GUNUNGKIDUL – Dugaan aktivitas pengambilan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di salah satu SPBU di Kabupaten Gunungkidul menjadi perhatian setelah sebuah truk berwarna putih dengan nomor polisi AD 8××4 GE diduga membatalkan pengisian BBM subsidi sesaat setelah mengetahui adanya wartawan yang tengah melakukan peliputan.
Peristiwa tersebut terjadi di SPBU Jalan Baron Duwet, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Jumat (7/8/2026).
Wartawan Liputan7.id, Totok S, saat itu sedang menjalankan tugas jurnalistik untuk melakukan penelusuran terhadap informasi mengenai dugaan penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi.
Namun, ketika proses peliputan berlangsung, pengemudi truk tersebut diduga mengetahui keberadaan wartawan. Tak lama kemudian, kendaraan yang sebelumnya diduga hendak melakukan pengisian BBM subsidi disebut membatalkan aktivitas tersebut.
Peristiwa tersebut kemudian berkembang setelah muncul rekaman video yang diduga merekam aktivitas wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik.
Wartawan Diduga Direkam dan Videonya Disebar
Totok S mengatakan dirinya memperoleh rekaman video tersebut dari Agus Hadi Purwoto (58), warga Baleharjo.
Menurut Totok, rekaman tersebut diduga dibuat oleh pihak yang berada di sekitar lokasi dan kemudian disebarluaskan kepada pihak lain.
“Saya baru menerima kiriman video itu dari Agus Hadi Purwoto. Informasi yang saya peroleh menyebutkan rekaman itu bahkan sudah menyebar luas. Nomor polisi kendaraan tersebut juga terlihat dengan jelas dalam rekaman,” ujar Totok S.
Totok menjelaskan, setelah menerima rekaman tersebut, dirinya berupaya melakukan konfirmasi kepada pengelola SPBU Jalan Baron, Wonosari.
Namun, menurut keterangan yang diterimanya, pihak pengelola SPBU menyatakan tidak mengetahui bagaimana rekaman tersebut dapat tersebar.
Hingga kini, pihak media masih melakukan penelusuran untuk memastikan kronologi lengkap mengenai siapa yang melakukan perekaman, bagaimana rekaman tersebut diperoleh, serta bagaimana rekaman itu kemudian beredar.
Fokus Penelusuran Tidak Hanya pada Rekaman
Menurut Totok, persoalan utama dalam kegiatan jurnalistik tersebut bukan semata-mata mengenai keberadaan rekaman video.
Liputan dilakukan untuk menelusuri informasi mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Karena itu, fakta mengenai kendaraan, proses pengisian, jenis BBM, mekanisme pembelian, serta kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran BBM subsidi menjadi bagian yang perlu diklarifikasi secara objektif.
Ia menegaskan bahwa setiap informasi yang diperoleh dalam kegiatan jurnalistik akan tetap diverifikasi sebelum dijadikan dasar pemberitaan.
“Kami tetap menjalankan tugas jurnalistik dengan mengedepankan verifikasi dan konfirmasi. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, tentu harus dibuktikan berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan asumsi,” tegasnya.
Koordinasi dengan Tim Hukum Liputan7.id
Atas munculnya dugaan perekaman dan penyebarluasan dokumentasi tersebut, Totok S kini melakukan koordinasi dengan Tim Hukum Media Liputan7.id.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempelajari aspek hukum dari peristiwa yang terjadi, termasuk mengenai tindakan perekaman, penyebarluasan rekaman, serta kemungkinan adanya data pribadi yang ikut tersebar.
Tim hukum juga akan melihat secara utuh konteks rekaman, siapa yang membuat, kepada siapa rekaman diberikan, bagaimana rekaman disebarkan, serta apakah terdapat unsur pelanggaran hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Totok menegaskan, pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan secara sepihak sebelum seluruh fakta dan bukti diperiksa.
Namun, menurutnya, kerja jurnalistik tetap harus dihormati sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.
Liputan Jurnalistik Harus Dihormati
Totok mengingatkan bahwa wartawan memiliki hak untuk menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan tetap memperhatikan kewajiban profesional, kode etik, serta prinsip keberimbangan.
Di sisi lain, setiap pihak juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi apabila merasa dirugikan atau keberatan terhadap pemberitaan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum dan jurnalistik yang tersedia, bukan dengan tindakan yang berpotensi menghambat kegiatan peliputan.
“Kami meminta seluruh pihak menghormati profesi dan tugas jurnalistik. Wartawan juga tetap memiliki kewajiban melakukan verifikasi dan menjaga etika. Kalau ada pihak yang merasa keberatan, silakan gunakan mekanisme hak jawab, hak koreksi, atau jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Dugaan BBM Subsidi Tetap Akan Ditelusuri
Sementara itu, dugaan pembatalan pengisian BBM subsidi tersebut tetap menjadi bagian dari penelusuran jurnalistik Liputan7.id.
Media akan berupaya mengonfirmasi pihak SPBU, pengelola, pengemudi kendaraan, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memperoleh informasi yang berimbang.
Penelusuran juga diperlukan untuk memastikan apakah kendaraan tersebut benar-benar hendak melakukan pengisian BBM bersubsidi, jenis BBM yang akan dibeli, serta apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran BBM subsidi.
Dengan demikian, pemberitaan tidak berhenti pada dugaan semata, tetapi diarahkan untuk memperoleh fakta berdasarkan keterangan para pihak dan bukti yang dapat diverifikasi.
Redaksi Liputan7.id menegaskan akan tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah, verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pengemudi kendaraan, pemilik kendaraan, pengelola SPBU, maupun pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Perkembangan lebih lanjut mengenai hasil penelusuran dan kajian Tim Hukum Media Liputan7.id akan disampaikan setelah diperoleh fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
0 Komentar