SERANG — Dugaan praktik mafia tanah kembali mencuat di Provinsi Banten. Seorang ahli waris pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih 1,5 hektare di wilayah Kosambi Timur, Kabupaten Tangerang, melaporkan dugaan penggunaan akta autentik palsu kepada Kepolisian Daerah Banten.
Pelapor, Jeremy Shawn Pranata (JSP), melalui tim kuasa hukumnya, melaporkan seseorang berinisial A terkait dugaan penggunaan dokumen Akta Jual Beli (AJB) yang dipersoalkan keabsahannya.
Laporan tersebut berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01114/Kosambi Timur, yang disebut atas nama Suannie Kurnia, ibu dari JSP.
Status JSP sebagai ahli waris disebut diperkuat melalui Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 71/Not-IDR/I/2021 yang dibuat di hadapan notaris.
Kasus ini kini menjadi perhatian karena dokumen AJB yang dipersoalkan disebut pernah digunakan sebagai dasar klaim kepemilikan dalam sengketa yang sebelumnya bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang.
Dua Kali Somasi Tak Mendapat Tanggapan
Penasihat hukum JSP, Gan Gan R.A., mengatakan pihaknya memutuskan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum setelah upaya penyelesaian melalui somasi tidak mendapatkan respons.
Menurutnya, pihak pelapor telah melayangkan somasi sebanyak dua kali kepada pihak yang dilaporkan.
Namun, karena tidak memperoleh tanggapan sebagaimana diharapkan, tim hukum kemudian memilih menempuh jalur pidana.
Laporan tersebut dibuat pada 27 Juli 2026 dan diterima oleh Polda Banten dengan nomor:
LP/B/323/VII/SPKT II Ditreskrimum/Polda Banten.
“Laporan kami diterima terkait dugaan menggunakan akta otentik palsu dan menggunakan akta otentik yang memuat keterangan palsu,” ujar Gan Gan kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).
Dengan masuknya laporan tersebut, perkara kini berada dalam proses penanganan aparat kepolisian.
Kebenaran seluruh dugaan yang dilaporkan masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
AJB Nomor 702/2009 Dipersoalkan
Salah satu dokumen yang menjadi pusat persoalan adalah AJB Nomor 702/2009.
Menurut tim hukum JSP, dokumen tersebut diduga digunakan oleh pihak tertentu sebagai dasar untuk mengklaim kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa.
AJB tersebut disebut pernah digunakan dalam sebuah gugatan di PTUN Serang pada tahun 2021.
Namun, pihak JSP membantah bahwa pernah terjadi transaksi jual beli atas tanah seluas sekitar 1,5 hektare tersebut.
Tim hukum pelapor yang terdiri dari Denis Kuswara, Gan Gan R.A., dan Dimas Nadiyasa mempertanyakan dasar serta keabsahan dokumen yang digunakan
dalam klaim kepemilikan tersebut.
Persoalan kemudian menjadi semakin serius setelah muncul keterangan yang disebut berasal dari pihak Notaris/PPAT terkait keberadaan AJB yang dipersoalkan.
Disebut Tidak Terdaftar dalam Buku PPAT
Menurut Gan Gan, pihaknya memiliki surat dari Notaris/PPAT Martianis, SH yang menjadi salah satu dasar pelaporan.
Melalui Surat Nomor 4/PPAT/I/2024 tertanggal 26 Januari 2024, menurut tim hukum pelapor, disebutkan bahwa pihak PPAT tidak pernah mengeluarkan salinan AJB Nomor 702/2009 yang dipersoalkan.
Selain itu, dokumen tersebut juga disebut tidak terdaftar dalam buku PPAT.
Keterangan inilah yang kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam laporan yang diajukan kepada Polda Banten.
Apabila dugaan tersebut nantinya terbukti melalui proses hukum, perkara ini dapat membuka persoalan yang lebih luas mengenai dugaan penggunaan dokumen bermasalah dalam sengketa dan penguasaan tanah.
Namun demikian, seluruh fakta terkait keabsahan dokumen, asal-usul AJB, serta pihak-pihak yang diduga terlibat masih harus dibuktikan oleh penyidik.
Kerugian Disebut Capai Rp22 Miliar
JSP dan keluarganya mengaku mengalami kerugian yang nilainya cukup besar akibat persoalan tersebut.
Menurut pihak pelapor, kerugian materiil yang mereka alami diperkirakan mencapai sekitar Rp22 miliar.
Kerugian tersebut, menurut mereka, berkaitan dengan terganggunya hak dan kepentingan atas tanah yang menjadi objek sengketa.
JSP berharap laporan yang telah disampaikan kepada aparat kepolisian dapat ditangani secara profesional, objektif, dan transparan.
