Sambas - Munculnya dugaan penyimpangan dalam pengadaan buku di Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas yang disebut bernilai miliaran rupiah kembali memantik perhatian publik.
Hasil Temuan tersebut dinilai menambah daftar kasus Extra Ordinary Crime yang selama ini kerap menjadi sorotan publik dalam hal tata kelola anggaran proyek pendidikan sekabupaten dan sekota di kalimantan barat ini.
Investigasi Empiris.
Menurut hasil investigasi empiris yang disampaikan oleh Lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi (TINDAK), terutama disektor pendidikan yang merupakan salah satu perangkat daerah [ OPD ] yang mengelola anggaran dalam jumlah besar setiap tahunnya. Anggaran tersebut selalu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga dalam pengelolaannya dituntut berlangsung secara transparan, akuntabel, dan harus sesuai dengan skema ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua Tim Investigasi TINDAK, Faisal, SH mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran setelah menerima informasi valid dari seorang sumber yang meminta identitasnya untuk dirahasiakan. Berangkat dari Informasi tersebut maka kemudian diverifikasi melalui serangkaian investigasi lapangan dengan sistem sinkronisasi data.
Faisal, mengatakan bahwa hasil penelusuran secara langsung kelocus awal menunjukkan adanya sejumlah indikasi yang dinilai patut untuk ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum khususnya Pidsus Kejari sambas.
" Di locus dugaan korupsi tersebut Kami menemukan sejumlah korelasi informasi yang menurut hasil investigasi awal patut diduga mengarah pada adanya perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Namun seluruh dugaan tersebut tentunya di Up atau diteruskan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kejaksaan negeri sambas selaku lembaga penegak hukum yang konsisten melakukan penindakan hukum Korupsi disambas saat ini," ujarnya.
Faisal menjelaskan, lembaganya telah menyusun legal opinion sebagai dasar untuk melaporkan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum. Meski demikian, ia mengakui bahwa masih memiliki keraguan terhadap kesungguhan pidsus kejari sambas dalam memproses penegakan hukum Tipikor yang terjadi Di Dinas Pendidikan tersebut karena berdasarkan pengalaman yang telah lalu tidak tuntasnya penanganan sejumlah laporan disebelumnya.
Menurutnya, telah terjadinya beberapa dugaan penyimpangan penyimpangan DAK, termasuklah proyek rehabilitasi menggunakan material bekas sekolah yang sebelumnya pernah dilaporkan, hingga kini belum diketahui perkembangan proses hukumnya.
"Kami berharap setiap laporan masyarakat di Kejaksaan diproses secara konsisten, profesional, transparan, dan berkepastian hukum sesuai dengan keinginan Presiden RI. Justru kalau abai dengan laporan akan memunculkan persepsi negative di kalangan masyarakat sambas dengan opini bahwa suatu instansi seolah-olah kebal hukum yang tolok ukurnya laporan-laporan sebelumnya belum memberikan kejelasan dan ketidak pastian," kata Faisal.
Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pandangan lembaganya berdasarkan pengalaman pelaporan sebelumnya di kejari sambas, sekaligus menjadi harapan agar aparat penegak hukum tipikor dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sesuai dengan azas legalitas dan azas keadilan.
Lembaga TINDAK juga mendorong agar aparat penegak hukum untuk melakukan audit yuridis, penyelidikan, dan penyidikan serta pendalaman yang menjunjung tinggi komitmen pemberantasan korupsi terhadap seluruh kegiatan yang diduga bermasalah dengan skema berdasarkan konsep hukum pembuktian yaitu 2 alat bukti permulaan yang cukup. Menurutnya juga, penegakan hukum yang objektif adalah merupakan bagian terpenting dalam menjaga trust masyarakat terhadap sistem pengelolaan anggaran proyek di dinas pendidikan kabupaten sambas.
Sumber : Investigator Lembaga TINDAK.
0 Komentar