JAKARTA — Persoalan pendataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu kembali menjadi perhatian. Hingga batas waktu penyampaian data yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), masih terdapat pemerintah daerah yang disebut belum berani memasukkan data karena mengaku belum menerima Surat Edaran (SE) Mendagri secara resmi.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan PPPK, terutama mereka yang menunggu kepastian mengenai pencatatan data kepegawaian dan kebutuhan anggaran daerah.
Batas waktu penyampaian data yang ditetapkan Kemendagri adalah Rabu, 26 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB.
Pemkab Ponorogo Disebut Masih Menunggu SE Resmi
Pengurus Forum PPPK Lintas Profesi Kabupaten Ponorogo, Ajun, menyampaikan bahwa hingga sekitar pukul 11.00 WIB pihaknya memperoleh informasi Pemkab Ponorogo belum menerima SE Mendagri tersebut secara resmi.
Menurut Ajun, pihak Forum PPPK Lintas Profesi bahkan telah menyerahkan salinan SE kepada pemerintah daerah sebagai bahan informasi.
Namun, pemerintah daerah disebut tetap menunggu surat yang dikirimkan secara resmi oleh Kemendagri sebelum mengambil langkah memasukkan data.
“Pemkab Ponorogo sampai pukul 11.00 WIB belum menerima SE Mendagri. Kami atas nama Forum PPPK Lintas Profesi sudah menyerahkan salinan SE Mendagri,” kata Ajun.
Ia mempertanyakan kondisi tersebut karena batas waktu penyampaian data sudah sangat dekat.
Menurutnya, persoalan administrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah jangan sampai pada akhirnya berdampak kepada PPPK yang tidak mengetahui persoalan teknis pengiriman surat maupun mekanisme internal pemerintahan.
Forum PPPK Khawatir Data Tidak Masuk
Forum PPPK Lintas Profesi menilai ketepatan waktu pendataan menjadi hal penting.
Sebab, data yang diminta Kemendagri berkaitan dengan jumlah pegawai serta kebutuhan anggaran belanja pegawai pemerintah daerah.
Apabila terdapat daerah yang tidak menyampaikan data tepat waktu, PPPK khawatir data mereka tidak tercatat sebagaimana mestinya dalam proses pemutakhiran yang dilakukan pemerintah pusat.
Ajun menegaskan bahwa PPPK, khususnya tenaga kesehatan dan tenaga teknis, tidak ingin persoalan administrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berujung pada kerugian bagi pegawai.
“Kami khususnya PPPK tenaga kesehatan dan teknis tidak mau tahu kenapa sampai deadline sudah habis waktu, tetapi pemda belum terima SE Mendagri itu,” tegasnya.
SE Mendagri Minta Data PPPK dan PPPK Paruh Waktu
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/6032/SJ tertanggal 21 Agustus 2026.
Surat tersebut ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan berkaitan dengan pemutakhiran data jumlah pegawai serta kebutuhan anggaran belanja pegawai pemerintah daerah.
Dalam surat tersebut, pemerintah daerah diminta menyampaikan data jumlah pegawai serta kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan selama satu tahun.
Data yang diminta juga mencakup kebutuhan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan persetujuan terakhir.
Di antaranya meliputi:
- PNS;
- PPPK penuh waktu;
- PPPK paruh waktu;
- PPPK penuh waktu guru dan tenaga kependidikan;
- PPPK penuh waktu tenaga kesehatan;
- PPPK paruh waktu guru dan tenaga kependidikan; serta
- PPPK paruh waktu tenaga kesehatan.
Data tersebut diminta disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat 26 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB melalui mekanisme yang ditentukan Kemendagri.
Pemerintah Daerah Diminta Tidak Lalai
Persoalan ini bukan sekadar masalah pengiriman dokumen.
Data kepegawaian menjadi bagian penting dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Karena itu, akurasi dan ketepatan waktu penyampaian data menjadi sangat penting.
Pemerintah daerah harus memastikan seluruh data PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang menjadi tanggung jawabnya tercatat secara benar, objektif dan sesuai kondisi faktual.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga perlu memastikan komunikasi administratif dengan pemerintah daerah berjalan efektif sehingga tidak muncul alasan keterlambatan karena surat belum diterima secara resmi.
Jangan sampai persoalan birokrasi dan mekanisme distribusi surat justru menjadi beban bagi pegawai yang seharusnya mendapatkan kepastian.
PPPK Minta Kepastian
Para PPPK kini menunggu kepastian mengenai apakah seluruh data mereka telah dimasukkan sesuai permintaan Kemendagri.
Kekhawatiran tersebut semakin kuat karena batas waktu penyampaian data telah ditentukan secara jelas.
Forum PPPK berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah yang diperlukan dan tidak membiarkan persoalan administratif berlarut-larut.
Pemerintah daerah juga diharapkan terbuka mengenai status pendataan di wilayah masing-masing sehingga PPPK mengetahui apakah data mereka sudah tercatat atau masih dalam proses.
Jangan Sampai Pegawai Jadi Korban Administrasi
Pendataan PPPK dan PPPK Paruh Waktu bukan sekadar angka dalam tabel anggaran.
Di balik setiap data terdapat pegawai yang bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari tenaga kesehatan, guru, tenaga kependidikan hingga tenaga teknis pemerintahan.
Karena itu, ketidaktepatan data maupun keterlambatan administrasi berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar apabila tidak segera diselesaikan.
Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan proses pendataan berjalan transparan, akurat dan tidak menimbulkan kerugian bagi pegawai.
D
eadline boleh berakhir, tetapi kepastian terhadap hak dan status data PPPK tidak boleh ikut menggantung.
Kini publik dan para PPPK menunggu penjelasan pemerintah daerah: apakah seluruh data PPPK dan PPPK Paruh Waktu telah benar-benar disampaikan kepada Kemendagri sebelum batas waktu berakhir?
Sumber: JPNN.com
JAKARTA — 26 AGUSTUS 2026
0 Komentar