SINTANG – Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, menegaskan bahwa proses pengajuan hingga penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Sintang harus dilaksanakan secara tertib, transparan, cermat, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya konflik pertanahan yang dapat merugikan masyarakat, pemerintah, maupun pelaku usaha di masa mendatang.
Penegasan itu disampaikan Bupati saat menghadiri Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah B yang membahas permohonan HGU dari sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan koperasi pengelola kebun sawit di Aula Hotel Bagoes Sintang, Kamis (30/7/2026).
Sidang tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sintang, perwakilan perusahaan perkebunan, koperasi, camat, kepala desa, unsur Forkopimcam, serta pimpinan organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Gregorius meminta seluruh tahapan penerbitan HGU dilakukan melalui proses kajian yang komprehensif, baik dari aspek administrasi, teknis, maupun kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, setiap permohonan harus melalui verifikasi berjenjang agar hak yang diterbitkan benar-benar memiliki kepastian hukum serta tidak menjadi sumber sengketa di kemudian hari.
"Setiap permohonan pengajuan HGU wajib dipelajari terlebih dahulu dan dilakukan pengkajian secara bertingkat, sehingga HGU yang diterbitkan tidak prematur dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," tegas Gregorius.
Bupati juga mengingatkan bahwa persoalan pertanahan merupakan isu yang sangat sensitif karena menyangkut hak masyarakat, keberlangsungan investasi, serta kepastian hukum. Oleh sebab itu, seluruh pihak diminta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses penerbitan HGU.
Sebagai contoh nyata, Gregorius mengungkapkan pengalaman yang terjadi di kampung halamannya. Ia mengaku masih merasakan dampak dari penerbitan HGU pada masa lalu yang dinilai kurang memperhatikan aspek sosial dan keberadaan ruang-ruang penting milik masyarakat.
"Saya merasakan sendiri, di desa saya sampai lokasi kuburan pun sudah tidak ada lagi karena semuanya masuk HGU akibat kebijakan belasan bahkan puluhan tahun yang lalu. Seandainya sejak awal proses HGU dilakukan dengan benar dan bertahap, saya yakin persoalan seperti itu tidak akan terjadi," ungkapnya.
Menurut Gregorius, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan serupa. Ia menegaskan bahwa pembangunan dan investasi harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat maupun memicu konflik agraria di masa depan.
Bupati menepis anggapan bahwa sikap kehati-hatian pemerintah merupakan bentuk penghambatan terhadap investasi. Sebaliknya, menurutnya, proses administrasi yang tertib justru memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak.
"Saya ingin melindungi semua pihak. Kalau prosesnya benar, BPN nyaman bekerja, masyarakat merasa terlindungi, dan pengusaha juga memperoleh kepastian hukum sehingga dapat menjalankan usahanya dengan tenang. Saya tidak ingin lagi muncul persoalan saling menyerobot atau sengketa lahan di kemudian hari," ujarnya.
Kepada para kepala desa, Gregorius memberikan perhatian khusus agar lebih teliti dalam memberikan rekomendasi terhadap setiap usulan HGU. Ia meminta seluruh rekomendasi didasarkan pada kondisi riil di lapangan, dilakukan secara transparan, terdokumentasi dengan baik, serta tidak melampaui kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.
Ia juga mengingatkan bahwa investasi perkebunan melibatkan modal yang besar, sehingga kesalahan dalam proses administrasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi seluruh pihak apabila kemudian muncul sengketa hukum.
"Untuk kepala desa, lihat benar-benar setiap pengajuan HGU. Semua harus tersurat dan sesuai aturan. Jangan sampai melangkahi kewenangan. Pengusaha bekerja dengan modal yang sebagian besar berasal dari pinjaman. Kalau kemudian muncul masalah karena administrasi yang tidak benar, tentu semua pihak akan dirugikan. Itulah sebabnya saya hadir langsung dalam sidang ini," tegasnya.
Melalui Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah B tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang berharap seluruh proses penerbitan HGU ke depan semakin profesional, akuntabel, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang kuat.
Pemerintah juga menegaskan bahwa investasi yang sehat harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat, kepastian hukum bagi dunia usaha, serta tata kelola pertanahan yang baik agar pembangunan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa meninggalkan konflik bagi generasi mendatang.
(Fredy Legito)
0 Komentar