JAKARTA — Dugaan hilangnya dana nasabah senilai Rp2,58 miliar melalui transaksi pemindahan dana yang disebut dilakukan tanpa otorisasi kini menjadi sorotan. Persoalan tersebut telah bergulir dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melibatkan PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS) bersama sejumlah nasabah sebagai pihak penggugat terhadap PT Bank Central Asia Tbk (BCA) beserta jajaran direksinya.
Perkara tersebut mendapat perhatian dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya menunggu proses persidangan, tetapi menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan transaksi tanpa otorisasi tersebut.
Menurut Uchok, munculnya sengketa antara nasabah dan institusi perbankan seharusnya menjadi perhatian regulator karena menyangkut aspek perlindungan konsumen, keamanan dana masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.
“Seharusnya OJK sudah turun tangan melakukan pemanggilan kepada komisaris, Presiden Direktur Bank BCA Hendra Lembong, Direktur Bank BCA, dan Wakil Presiden Direktur John Kosasih,” kata Uchok, Sabtu (21/8/2026).
OJK Diminta Tidak Hanya Menunggu Putusan Pengadilan
Uchok menilai proses hukum di pengadilan tidak semestinya menjadi alasan bagi regulator untuk pasif.
Menurut dia, pengawasan sektor jasa keuangan tetap diperlukan ketika terdapat dugaan transaksi yang tidak diotorisasi dan berpotensi merugikan nasabah.
“Biarpun kasus ini sudah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, OJK jangan hanya berdiam diri atau sekadar menonton. OJK harus menjalankan fungsi pengawasannya,” ujarnya.
Ia meminta OJK melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme transaksi yang dipersoalkan, termasuk bagaimana pemindahan dana dapat terjadi, siapa yang memberikan otorisasi, bagaimana sistem keamanan bekerja, serta apakah prosedur perlindungan nasabah telah dijalankan sebagaimana mestinya.
Bagi Uchok, persoalan utama bukan sekadar siapa yang nantinya menang atau kalah dalam gugatan perdata. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan keamanan dana nasabah dan integritas sistem perbankan.
Dugaan Transaksi Tanpa Otorisasi Harus Dibuka Terang
Dugaan pemindahan dana tanpa otorisasi menjadi titik utama yang harus diperiksa secara menyeluruh.
Apabila benar terdapat transaksi yang dilakukan tanpa persetujuan pihak yang berhak, maka perlu diketahui bagaimana transaksi tersebut dapat lolos dari sistem pengamanan.
Sebaliknya, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata transaksi tersebut memiliki dasar otorisasi yang sah, hal tersebut juga harus dapat dijelaskan secara transparan sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa dana nasabah dapat berpindah tanpa mekanisme yang jelas.
“OJK harus bertindak cepat melakukan penyelidikan atas dugaan hilangnya dana nasabah senilai Rp2,58 miliar dengan modus melalui transaksi pemindahan dana tanpa otorisasi,” tegas Uchok.
Namun demikian, dugaan tersebut tetap harus ditempatkan sebagai materi sengketa yang sedang diuji. Belum dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran atau tindak pidana sebelum adanya hasil pemeriksaan dan putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Nasabah Jangan Dibiarkan Menghadapi Bank Sendirian
Uchok juga menyoroti posisi nasabah ketika menghadapi institusi keuangan dengan sumber daya dan sistem hukum yang jauh lebih besar.
Menurutnya, regulator harus memastikan mekanisme perlindungan konsumen benar-benar berjalan ketika terjadi perselisihan terkait keamanan dana.
“OJK tidak boleh takut dengan perusahaan perbankan. OJK tetap harus memastikan hak nasabah terlindungi. Jangan sampai nasabah harus berjuang sendirian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” katanya.
Ia menilai kehadiran regulator justru sangat dibutuhkan untuk memastikan persoalan dapat diperiksa secara objektif berdasarkan dokumen transaksi, sistem perbankan, bukti otorisasi dan mekanisme keamanan yang berlaku.
CBA Soroti Penerimaan Pungutan OJK
Selain persoalan perlindungan nasabah, Uchok juga menyoroti penerimaan pungutan OJK dari sektor jasa keuangan.
Ia menyebut berdasarkan data yang digunakannya, pungutan dari sektor perbankan kepada OJK disebut mencapai sekitar Rp8,1 triliun pada 2023, Rp8,3 triliun pada 2024, dan Rp8,4 triliun pada 2025.
Menurut Uchok, besarnya penerimaan tersebut semestinya sejalan dengan kualitas pengawasan terhadap industri jasa keuangan.
Ia meminta OJK menunjukkan bahwa fungsi regulator bukan sekadar mengatur dan menarik pungutan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan ketika menghadapi persoalan dengan lembaga jasa keuangan.
“Yang paling penting adalah bagaimana OJK memastikan uang nasabah aman dan hak nasabah terlindungi,” pungkasnya.
Gugatan Masih Berproses
Perkara antara PT Paramitra Alfa Sekuritas bersama sejumlah nasabah dengan BCA dan jajaran direksinya saat ini masih menjadi bagian dari proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum atas transaksi pemindahan dana yang disebut dilakukan tanpa otorisasi.
Karena perkara masih berjalan, seluruh dalil para pihak masih harus diuji melalui proses pembuktian di pengadilan.
Publik kini menunggu apakah OJK akan mengambil langkah pengawasan terhadap dugaan transaksi tersebut dan memberikan penjelasan mengenai mekanisme perlindungan konsumen yang berlaku.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut nilai Rp2,58 miliar, tetapi juga menyentuh pertanyaan yang lebih besar: seberapa kuat sistem perbankan melindungi dana nasabah dan seberapa cepat regulator bertindak ketika muncul dugaan transaksi yang tidak diotorisasi?
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada BCA, OJK, PT Paramitra Alfa Sekuritas, para nasabah terkait, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini. Setiap penjelasan resmi dan dokumen pendukung akan menjadi bagian penting dalam pemberitaan lanjutan.
(Redaksi)
0 Komentar