“Keadilan harus ditegakkan. Saya berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata JSP.
Bagi keluarga pelapor, perkara tersebut bukan sekadar sengketa mengenai dokumen.
Tanah yang dipersoalkan merupakan bagian dari aset keluarga yang mereka yakini memiliki dasar hukum dan riwayat kepemilikan yang jelas.
Dugaan Mafia Tanah Jadi Sorotan
Sementara itu, Deri Kusuma, paman JSP yang juga menjadi juru bicara pihak pelapor, menilai persoalan tersebut perlu diusut secara menyeluruh.
Ia menduga perkara yang mereka hadapi bukan sekadar konflik kepemilikan tanah biasa.
Menurutnya, terdapat kemungkinan adanya praktik yang lebih luas terkait dugaan mafia tanah.
“Kami tidak akan mundur dan menyatakan perang total melawan mafia tanah,” tegas Deri.
Istilah mafia tanah selama ini sering digunakan untuk menggambarkan praktik penguasaan atau peralihan hak atas tanah secara melawan hukum, termasuk melalui dugaan penggunaan dokumen palsu, manipulasi administrasi, klaim kepemilikan bermasalah, hingga penyalahgunaan proses hukum.
Namun, dalam perkara ini, dugaan tersebut masih berada dalam tahap pelaporan dan harus dibuktikan melalui proses penegakan hukum.
Polda Banten Diharapkan Usut Secara Profesional
Pihak pelapor berharap Polda Banten dapat mengusut seluruh rangkaian peristiwa secara menyeluruh.
Tidak hanya memeriksa dokumen yang dipersoalkan, tetapi juga menelusuri asal-usul AJB, pihak yang membuat, menerbitkan, menyimpan, menggunakan, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari penggunaan dokumen tersebut.
Penanganan perkara tanah, khususnya yang berkaitan dengan dugaan dokumen palsu, membutuhkan pemeriksaan yang mendalam.
Sebab, satu dokumen yang digunakan dalam proses klaim kepemilikan dapat memiliki dampak besar terhadap hak seseorang atas aset bernilai tinggi.
Karena itu, pembuktian tidak cukup hanya berdasarkan pengakuan satu pihak.
Penyidik perlu mengumpulkan dokumen, meminta keterangan saksi, memeriksa pihak-pihak terkait, serta melakukan pendalaman terhadap seluruh bukti yang tersedia.
Sengketa Tanah dan Pentingnya Kepastian Hukum
Kasus yang dilaporkan JSP kembali mengingatkan pentingnya kepastian hukum dalam persoalan pertanahan.
Tanah merupakan aset bernilai ekonomi tinggi. Karena itu, sengketa kepemilikan sering kali berkembang menjadi konflik panjang yang melibatkan banyak pihak.
Ketika muncul dugaan penggunaan dokumen palsu atau dokumen yang keabsahannya dipersoalkan, persoalan tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan sengketa perdata.
Apabila terdapat unsur pidana, maka aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Bagi pihak pelapor, proses hukum di Polda Banten kini menjadi harapan untuk mendapatkan kejelasan.
Sementara bagi pihak yang dilaporkan, seluruh tuduhan yang muncul tetap harus diuji melalui mekanisme hukum.
Semua Dugaan Harus Dibuktikan
Perkara ini kini berada pada titik penting.
Laporan telah diterima aparat kepolisian, dokumen-dokumen mulai menjadi objek pemeriksaan, dan pihak pelapor telah menyampaikan dugaan serta bukti yang mereka miliki.
Namun, satu prinsip tetap harus dijaga.
Setiap pihak yang dilaporkan tetap harus dipandang tidak bersalah sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
Apakah AJB Nomor 702/2009 benar-benar merupakan dokumen palsu?
Siapa yang membuat atau menggunakan dokumen tersebut?
Apakah terdapat jaringan yang lebih luas dalam perkara ini?
Dan apakah dugaan kerugian Rp22 miliar tersebut dapat dibuktikan melalui proses hukum?
Jawaban atas seluruh pertanyaan itu kini berada di tangan proses penegakan hukum.
Bagi keluarga JSP, perjuangan untuk mempertahankan hak atas tanah seluas 1,5 hektare tersebut baru memasuki babak baru.
Sementara bagi aparat penegak hukum, laporan tersebut menjadi ujian untuk mengungkap fakta secara objektif, profesional, dan transparan.
Kasus tanah bernilai miliaran rupiah ini kini resmi masuk ke ranah kepolisian. Publik menunggu: apakah dugaan penggunaan AJB bermasalah tersebut akan terungkap, dan apakah praktik yang diduga sebagai mafia tanah benar-benar dapat dibongkar hingga ke akar-akarnya?
0 Komentar