SEMARANG, JAWA TENGAH — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong transformasi pelayanan pertanahan dengan menghadirkan Layanan Peralihan Hak 10 Hari. Program tersebut dirancang untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dalam proses peralihan hak atas tanah, termasuk balik nama sertipikat.
Selama ini, proses peralihan hak atas tanah tidak hanya berkaitan dengan Kantor Pertanahan (Kantah), tetapi juga melibatkan sejumlah pihak, antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pemerintah daerah (Pemda). Tahapan yang melibatkan beberapa pihak tersebut terkadang membuat masyarakat harus menunggu tanpa kepastian kapan seluruh proses dapat diselesaikan.
Melalui layanan baru tersebut, ATR/BPN berupaya membangun sistem pelayanan yang lebih terukur, cepat dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Proses Dibagi Menjadi Tiga Tahapan
Layanan Peralihan Hak 10 Hari dirancang dengan pembagian waktu pada setiap tahapan.
Tahap pertama berupa verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah yang ditargetkan selesai dalam waktu maksimal tiga hari.
Selanjutnya, proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT ditargetkan berlangsung selama dua hari.
Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan masyarakat melakukan pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), proses di Kantor Pertanahan ditargetkan selesai paling lama lima hari.
Dengan pembagian tahapan tersebut, total proses peralihan hak ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari.
Mulai Uji Coba 17 Agustus 2026
Penerapan layanan tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui pilot project.
Tahap pertama dijadwalkan mulai 17 Agustus 2026 di 17 Kantor Pertanahan. Salah satu Kantah yang menjadi lokasi uji coba adalah Kantah Kota Semarang.
Selanjutnya, tahap kedua direncanakan mulai 24 September 2026 di 24 Kantah. Setelah pelaksanaan tahap awal tersebut, layanan akan diperluas secara bertahap.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses administrasi pertanahan, tetapi juga memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai batas waktu penyelesaian layanan.
Pengalaman Masyarakat Jadi Gambaran Kesiapan
Menjelang pelaksanaan uji coba, masyarakat yang telah memiliki pengalaman mengurus peralihan hak di Kantah Kota Semarang menyambut positif kebijakan tersebut.
Tulus Satriawan (53), salah seorang masyarakat yang pernah mengurus balik nama sertipikat tanah di Kantah Kota Semarang, mengatakan proses peralihan hak yang dilakukannya sebelumnya relatif cepat apabila seluruh dokumen persyaratan telah lengkap.
“Pengalaman saya, kalau berkasnya sudah lengkap, proses Peralihan Hak biasanya selesai sekitar tujuh hari kerja. Proses berkasnya hanya tiga hari di Kantah. Jadi saya yakin, Kantah Kota Semarang sudah siap menjalankan layanan ini,” ujar Tulus saat ditemui di Kantah Kota Semarang, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, kepastian waktu menjadi salah satu hal penting bagi masyarakat yang sedang mengurus dokumen pertanahan.
Masyarakat Butuh Kepastian, Bukan Sekadar Kecepatan
Hal senada disampaikan Dedi (32), yang saat ini sedang mengurus proses peralihan hak di Kantah Kota Semarang.
Ia menilai pelayanan yang diterimanya sejauh ini telah berjalan sesuai harapan. Namun, menurutnya, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pelayanan yang cepat.
Kepastian kapan proses akan selesai juga menjadi kebutuhan penting agar masyarakat dapat mengetahui kapan produk layanan dapat diterima.
“Selama ini, kalau persyaratannya sudah lengkap, prosesnya memang sudah cepat. Dengan adanya target waktu penyelesaian ini, kami jadi lebih memiliki kepastian kapan berkas akan selesai,” ujar Dedi.
Dorong Pelayanan Pertanahan Lebih Pasti dan Transparan
Program Layanan Peralihan Hak 10 Hari menjadi bagian dari upaya ATR/BPN melakukan pembenahan pelayanan pertanahan dengan memberikan standar waktu yang lebih jelas kepada masyarakat.
Keberhasilan program tersebut nantinya tidak hanya bergantung pada Kantor Pertanahan, tetapi juga membutuhkan koordinasi dan kedisiplinan seluruh pihak yang terlibat dalam proses peralihan hak, mulai dari Pemda, PPAT hingga masyarakat sebagai pemohon.
Dengan adanya target waktu pada setiap tahapan, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi ketidakpastian dalam proses pengurusan peralihan hak sepanjang seluruh persyaratan telah dipenuhi.
SEMARANG, JAWA TENGAH — 13 AGUSTUS 2026
Sumber: Kementerian ATR/BPN
0 Komentar