JAKARTA – Bank Dunia mengungkap temuan yang menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dalam laporan terbarunya bertajuk "Indonesia: Membuka Potensi Pajak Usaha untuk Pertumbuhan", lembaga internasional tersebut menyebut sebagian pelaku usaha di Indonesia memilih menghindari transaksi melalui sistem perbankan sebagai salah satu cara untuk mengurangi jejak administrasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
Temuan tersebut didasarkan pada hasil survei terhadap pelaku usaha yang menunjukkan adanya keterkaitan antara rendahnya penggunaan layanan keuangan formal dengan tingkat kepatuhan pajak.
Dalam laporannya, Bank Dunia menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kecenderungan menghindari kewajiban perpajakan umumnya juga lebih sedikit memanfaatkan fasilitas perbankan, baik dalam bentuk transaksi, transfer dana, maupun pembiayaan usaha.
Bahkan, hasil survei terhadap pelaku usaha mikro menunjukkan sebagian pelaku usaha secara sengaja menghindari penggunaan transfer bank dalam aktivitas usahanya.
"Survei Bank Dunia terpisah tentang usaha mikro menemukan bahwa banyak usaha kecil sengaja menghindari transfer perbankan untuk menghindari pajak," demikian kutipan dalam laporan Bank Dunia.
Perusahaan Eksportir Dinilai Lebih Patuh
Laporan tersebut juga mengungkap adanya perbedaan perilaku antara perusahaan eksportir dan non-eksportir.
Perusahaan eksportir dinilai lebih banyak memanfaatkan layanan keuangan formal karena membutuhkan dukungan pembiayaan perdagangan, transaksi internasional, hingga fasilitas kredit dari lembaga keuangan.
Sebaliknya, perusahaan non-eksportir yang dalam survei dinilai memiliki kecenderungan lebih besar melakukan penghindaran pajak tercatat lebih jarang menggunakan pinjaman maupun layanan keuangan formal dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Menurut Bank Dunia, keterhubungan dengan sistem keuangan formal menciptakan transparansi yang lebih tinggi karena setiap transaksi meninggalkan rekam jejak administratif yang dapat ditelusuri.
Pembayaran Digital Dorong Kepatuhan Pajak
Laporan itu juga menemukan bahwa penggunaan pembayaran elektronik dan transaksi melalui perbankan memiliki hubungan positif dengan tingkat kepatuhan perpajakan.
Perusahaan yang telah memanfaatkan sistem pembayaran digital cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan dibandingkan perusahaan yang masih mengandalkan transaksi tunai.
Sebaliknya, perusahaan yang tidak menggunakan pembayaran elektronik lebih sering menilai bahwa menghindari pajak relatif lebih mudah dilakukan karena minimnya jejak transaksi yang dapat diverifikasi.
Namun demikian, Bank Dunia menegaskan bahwa temuan tersebut tidak dapat diartikan sebagai hubungan sebab-akibat.
Laporan tersebut hanya menunjukkan adanya korelasi positif antara penggunaan layanan keuangan formal dengan tingkat kepatuhan pajak, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan faktor-faktor penyebabnya.
Perluasan Keuangan Formal Dinilai Strategis
Secara keseluruhan, Bank Dunia menilai perluasan akses terhadap layanan keuangan formal dapat menjadi salah satu strategi penting dalam memperluas basis perpajakan nasional.
Dengan semakin banyak pelaku usaha yang menggunakan transaksi digital dan sistem perbankan, pemerintah dinilai akan lebih mudah melakukan administrasi perpajakan secara transparan dan akuntabel.
Meski demikian, Bank Dunia mengakui bahwa mengukur tingkat penghindaran pajak pada setiap perusahaan masih menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan data serta kompleksitas aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Karena itu, penguatan ekosistem keuangan formal, peningkatan literasi perpajakan, penyederhanaan administrasi, serta pembangunan kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela sekaligus memperkuat penerimaan negara dalam jangka panjang.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar