduk di lokasi objek sengketa.
Menurut Andi, pemasangan spanduk tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi ataupun menyudutkan pihak mana pun, melainkan sebagai bentuk keterbukaan informasi bahwa tanah dan bangunan tersebut masih menjadi objek perkara di Pengadilan Agama Panyabungan.
Melalui pemberitahuan tersebut, masyarakat maupun pihak yang berkepentingan diharapkan mengetahui status hukum objek dimaksud sehingga dapat menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
Hormati Proses Peradilan
Kuasa hukum Rosmidah menegaskan bahwa penyelesaian sengketa seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan sepihak yang justru berpotensi memperkeruh keadaan.
Pihaknya memastikan akan terus mengawal proses persidangan hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap serta menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia guna melindungi hak dan kepentingan hukum kliennya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan atau klarifikasi dari pihak Ali Wardana terkait dugaan pengrusakan gembok maupun pernyataan kuasa hukum Rosmidah. Demi asas keberimbangan dan praduga tak bersalah, redaksi memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan apabila ingin memberikan klarifikasi atau tanggapan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Magrifatullah
0 Komentar