MEDAN — Dugaan praktik jual beli janji dalam penanganan perkara hukum kembali menjadi sorotan. Seorang perempuan bernama Ayu Miranda Syah Rani (33) resmi melaporkan seorang oknum pengacara berinisial AL ke SPKT Polda Sumatera Utara, Senin (24/8/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan dan pemerasan yang disebut terjadi ketika keluarga Ayu tengah menghadapi persoalan hukum setelah ayahnya ditangkap Ditresnarkoba Polda Sumut dalam perkara dugaan narkotika jenis sabu.
Laporan itu telah diterima pihak kepolisian dengan STTLP Nomor: STTLP/B/1411/VIII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA. Dalam laporan, terlapor dipersoalkan terkait dugaan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal yang dicantumkan pelapor.
Diduga Dijanjikan Bisa Membebaskan Tahanan
Menurut keterangan Ayu, persoalan bermula ketika keluarganya berada dalam kondisi panik setelah sang ayah berhadapan dengan proses hukum.
Dalam situasi tersebut, AL diduga menawarkan bantuan dengan menyampaikan bahwa dirinya dapat mengupayakan agar ayah Ayu dibebaskan. Untuk keperluan tersebut, keluarga kemudian diminta menyediakan uang sebesar Rp200 juta.
Ayu mengaku uang tersebut diserahkan dalam dua tahap.
Tahap pertama sebesar Rp150 juta diberikan secara tunai. Menurut keterangannya, penyerahan uang dilakukan di dalam mobil atas permintaan AL.
Tidak berhenti sampai di situ, AL kemudian disebut kembali meminta tambahan uang sebesar Rp50 juta yang ditransfer ke rekening pribadinya.
Alasan yang disampaikan, menurut Ayu, karena uang sebelumnya disebut belum cukup untuk keperluan yang diklaim berkaitan dengan proses pembebasan tahanan.
Namun, setelah seluruh uang yang diminta mencapai Rp200 juta, janji pembebasan tersebut tidak terealisasi.
Ayah Ayu tetap menjalani proses hukum dan tidak dibebaskan sebagaimana yang sebelumnya disebutkan. Sementara itu, uang yang telah diberikan juga disebut tidak dikembalikan.
Ayu bahkan mengaku komunikasi dengan AL kemudian terputus dan nomor kontaknya diblokir.
“Dia bilang uangnya kurang untuk dibagi-bagikan ke anggota. Setelah uang Rp200 juta masuk, ayah saya tetap ditahan, uang tidak kembali, dan kontak saya diblokir,” ujar Ayu seusai membuat laporan di Polda Sumut.
Keluarga Merasa Dimanfaatkan Saat Sedang Tertekan
Ayu menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai perkara biasa. Menurutnya, keluarga tersangka berada dalam posisi rentan karena menghadapi ketidakpastian hukum dan berharap mendapatkan pendampingan profesional.
Justru dalam kondisi tersebut, kata Ayu, pihaknya merasa diduga dimanfaatkan melalui janji yang pada akhirnya tidak terbukti.
Kerugian yang diklaim dialami pelapor mencapai Rp200 juta secara materiil, ditambah kerugian immateriil berupa tekanan dan trauma yang dirasakan keluarga selama menghadapi proses hukum.
Karena itu, laporan ke Polda Sumut ditempuh untuk meminta kepastian hukum sekaligus mengungkap secara terang bagaimana sebenarnya uang tersebut digunakan dan untuk kepentingan apa.
Minta Polisi Telusuri Aliran Dana
Pihak pelapor berharap aparat kepolisian tidak hanya berhenti pada pemeriksaan terhadap laporan, tetapi juga menelusuri seluruh rangkaian transaksi, komunikasi, serta aliran dana yang berkaitan dengan dugaan pemberian uang tersebut.
Jika benar terdapat permintaan uang dengan alasan tertentu untuk memengaruhi proses hukum atau membebaskan seseorang dari tahanan, maka persoalan tersebut dinilai perlu diperiksa secara serius karena menyangkut integritas proses penegakan hukum.
Pelapor juga meminta penyidik memeriksa bukti-bukti yang dimiliki, termasuk bukti transfer, komunikasi, serta pihak-pihak yang mengetahui proses penyerahan uang.
Desak Penanganan Profesional dan Transparan
Melalui laporan tersebut, Ayu meminta Kapolda Sumatera Utara beserta jajaran terkait menindaklanjuti perkara secara profesional, transparan dan objektif.
Ia berharap tidak ada pihak yang kebal hukum apabila bukti-bukti nantinya menunjukkan adanya tindak pidana.
Di sisi lain, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Status AL sebagai pihak yang dilaporkan juga belum berarti telah terbukti bersalah. Keterangan pelapor dan bukti yang disampaikan masih harus diuji oleh aparat penegak hukum.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum membutuhkan pendampingan yang benar-benar profesional, bukan janji pembebasan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Apalagi profesi advokat merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada masyarakat.
Kini, publik menunggu langkah Polda Sumut untuk mengungkap apakah benar terdapat dugaan penipuan dan pemerasan sebagaimana dilaporkan, ke mana aliran uang Rp200 juta tersebut, serta apakah ada pihak lain yang terlibat.
Jika dugaan tersebut terbukti, perkara ini bukan hanya menyangkut kerugian satu keluarga, tetapi juga menyentuh persoalan serius mengenai integritas profesi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar