KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — Bupati Kubu Raya, Sujiwo, akhirnya buka suara terkait viralnya dugaan aksi arogansi yang terjadi di RSUD Tuan Besar Syarif Idrus beberapa waktu lalu.
Sujiwo menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan toleransi terhadap tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan norma maupun aturan. Ia bahkan menyatakan mengecam dan mengutuk perilaku siapa pun yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Sujiwo pada Rabu (12/8/2026) sebagai respons atas perhatian publik terhadap video maupun informasi mengenai dugaan kejadian tersebut.
“Sebagai pribadi dan Bupati, saya tidak pernah memberikan toleransi, tidak sedikit pun membenarkan, bahkan mengutuk perilaku itu,” kata Sujiwo.
Tidak Ada Perlakuan Khusus
Sujiwo menegaskan sikap tersebut berlaku secara menyeluruh tanpa melihat latar belakang maupun hubungan seseorang dengannya.
Menurutnya, siapa pun yang melakukan tindakan melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai mekanisme yang berlaku.
Bahkan, apabila pihak yang diduga terlibat memiliki hubungan keluarga dengannya, Sujiwo memastikan tidak akan memberikan perlakuan khusus.
Ia menegaskan bahwa kedudukan seseorang di mata hukum harus tetap sama.
“Saya pastikan saya tidak akan ikut campur, apalagi sampai menghalang-halangi. Semua di mata hukum harus sama,” tegasnya.
Persilakan Tempuh Jalur Hukum
Sujiwo juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat peristiwa tersebut, ia mempersilakan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Menurutnya, laporan tersebut nantinya harus diproses berdasarkan fakta, bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sikap tersebut, kata Sujiwo, merupakan bentuk komitmennya agar persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tidak diselesaikan melalui tekanan, hubungan pribadi maupun kekuasaan.
“Indonesia ini negara hukum. Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan laporkan kepada aparat penegak hukum. Saya tidak akan menghalangi proses hukum,” ujarnya.
Keluarga Diminta Menjaga Nama Baik
Selain memberikan penegasan kepada publik, Sujiwo juga mengingatkan pihak keluarganya agar tidak melakukan tindakan yang justru dapat mencoreng nama baik keluarga maupun pemerintah daerah.
Ia berharap orang-orang terdekatnya dapat memahami posisi dirinya sebagai kepala daerah sekaligus figur publik yang setiap tindakannya turut menjadi perhatian masyarakat.
Sujiwo bahkan menegaskan bahwa keluarga seharusnya menjadi pihak yang ikut menjaga nama baik, bukan justru menimbulkan persoalan yang dapat berdampak terhadap reputasi dirinya maupun pemerintahan daerah.
“Harusnya kalau mereka keluarga saya, mereka menjaga saya, menjaga nama baik saya, bukan sebaliknya,” ujarnya.
Tegaskan Pemerintahan Tidak Membenarkan Arogansi
Pernyataan Bupati Kubu Raya tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah tidak membenarkan tindakan arogansi, tekanan maupun perlakuan yang dapat merugikan masyarakat, termasuk dalam lingkungan pelayanan kesehatan.
RSUD sebagai fasilitas pelayanan publik seharusnya menjadi tempat masyarakat memperoleh pelayanan secara aman, tertib dan profesional.
Karena itu, setiap dugaan tindakan yang bertentangan dengan prinsip pelayanan publik perlu mendapat perhatian dan ditangani melalui mekanisme yang tepat.
Sujiwo menegaskan bahwa dirinya tidak akan menggunakan jabatan maupun kewenangannya untuk melindungi pihak tertentu apabila persoalan tersebut memang masuk dalam ranah hukum.
Dengan sikap tersebut, ia meminta seluruh pihak menyerahkan proses pemeriksaan kepada institusi yang memiliki kewenangan agar persoalan dapat diselesaikan secara objektif dan berdasarkan hukum.
KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — 12 AGUSTUS 2026
Sumber: Dikutip dari Prokopimda KKR
0 Komentar