KUBU RAYA — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mulai melakukan pemeriksaan kinerja pendahuluan terhadap pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Polres Kubu Raya. Pemeriksaan tersebut mencakup periode Tahun Anggaran 2024 hingga Semester I 2026.
Pemeriksaan berlangsung di Aula Mapolres Kubu Raya, Kamis (20/8/2026), sejak pukul 08.30 WIB. Tim BPK RI menelusuri berbagai aspek pengelolaan keuangan dan aset negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan hingga pelaporan.
Pemeriksaan ini menjadi penting karena BMN yang berada di lingkungan kepolisian pada hakikatnya merupakan aset negara yang harus dikelola secara tertib, transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia melalui Kasubsi Penmas Aiptu Ade mengatakan pemeriksaan BPK RI merupakan bagian dari pemeriksaan kinerja pendahuluan untuk melihat secara menyeluruh pelaksanaan pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Polres Kubu Raya.
“Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara Tahun 2024 sampai dengan Semester I 2026, khususnya dari aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pelaporan,” ujar Ade.
Menurutnya, pemeriksaan tidak semata-mata melihat kelengkapan administrasi. BPK RI juga menilai apakah pengelolaan keuangan dan aset telah berjalan sesuai dengan ketentuan serta apakah terdapat kelemahan yang perlu segera diperbaiki.
“Dari pemeriksaan ini diharapkan dapat diketahui kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan yang berlaku serta potensi kelemahan yang perlu diperbaiki. Hal ini penting untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan maupun BMN,” katanya.
BPK Telusuri Rantai Pengelolaan Aset
Pemeriksaan BPK RI mencakup sejumlah titik penting dalam siklus pengelolaan BMN. Salah satunya berkaitan dengan perencanaan kebutuhan Alat Material Khusus (Almatsus) serta penyusunan standar Minimum Essential Police Equipment (MEPE).
Pemeriksa juga menelaah pengendalian anggaran, termasuk belanja modal untuk peralatan dan mesin. Efisiensi serta akuntabilitas proses pengadaan menjadi bagian yang tidak luput dari pemeriksaan.
Tidak berhenti pada pengadaan, BPK RI juga menelusuri bagaimana aset tersebut dicatat, digunakan, diamankan dan dipelihara setelah berada dalam penguasaan institusi.
Penatausahaan dan akurasi data BMN menjadi aspek penting karena kesalahan pencatatan dapat berpengaruh terhadap kejelasan status, nilai, kondisi maupun keberadaan aset negara.
Pemeriksaan juga menyentuh aspek pemanfaatan dan pengamanan aset, termasuk tanah dan bangunan yang berada dalam penguasaan kepolisian.
Dengan demikian, pemeriksaan BPK RI bukan hanya persoalan apakah barang tercatat dalam dokumen administrasi, tetapi juga apakah aset tersebut benar-benar ada, memiliki status yang jelas, digunakan sesuai peruntukannya dan dipelihara dengan baik.
Tanah Negara dan Aset Belum Bersertifikat Ikut Ditelusuri
Salah satu bagian yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan adalah data aset tanah. Tim pemeriksa meminta data mengenai tanah Polri yang digunakan sebagai lokasi SPPG, tanah yang belum bersertifikat, hingga aset tanah yang diklaim oleh instansi atau kesatuan lain.
Persoalan status dan legalitas aset tanah menjadi penting karena aset negara harus memiliki pencatatan dan dokumen pendukung yang jelas. Ketidakjelasan status aset berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
BPK RI juga meminta dokumen terkait status Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN, nilai buku dan kondisi aset, perjanjian sewa aset, pemeliharaan peralatan dan mesin, hingga dokumen penghapusan BMN.
Selain itu, data Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), label barang, laporan Barang Kuasa Pengguna, serta hasil inventarisasi aset turut menjadi bagian dari bahan pemeriksaan.
Dokumen Anggaran dan Sistem Digital Diperiksa
Untuk menguji keterkaitan antara perencanaan, anggaran dan realisasi aset, tim pemeriksa juga meminta berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran.
