JAKARTA, Fakta Investigasi News — Dugaan intimidasi dan penghambatan kerja jurnalistik terjadi saat sejumlah awak media melakukan kontrol sosial di lokasi proyek Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
Insiden tersebut terjadi pada Senin (10/8/2026) sekitar pukul 22.31 WIB di lokasi Pembangunan/Peningkatan Jalan di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya pada pekerjaan Beton Fast Track 8 Jam Paket 7 Tahun 2026, di Jalan Raya Bekasi, wilayah Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur.
Saat menjalankan tugas jurnalistik untuk melakukan pemantauan terhadap pekerjaan proyek pemerintah, sejumlah awak media mengaku justru diarahkan untuk ikut bekerja di lokasi proyek terlebih dahulu.
Bahkan, berdasarkan keterangan awak media yang berada di lokasi, mereka disebut diminta bekerja hingga sekitar pukul 04.00 WIB dengan imbalan sebesar Rp86.000.
“Disuruh kerja dulu, baru dikasih upahnya Rp86.000,” ujar salah satu awak media di lokasi.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai ruang bagi masyarakat dan pers dalam melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.
Proyek Menggunakan Anggaran Pemerintah
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan di Provinsi DKI Jakarta dengan pekerjaan Beton Fast Track 8 Jam Paket 7 Tahun 2026.
Informasi yang tercantum pada papan proyek antara lain:
- Penyedia: PT. MULIA GRAHA FARULIAN
- Alamat Penyedia: Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 8E RT 002/002, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur
- Pengawas: PT. PANDE TUTURI SELARAS KONSULTAN
- Waktu Pelaksanaan: 60 Hari Kalender
- Tahun Anggaran: 2026
Dengan adanya papan informasi tersebut, publik pada dasarnya memiliki kepentingan untuk mengetahui pelaksanaan pekerjaan, termasuk bagaimana proyek dilaksanakan, kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta kesesuaian pekerjaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Kontrol sosial oleh masyarakat maupun media menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Awak Media Klaim Diarahkan untuk Bekerja
Saat tim Bharindonesia.com mendatangi lokasi untuk melakukan peliputan, sejumlah awak media mengaku mendapat perlakuan yang dinilai tidak semestinya.
Alih-alih mendapatkan akses untuk melakukan pemantauan dan wawancara mengenai pekerjaan proyek, awak media disebut diarahkan untuk ikut bekerja terlebih dahulu.
Keterangan tersebut menimbulkan dugaan adanya upaya untuk menghambat kegiatan jurnalistik di lokasi proyek.
Apabila benar terdapat pihak yang secara sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik, persoalan tersebut tentu perlu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.
Pers memiliki fungsi melakukan kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 4 UU Pers juga memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers dan melarang tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi pidana.
Namun, penerapan ketentuan tersebut tentu harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum terhadap fakta konkret yang terjadi di lapangan.
Dugaan Keterlibatan Ormas Perlu Diklarifikasi
Tim Bharindonesia.com juga memperoleh informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pengamanan atau aktivitas di sekitar lokasi proyek.
Namun demikian, informasi mengenai dugaan adanya “pembekingan” tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak-pihak yang disebut maupun pihak berwenang.
Jika benar terdapat pihak eksternal yang menggunakan nama organisasi tertentu untuk membatasi akses media, melakukan intimidasi, atau menghalangi kontrol sosial terhadap proyek pemerintah, maka hal tersebut patut ditindaklanjuti.
Sebaliknya, apabila tuduhan tersebut tidak benar, pihak yang disebut juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi sehingga informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Proyek APBD Wajib Transparan
Pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah memiliki kewajiban untuk dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Masyarakat memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa anggaran publik digunakan sesuai peruntukannya.
Karena itu, kontrol sosial terhadap proyek pemerintah bukan semestinya dipandang sebagai gangguan, melainkan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, PT. MULIA GRAHA FARULIAN selaku penyedia, dan PT. PANDE TUTURI SELARAS KONSULTAN selaku pengawas belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kejadian tersebut.
Bharindonesia.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Dinas Bina Marga Diminta Turun Tangan
Insiden tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
Jika benar terjadi tindakan yang menghambat kerja jurnalistik maupun kontrol sosial terhadap proyek pemerintah, maka harus dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab dan atas dasar kewenangan apa tindakan tersebut dilakukan.
Begitu pula apabila terdapat pihak lain yang mengaku memiliki kewenangan untuk mengatur akses ke lokasi proyek, perlu dipastikan dasar kewenangan tersebut.
“Proyek pemerintah seharusnya transparan dan terbuka untuk diawasi. Kalau benar ada pembekingan oleh oknum ormas atau ada pihak yang menghalangi kontrol sosial, hal tersebut harus ditindaklanjuti dan diperiksa secara terbuka,” ujar tim Bharindonesia.com.
Publik tentu menunggu langkah Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan penjelasan mengenai status proyek, mekanisme pengamanan lokasi, keberadaan pihak eksternal di sekitar proyek, serta dugaan perlakuan terhadap awak media.
Kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara merupakan kepentingan publik. Karena itu, setiap upaya yang berpotensi menghalangi transparansi proyek pemerintah perlu mendapatkan perhatian serius.
Sumber: Tim Bharindonesia.com
Biro Jakarta Timur
0 Komentar