JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 504 dapur MBG di berbagai daerah dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi dan telah ditutup secara permanen.
Informasi tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia, Kamis (13/8/2026).
Menurut Sudaryono, penutupan dilakukan berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan.
“Ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak untuk kemudian secara sanitasi,” ujar Sudaryono.
Sekitar 3.000 Dapur Masih Dalam Pemeriksaan
Selain 504 dapur yang telah ditutup permanen, BGN menyebut sekitar 3.000 dapur MBG lainnya masih menjalani proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap dapur yang akan menjalankan program memenuhi standar keamanan dan sanitasi yang telah ditetapkan.
Sudaryono menegaskan bahwa proses pemeriksaan harus dilakukan secara serius. Percepatan pelaksanaan program, menurutnya, tidak boleh mengorbankan standar keamanan pangan.
“Semuanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh Dinas Kesehatan masing-masing,” katanya.
Ia menekankan bahwa persoalan keamanan pangan dalam program MBG bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berkaitan langsung dengan keselamatan para penerima manfaat, terutama anak-anak.
“Ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita,” tegasnya.
BGN Terapkan Prinsip Zero Tolerance
BGN juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan yang telah membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG.
“Kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero toleran terhadap adanya kasus keracunan kemudian di kemudian hari,” ujarnya.
Kebijakan penutupan permanen terhadap dapur yang dinyatakan tidak layak sanitasi menjadi bagian dari upaya BGN memperketat standar pelaksanaan program.
Dengan masih adanya sekitar 3.000 dapur yang menjalani pemeriksaan, hasil evaluasi Dinas Kesehatan di daerah akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan dapur sebelum digunakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.
BGN menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama, sehingga dapur yang belum memenuhi standar tidak boleh dipaksakan beroperasi.
Sumber: Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional
Nomor: SIPERS-293/BGN/08/2026
(Tim)
0 Komentar