PONTIANAK — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) memperketat proses harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kapuas Hulu yang mengatur mengenai Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan regulasi yang nantinya ditetapkan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif, khususnya dalam mengatur keberadaan serta tata kerja Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD.
Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperbup tersebut digelar di Ruang Rapat Andi Agtas Kanwil Kemenkum Kalbar, Pontianak, Kamis (27/8/2026).
Forum tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan produk hukum daerah. Tidak hanya membahas substansi aturan, tim harmonisasi juga mencermati dasar kewenangan, hubungan antarregulasi, serta batas materi yang dapat diatur melalui Peraturan Bupati.
Rapat dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora, bersama Tim Kerja 1 Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan.
Turut mengikuti pembahasan Plt. Sekretaris DPRD Kapuas Hulu Bambang, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Hermanus, Kabag Hukum Setda Kapuas Hulu Lilis, perwakilan BKAD Kapuas Hulu, serta Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat yang mengikuti rapat secara daring.
Jangan Sampai Raperbup Masuk ke Ranah Internal DPRD
Dalam pembahasan, tim harmonisasi menemukan sejumlah materi yang perlu diperbaiki agar konstruksi hukum Raperbup tidak melampaui kewenangan kepala daerah.
Salah satu persoalan utama adalah materi mengenai Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang sebenarnya telah memiliki dasar hukum dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2017.
Namun, draf Raperbup yang diajukan dinilai masih terlalu jauh mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tata kerja internal DPRD.
Padahal, pengaturan mengenai mekanisme internal DPRD pada prinsipnya merupakan ranah yang memiliki instrumen hukum tersendiri, termasuk melalui Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
Karena itu, harmonisasi dilakukan untuk memastikan Peraturan Bupati tidak mengambil ruang pengaturan yang menjadi kewenangan DPRD.
Persoalan tersebut dinilai penting karena kesalahan dalam menentukan ruang lingkup regulasi dapat menimbulkan konflik norma dan kerancuan kewenangan ketika aturan tersebut diterapkan.
Kemenkum Soroti Batas Kewenangan
Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora menegaskan bahwa proses harmonisasi bukan sekadar memperbaiki redaksional pasal, tetapi memastikan setiap norma memiliki dasar kewenangan yang jelas.
Menurutnya, sebuah produk hukum daerah harus disusun secara cermat agar tidak menciptakan aturan yang justru tumpang tindih dengan regulasi lain.
“Kami ingin memastikan Raperbup ini benar-benar tepat sasaran — mengatur apa yang memang menjadi kewenangan Bupati, tanpa masuk ke ranah pengaturan internal DPRD yang punya mekanismenya sendiri.”
Jonny menilai ketelitian tersebut diperlukan agar regulasi yang dihasilkan memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari potensi konflik kewenangan di kemudian hari.
“Ketelitian semacam ini penting agar produk hukum yang dihasilkan tidak menimbulkan kerancuan kewenangan di kemudian hari, sekaligus memberikan kepastian hukum yang jelas bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD Kapuas Hulu dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Pengangkatan Tim Ahli Harus Sesuai Ketentuan
Selain membahas batas materi Raperbup, forum harmonisasi juga mencermati ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
Pembahasan diarahkan agar materi Raperbup selaras dengan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, khususnya terkait tata cara pengangkatan dan pemberhentian Tim Ahli oleh Sekretaris DPRD.
Penyesuaian tersebut diperlukan agar mekanisme yang nantinya dituangkan dalam Raperbup tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dengan demikian, posisi Sekretariat DPRD, Bupati dan DPRD dalam kaitannya dengan keberadaan Tim Ahli dapat ditempatkan secara proporsional berdasarkan kewenangan masing-masing.
Hak Keuangan Juga Harus Memiliki Dasar yang Jelas
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah pengaturan mengenai hak keuangan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
Tim harmonisasi menekankan bahwa ketentuan mengenai hak keuangan harus merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, sebagaimana telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.
Artinya, Raperbup tidak dapat menetapkan ketentuan keuangan secara bebas tanpa memperhatikan kerangka regulasi nasional.
Penyesuaian tersebut diperlukan agar tidak terjadi persoalan ketika aturan mulai diterapkan, khususnya berkaitan dengan pembiayaan, hak keuangan dan aspek administratif Tim Ahli.
Raperbup Tidak Ditolak, tetapi Harus Diperbaiki
Setelah seluruh materi dibahas, rapat tidak menyatakan penyusunan Raperbup harus dihentikan.
Sebaliknya, forum menyimpulkan bahwa Raperbup masih dapat dilanjutkan setelah dilakukan sejumlah penyempurnaan substansi.
Ruang lingkup materi juga disepakati untuk dipersempit.
Fokus Raperbup diarahkan pada hal-hal yang memang menjadi kewenangan Bupati, terutama terkait aspek pendelegasian dari Perda, pemenuhan hak keuangan dan aspek administratif.
Sementara materi yang menyangkut mekanisme internal DPRD akan diselaraskan dengan Tata Tertib DPRD agar tidak terjadi duplikasi pengaturan.
Pemkab Kapuas Hulu Diminta Petakan Regulasi Eksisting
Sebagai tindak lanjut hasil harmonisasi, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan pemetaan kembali terhadap Peraturan Bupati yang telah ada sebagai pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2017.
Pemetaan tersebut menjadi penting untuk mengetahui regulasi mana yang masih berlaku, materi apa yang perlu diperbarui, serta bagian mana yang berpotensi bertabrakan dengan regulasi baru.
Pemkab Kapuas Hulu juga akan menyelaraskan substansi Raperbup dengan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
Inventarisasi regulasi juga akan dirapikan sehingga penyusunan produk hukum daerah tidak dilakukan secara parsial.
Harmonisasi Jadi Benteng Pencegah Konflik Norma
Proses harmonisasi Raperbup Tim Ahli DPRD Kapuas Hulu menunjukkan bahwa penyusunan regulasi daerah tidak cukup hanya berorientasi pada kebutuhan administratif.
Setiap norma harus memiliki dasar hukum, batas kewenangan dan hubungan yang jelas dengan peraturan lainnya.
Jika hal tersebut tidak diperhatikan sejak awal, regulasi yang seharusnya memberikan kepastian justru dapat melahirkan persoalan baru berupa tumpang tindih kewenangan, konflik norma hingga kesulitan dalam implementasi.
Karena itu, penyempurnaan Raperbup menjadi langkah penting sebelum regulasi tersebut ditetapkan.
Kemenkum Kalbar menempatkan proses harmonisasi sebagai bagian dari upaya memastikan setiap produk hukum daerah memiliki konstruksi yang jelas, tidak saling bertentangan dan dapat diterapkan secara efektif.
Dengan perbaikan tersebut, Raperbup tentang Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD Kapuas Hulu diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintah daerah, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum, kejelasan kewenangan dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas DPRD.
Fredy Legito
0 Komentar