SAMBAS, 7 Agustus 2026 – Tim Kuasa Hukum Lawyer and Friends secara resmi mendatangi Satreskrim Polres Sambas untuk menyampaikan laporan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan persoalan pertanahan yang diduga melibatkan Kepala Desa Maribas dan Kepala Desa Mak Jage, Kabupaten Sambas.
Laporan tersebut diajukan atas nama klien H. Suparto, S.E. dan Sahrudin, yang mengaku mengalami kerugian setelah tanah yang telah mereka beli dari pemiliknya diduga kembali diperjualbelikan kepada pihak lain serta diterbitkan dokumen baru atas objek tanah yang sama.
Kedatangan tim kuasa hukum dipimpin langsung oleh Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., didampingi Kusnandar Darmawi, S.Psi., Faisal Darmawi, S.H., Fredy Legito, A.Md.Kom., dan Fachrul.
Menurut Yayat Darmawi, langkah hukum tersebut ditempuh setelah berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil.
"Kami telah berupaya menyelesaikan persoalan ini melalui pendekatan damai dan musyawarah. Bahkan sebanyak empat kali surat telah kami layangkan kepada para pihak dengan harapan permasalahan dapat diselesaikan tanpa harus menempuh jalur pidana. Namun hingga akhirnya tidak terdapat penyelesaian yang memberikan kepastian bagi klien kami," ujar Yayat.
Ia menjelaskan, karena seluruh upaya nonlitigasi tidak memperoleh respons yang diharapkan, pihaknya memutuskan membawa perkara tersebut ke ranah hukum agar mendapatkan kepastian hukum melalui mekanisme yang berlaku.
"Kami menghormati supremasi hukum. Kehadiran kami di Polres Sambas merupakan bentuk kepercayaan kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia agar perkara ini diproses secara profesional, objektif, transparan, serta berdasarkan alat bukti yang dimiliki para pihak," tegasnya.
Yayat menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Menurutnya, siapa pun yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum wajib diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Pihaknya berharap penyidik segera melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan dengan memanggil seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk para saksi, guna memperoleh fakta hukum yang utuh serta menyinkronkan seluruh alat bukti yang telah disampaikan oleh pelapor.
"Kami berharap penyidik dapat mengungkap secara terang peristiwa yang kami laporkan sehingga nantinya diperoleh kepastian hukum yang memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak," katanya.
Satreskrim Polres Sambas Terima Laporan
Dalam pertemuan tersebut, pihak Satreskrim Polres Sambas menyampaikan bahwa kepolisian menerima setiap laporan masyarakat yang diajukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Penyidik menyatakan laporan tersebut akan dipelajari lebih lanjut dan akan dilakukan langkah-langkah penyelidikan, termasuk pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara apabila diperlukan dalam proses pembuktian.
Dalam pembahasan bersama penyidik, disampaikan bahwa H. Suparto dan Sahrudin mengaku membeli tanah langsung dari pemiliknya di wilayah Desa Maribas dan Desa Mak Jage.
Namun, menurut keterangan pihak pelapor, kemudian muncul dugaan bahwa objek tanah yang sama kembali diperjualbelikan kepada pihak lain dan diterbitkan surat baru atas tanah tersebut. Dugaan inilah yang menjadi dasar laporan kepada Polres Sambas untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Harapan Penegakan Hukum
Tim Kuasa Hukum Lawyer and Friends berharap seluruh proses penanganan perkara dapat berjalan secara independen, profesional, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi.
Mereka menegaskan bahwa proses hukum yang objektif sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta menjaga kepastian hukum dalam persoalan pertanahan yang selama ini kerap menjadi sumber konflik.
Selain itu, tim kuasa hukum berharap aparat penegak hukum dapat mengusut perkara tersebut secara menyeluruh apabila nantinya ditemukan fakta-fakta hukum yang mengarah pada adanya dugaan tindak pidana.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan pihak pelapor dan kuasa hukumnya. Guna memenuhi prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi memberikan ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala Desa Maribas, Kepala Desa Mak Jage, maupun pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini apabila ingin menyampaikan penjelasan atau tanggapan.
0 Komentar