KUPANG – Polemik terkait penyematan gelar adat kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terus memunculkan berbagai tanggapan. Kali ini, Kelompok Cipayung Plus Kota Kupang menyatakan penolakan terhadap penyematan gelar "Raja Timor" apabila diklaim mewakili seluruh masyarakat Timor tanpa melalui mekanisme adat yang sah dan mendapat legitimasi dari lembaga adat yang berwenang.
Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus menegaskan bahwa gelar adat di lingkungan masyarakat Timor bukan sekadar simbol penghormatan, melainkan merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan legitimasi adat yang tinggi. Oleh karena itu, setiap pemberian gelar adat harus mengikuti tata cara, norma, dan mekanisme yang berlaku dalam sistem adat setempat.
Menurut mereka, proses pemberian gelar adat tidak dapat dilakukan secara sepihak ataupun diklaim mewakili seluruh masyarakat adat tanpa adanya persetujuan para pemangku adat yang memiliki kewenangan.
"Masyarakat jangan mudah memberikan gelar kebangsawanan ataupun raja karena itu adalah warisan para leluhur yang agung," demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap Cipayung Plus Kota Kupang.
Adat Dinilai Harus Tetap Dijaga dari Kepentingan Politik
Cipayung Plus juga berpandangan bahwa simbol-simbol adat, termasuk gelar kebangsawanan dan gelar kehormatan, harus dijaga marwah serta kehormatannya agar tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis maupun kepentingan lain di luar nilai-nilai budaya.
Mereka menilai kehadiran Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari agenda yang mendapat perhatian publik. Karena itu, organisasi tersebut mengingatkan agar seluruh pihak menghormati tata kelola adat yang berlaku dan tidak mengaitkan simbol adat dengan kepentingan politik.
Menurut mereka, lembaga adat memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan pemberian gelar kepada seseorang, sehingga proses tersebut harus dihormati oleh seluruh pihak.
Menambah Dinamika Perdebatan Publik
Pernyataan Cipayung Plus menambah beragam respons yang muncul setelah beredarnya informasi mengenai penyematan gelar kepada Jokowi dalam sebuah prosesi adat di Kupang.
Sebelumnya, sejumlah pihak, termasuk unsur masyarakat adat, telah menyampaikan klarifikasi mengenai prosesi tersebut. Di sisi lain, muncul pula berbagai pandangan dari organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga tokoh adat mengenai pentingnya menjaga keaslian mekanisme adat dalam setiap pemberian gelar kehormatan.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya dipandang dari sisi seremonial, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap nilai-nilai budaya, legitimasi adat, dan pelestarian tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Dorong Penyelesaian Secara Bijaksana
Cipayung Plus berharap seluruh pihak dapat menghormati lembaga adat sebagai institusi budaya yang memiliki aturan dan kewenangan tersendiri. Organisasi tersebut juga mengajak masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana, tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi, serta tetap menjaga persatuan dan saling menghormati di tengah keberagaman budaya Indonesia.
Di tengah berkembangnya berbagai pandangan di ruang publik, polemik mengenai penyematan gelar adat ini menjadi pengingat bahwa setiap tradisi dan simbol budaya memiliki nilai luhur yang perlu dijaga bersama agar tetap menjadi warisan yang dihormati oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.
(Redaksi)
0 Komentar