Dokumen tersebut antara lain Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, LKIP Tahun 2024, 2025 dan 2026 sampai Semester I, laporan monitoring dan evaluasi, serta regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN.
BPK RI turut memeriksa dokumen usulan kebutuhan anggaran dan BMN, RKBMN, RKA-K/L serta data BMN yang tercatat dalam SAKTI Modul SABMN dan SIMAN.
Aspek penerimaan negara juga menjadi bagian pemeriksaan melalui penelusuran data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Buku Kas Bendahara Penerimaan dan rekening koran.
Rangkaian pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BMN tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.
Libatkan Jajaran Polres dan Pengawasan Polda
Pemeriksaan melibatkan jajaran Polres Kubu Raya serta unsur pengawasan Polda Kalimantan Barat.
Hadir dalam kegiatan tersebut AKM II Itwasda Polda Kalbar Kombes Pol Agung Setyo Wahyudi, Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia, Plt Kabaglog Polres Kubu Raya Kompol Sumarno, Kasubbagstrajemen dan RB Bagren Polres Kubu Raya AKP Supariyanto, serta sejumlah pejabat dan pengelola administrasi.
Turut terlibat Parik 4 Itbid 2 Itwasda Polda Kalbar Iptu Ady Irawan Suyono, Parik 2 Itbid 1 Itwasda Polda Kalbar Iptu Syawaludin, Kasiwas Polres Kubu Raya Iptu I Kadek Pangjaya, Ps Kasikeu Polres Kubu Raya Aiptu Wahyu Priono, serta operator perencanaan dan anggaran, pengelola BMN dan PNBP Polres Kubu Raya.
Sementara itu, tim pemeriksa BPK RI dipimpin Ketua Tim Imam Sutaya, S.T. Tim tersebut terdiri atas Ketua Sub Tim II Nawa Budi Prakoso, S.E., M.M.I., serta anggota Septian Wahyu Adhi Prakoso, S.E., M.Com., CFE., GRCP., GRCA., Tatit Eksana Putrakusuma, S.E., Yudi Septian Nugraha, S.E., CertDA., dan Rizky Wirawan, S.T.
Pemeriksaan Harus Berujung Perbaikan
Pemeriksaan BPK RI pada akhirnya tidak semestinya dipandang sebatas kegiatan administratif atau pemeriksaan dokumen. Lebih jauh, pemeriksaan tersebut merupakan instrumen untuk memastikan uang negara dan aset negara benar-benar dikelola sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas pemerintahan.
Bagi Polres Kubu Raya, momentum pemeriksaan ini dapat menjadi sarana evaluasi terhadap seluruh rantai pengelolaan BMN, termasuk perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan hingga penghapusan aset.
Tertib aset juga menjadi semakin penting ketika menyangkut tanah dan bangunan milik negara. Setiap aset harus memiliki status yang jelas, tercatat dengan benar, berada dalam penguasaan yang sah dan digunakan untuk mendukung kepentingan kedinasan maupun pelayanan publik.
Karena itu, setiap potensi kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara serius. Jangan sampai persoalan administrasi yang sebenarnya dapat diperbaiki sejak awal justru berkembang menjadi persoalan yang lebih besar di kemudian hari.
Publik tentu berharap pemeriksaan BPK RI menghasilkan perbaikan nyata, bukan sekadar tumpukan dokumen pemeriksaan. Pengelolaan BMN yang tertib harus tercermin dalam kondisi aset di lapangan, kejelasan status hukum, akurasi pencatatan serta efektivitas pemanfaatannya.
Pada akhirnya, aset negara bukan milik pribadi pejabat atau institusi tertentu. BMN merupakan kekayaan negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Karena itu, semakin tertib pengelolaan anggaran dan aset negara, semakin kuat pula akuntabilitas institusi. Sebaliknya, setiap kelemahan dalam pengelolaan aset harus segera dibenahi agar tidak menjadi celah yang dapat merugikan negara maupun menggerus kepercayaan masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar