PESISIR BARAT — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) di SDN 47 Krui, Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menjadi sorotan. Sejumlah pos realisasi anggaran tahun 2024 hingga 2025 dipertanyakan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian antara anggaran yang tercatat dalam laporan dengan kondisi yang disebut-sebut ditemukan di lapangan.
Sorotan tersebut terutama menyangkut anggaran pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, serta pembayaran honor yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah selama periode pencairan 2024–2025.
Informasi yang diperoleh tim investigasi menyebutkan, pengelolaan anggaran tersebut dilakukan pada masa kepemimpinan kepala sekolah berinisial BS. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan penjelasan substantif mengenai penggunaan masing-masing anggaran yang dipersoalkan.
Anggaran Perpustakaan dan Sarpras Jadi Sorotan
Berdasarkan data realisasi yang menjadi bahan penelusuran, pada pencairan tahap pertama tanggal 17 Januari 2024, tercatat:
- Pengembangan perpustakaan: Rp60.124.000
- Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah: Rp19.267.000
- Pembayaran honor: Rp29.600.000
Kemudian pada pencairan tahap kedua tanggal 12 Agustus 2024, tercatat:
- Pengembangan perpustakaan: Rp5.480.000
- Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah: Rp47.974.000
- Pembayaran honor: Rp32.090.000
Sementara pada tahun anggaran 2025, pencairan tahap pertama tanggal 21 Januari 2025 mencatat:
- Pengembangan perpustakaan: Rp4.824.000
- Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah: Rp24.061.000
- Pembayaran honor: Rp25.500.000
Sedangkan pencairan tahap kedua tanggal 8 Agustus 2025 tercatat:
- Pengembangan perpustakaan: Rp38.681.000
- Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah: Rp17.228.000
- Pembayaran honor: Rp25.500.000
Jika seluruh nominal pada tiga pos tersebut dijumlahkan berdasarkan data yang diperoleh, nilainya mencapai sekitar Rp359,8 juta selama periode 2024–2025.
Besarnya nilai anggaran tersebut menjadi alasan munculnya pertanyaan publik mengenai realisasi fisik maupun administrasinya.
Warga Pertanyakan Kondisi Sekolah
Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan bahwa kondisi fisik sekolah dinilai masih relatif baik. Karena itu, sumber tersebut mempertanyakan besarnya anggaran yang dicatat untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.
"Untuk bangunan kita masih aman, Pak. Kami juga kaget, kok ada dana perawatan. Untuk honorer kebanyakan TKD, Pak," ungkap sumber.
Pernyataan tersebut tentu belum dapat dijadikan bukti adanya penyimpangan. Namun, informasi tersebut menjadi alasan penting bagi instansi berwenang untuk melakukan verifikasi terhadap laporan penggunaan dana dengan kondisi faktual di lapangan.
Apakah pekerjaan pemeliharaan benar-benar dilaksanakan? Berapa nilai pekerjaan sebenarnya? Siapa pihak yang mengerjakan? Apakah terdapat dokumen pendukung, bukti pembayaran, nota, kuitansi, serta hasil pekerjaan yang sesuai dengan nilai anggaran?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui pemeriksaan dan audit yang objektif.
Dugaan Mark-Up Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Dilemparkan
Dugaan mark-up atau penggelembungan anggaran merupakan persoalan serius apabila benar terjadi. Namun, tuduhan tersebut tidak boleh berhenti pada informasi dari sumber maupun perbandingan sederhana antara laporan dan kondisi fisik.
Pembuktian harus dilakukan melalui pemeriksaan dokumen anggaran, laporan realisasi, bukti transaksi, kontrak atau surat pesanan apabila ada, bukti pembayaran, volume pekerjaan, harga satuan, serta pemeriksaan fisik di sekolah.
Dengan demikian, publik dapat mengetahui apakah angka yang tercantum dalam laporan benar-benar sesuai dengan pekerjaan dan barang yang diterima sekolah.
Sumber juga mempertanyakan besarnya anggaran yang dialokasikan pada beberapa pos.
"Jika memang kepala sekolah menganggarkan dana sebesar itu, tentu kami akan mempertanyakan. Kami heran, ke mana dana pemeliharaan tersebut dan dana yang lainnya?" katanya.
Publik Minta Audit Independen
Munculnya pertanyaan tersebut membuat masyarakat meminta Inspektorat, Dinas Pendidikan, maupun aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Audit diperlukan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan Dana BOS benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat langsung bagi peserta didik serta kepentingan sekolah.
Apabila hasil audit menemukan adanya ketidaksesuaian administrasi, maka harus dilakukan koreksi sesuai ketentuan. Jika ditemukan kerugian negara, proses pengembalian maupun pertanggungjawaban harus ditempuh. Sedangkan apabila ditemukan bukti adanya perbuatan pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai hukum yang berlaku.
Potensi Jerat UU Tipikor Jika Terbukti
Apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan nantinya ditemukan bukti yang cukup bahwa terdapat tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan, pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Salah satu ketentuan yang dapat menjadi perhatian adalah Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor apabila terbukti terdapat perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Selain itu, Pasal 3 UU Tipikor dapat diterapkan apabila terbukti seseorang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.
Sementara Pasal 18 UU Tipikor mengatur mengenai pidana tambahan, termasuk pembayaran uang pengganti sesuai ketentuan hukum.
Namun, penerapan pasal-pasal tersebut sepenuhnya bergantung pada hasil penyelidikan, penyidikan, alat bukti, dan keputusan aparat penegak hukum maupun pengadilan. Tidak tepat menyatakan seseorang telah melakukan korupsi sebelum adanya pembuktian hukum.
Kepala Sekolah Dikonfirmasi
Tim investigasi media Integtv telah berupaya meminta klarifikasi kepada kepala SDN 47 Krui melalui sambungan telepon dan aplikasi WhatsApp.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan substantif mengenai sejumlah pos anggaran yang menjadi sorotan.
Klarifikasi dari pihak sekolah penting untuk menjelaskan dasar penggunaan anggaran, realisasi pekerjaan, pihak pelaksana, serta dokumen pertanggungjawaban masing-masing kegiatan.
Media memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada kepala sekolah, pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, maupun pihak terkait lainnya.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Sekadar Diam
Sorotan terhadap Dana BOS bukan persoalan kecil. Dana tersebut bersumber dari keuangan negara dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.
Karena itu, setiap rupiah yang dicairkan semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, faktual, dan hukum.
Jika seluruh penggunaan dana memang sesuai aturan, audit dan klarifikasi justru menjadi kesempatan bagi pihak sekolah untuk membersihkan berbagai dugaan yang berkembang.
Sebaliknya, jika pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan, publik tentu berharap tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Pertanyaannya kini sederhana tetapi mendasar:
Apakah ratusan juta rupiah anggaran pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana-prasarana, dan pembayaran honor di SDN 47 Krui benar-benar terealisasi sesuai laporan?
Jawabannya tidak boleh berdasarkan asumsi.
Biarkan dokumen, audit, pemeriksaan fisik, dan hukum yang membuktikannya.
Sumber: Integtv — Tim Investigasi
0 Komentar