WONOGIRI – Kasus dugaan peredaran minyak goreng MinyaKita yang dikeluhkan masyarakat karena mengeluarkan aroma menyerupai minyak tanah atau solar memasuki babak baru. Operasional pabrik produsen PT Kusuma Mukti Remaja (KMR) di Kabupaten Karanganyar resmi dihentikan setelah produk yang diproduksinya dinyatakan tidak layak dikonsumsi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium.
Penutupan operasional pabrik dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai tindak lanjut atas temuan minyak goreng bermasalah yang sempat didistribusikan melalui program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada masyarakat di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri.
Kasatreskrim Polres Wonogiri, Iptu Agung Sedewo, membenarkan bahwa aktivitas produksi PT KMR telah dihentikan sejak kasus tersebut terungkap.
"Operasional pabrik ditutup BPOM dan tidak diperbolehkan melakukan produksi sejak kasus ini ditemukan," ujarnya.
Polisi Tetapkan Satu Tersangka
Dalam proses penyidikan, Polres Wonogiri telah menetapkan seorang tersangka berinisial J (50), warga Jakarta, yang merupakan pegawai PT KMR.
Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka bertanggung jawab melakukan pemeriksaan akhir (final check) terhadap produk MinyaKita sebelum dipasarkan.
Namun, penyidik menduga proses pemeriksaan akhir tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sehingga produk yang tidak memenuhi standar mutu tetap beredar di masyarakat.
Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa sejumlah saksi, korban, serta mengantongi hasil pemeriksaan laboratorium sebagai alat bukti.
Meski saat diperiksa tersangka membantah tuduhan tersebut, penyidik menilai bukti yang diperoleh telah memenuhi unsur untuk menetapkannya sebagai tersangka.
Hasil Laboratorium: Tidak Layak Dikonsumsi
Penyidik menegaskan penyebab pasti munculnya aroma menyerupai minyak tanah atau solar hanya dapat dijelaskan oleh ahli laboratorium.
Karena itu, kepolisian tidak memberikan kesimpulan teknis mengenai apakah bau tersebut berasal dari kontaminasi bahan baku, proses produksi, penyimpanan, atau faktor lainnya.
Namun demikian, hasil pengujian laboratorium memastikan bahwa minyak goreng tersebut tidak layak dikonsumsi manusia.
Keterangan para saksi penerima bantuan juga menguatkan temuan tersebut.
Warga mengaku aroma menyengat baru muncul setelah kemasan dibuka dan minyak digunakan untuk menggoreng. Selain mengeluarkan bau menyerupai minyak tanah atau solar, minyak juga berubah warna menjadi lebih gelap saat dipanaskan sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
Berawal dari Keluhan Warga Penerima Bantuan Pangan
Kasus ini bermula dari laporan sejumlah warga Kelurahan Gesing, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, yang menerima minyak goreng MinyaKita dalam paket bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Sebanyak 1.203 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan tersebut.
Beberapa hari setelah digunakan, warga mulai mengeluhkan aroma tidak lazim serta kualitas minyak yang berbeda dibandingkan produk MinyaKita yang biasa beredar di pasaran.
Selain bau menyengat, minyak juga dinilai memiliki warna lebih pekat dan menghasilkan aroma yang memengaruhi cita rasa makanan.
Lurah Gesing, Jamari, membenarkan adanya laporan dari masyarakat dan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait.
Seluruh Produk Bermasalah Ditarik dan Diganti
Sebagai langkah perlindungan terhadap masyarakat, seluruh minyak goreng yang diduga bermasalah langsung ditarik dari para penerima bantuan.
Bulog bersama pemerintah daerah, penyedia barang, dan unsur Forkopimcam melakukan pendataan sekaligus memastikan seluruh produk diganti dengan minyak goreng baru yang memenuhi standar kualitas.
Distribusi minyak pengganti dilakukan kepada seluruh 1.203 keluarga penerima manfaat, sementara produk lama dikumpulkan untuk dikembalikan kepada pihak penyedia sebagai bagian dari proses penanganan kasus.
Polisi Dalami Dugaan Kelalaian Produksi
Hingga kini penyidik masih terus mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri jumlah total produk yang diproduksi serta kemungkinan adanya distribusi ke wilayah lain.
Kepolisian menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional guna memastikan perlindungan terhadap konsumen serta memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa setiap produk pangan yang beredar di masyarakat wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi. Pengawasan mutu di setiap tahapan produksi, termasuk pemeriksaan akhir sebelum produk dipasarkan, merupakan bagian penting dalam menjamin keselamatan konsumen serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan pemerintah.
Indri Oktaviani/ Fredy Legito
0 Komentar