PONTIANAK, MEDIA KALBAR — Di tengah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), keterbatasan anggaran, serta kondisi infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar menganggarkan Rp19,1 miliar untuk pembangunan gedung parkir Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) melalui APBD Tahun Anggaran 2026.
Kebijakan tersebut menjadi sorotan karena dilakukan ketika pemerintah daerah juga menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Di sisi lain, sejumlah ruas jalan provinsi masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur.
Gubernur Kalimantan Barat juga kerap menyampaikan mengenai kondisi anggaran daerah yang terbatas. Karena itu, muncul pertanyaan publik mengenai skala prioritas penggunaan APBD, termasuk urgensi pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar.
Publik tentu bertanya, apakah pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar menjadi kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan dengan infrastruktur jalan provinsi yang hingga kini masih banyak membutuhkan perhatian?
Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai sumber pembiayaan pembangunan fasilitas untuk institusi Kejaksaan tersebut. Mengingat Kejaksaan merupakan institusi vertikal, publik mempertanyakan apakah pembangunan gedung parkir tersebut semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN atau dapat dibiayai melalui APBD.
Pertanyaan tersebut semakin mengemuka karena nilai anggaran yang disiapkan mencapai Rp19,1 miliar.
Wajar apabila publik meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar kebijakan, mekanisme penganggaran, urgensi pembangunan, serta alasan Pemprov Kalbar memilih menggunakan APBD untuk proyek tersebut.
Bahkan, muncul pertanyaan yang lebih jauh di tengah masyarakat mengenai apakah kebijakan tersebut memiliki kaitan dengan hubungan kelembagaan antara Pemprov Kalbar dan Kejati Kalbar, khususnya dalam konteks penegakan hukum.
Namun, pertanyaan tersebut tentu harus dijawab berdasarkan fakta, dokumen anggaran, serta penjelasan resmi dari pihak terkait, bukan berdasarkan asumsi.
PUPR Kalbar Belum Memberikan Penjelasan
Terkait persoalan tersebut, Media Kalbar telah melakukan konfirmasi kepada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat mengenai penganggaran pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar.
Namun hingga berita ini disusun, belum ada respons ataupun penjelasan resmi dari Dinas PUPR Kalbar mengenai dasar penganggaran dan alasan pembangunan tersebut menjadi bagian dari program APBD 2026.
Sementara itu, Kejati Kalbar melalui Kasi Penkum Kejati Kalbar I Wayan Gedin Arianta membenarkan adanya rencana pembangunan gedung parkir di lingkungan Kejati Kalbar.
“Pembangunan gedung parkir berada di samping masjid, kemungkinan September,” tulisnya melalui pesan singkat.
Informasi yang diperoleh Media Kalbar dari Mediakalbarnews.com menyebutkan bahwa pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar telah dianggarkan sebesar Rp19,1 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas PUPR Provinsi Kalbar.
Pada Agustus 2026, proyek tersebut disebut masih dalam proses lelang.
Nilainya Hampir Setara dengan Hibah SMA Mujahidin
Besarnya anggaran pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar tersebut juga menjadi perhatian jika dibandingkan dengan sejumlah proyek maupun bantuan pembangunan lainnya.
Nilai Rp19,1 miliar tersebut disebut hampir setara dengan dana hibah untuk pembangunan SMA Mujahidin yang nilainya sekitar Rp22 miliar, dengan selisih sekitar Rp3 miliar.
Anggaran pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar tersebut juga lebih besar dibandingkan dengan anggaran penuntasan pembangunan Waterfront Sambas yang disebut sekitar Rp14 miliar.
Perbandingan tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa kebutuhan setiap proyek sama. Namun, besarnya nilai anggaran membuat publik berhak mengetahui dasar penentuan prioritas pembangunan tersebut.
Publik Minta Transparansi
Di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat memahami alasan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp19,1 miliar untuk pembangunan fasilitas tersebut.
Pertanyaan publik bukan semata-mata mengenai pembangunan gedung parkir, tetapi menyangkut skala prioritas APBD, dasar hukum penganggaran, sumber dana, urgensi pembangunan, mekanisme pelaksanaan, hingga manfaatnya bagi kepentingan publik.
Terlebih, pemerintah daerah juga masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah di bidang infrastruktur, khususnya jalan provinsi yang kondisinya belum seluruhnya mantap.
Apakah pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar nantinya akan semegah fasilitas pendidikan yang dibangun melalui dukungan anggaran daerah?
Yang jelas, proyek gedung parkir Kejati Kalbar yang menggunakan anggaran Pemprov Kalbar tersebut layak mendapatkan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat, terlebih pelaksanaannya berlangsung di tengah kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran daerah.
Publik tentu berharap setiap rupiah APBD benar-benar ditempatkan berdasarkan kebutuhan, urgensi, manfaat, serta kepentingan masyarakat Kalimantan Barat.
Media Redaksi akan terus melakukan konfirmasi kepada pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai dasar penganggaran dan pelaksanaan pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar tersebut.
0 Komentar