JAKARTA — Krisis ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera kembali membuka pertanyaan besar mengenai siapa saja yang berada di balik aliran pembiayaan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor berisiko terhadap lingkungan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menyoroti keterlibatan industri keuangan dalam pembiayaan sejumlah perusahaan yang aktivitasnya dinilai memiliki risiko terhadap lingkungan. Dalam data yang dikutip WALHI Sumut dari Forests & Finance, sepanjang 2014–2025 terdeteksi pembiayaan sekitar US$42,9 miliar kepada sejumlah perusahaan di sektor berisiko di Sumatera.
Nilai tersebut terdiri atas sekitar US$16,9 miliar dalam bentuk pinjaman dan US$26,1 miliar melalui pembiayaan penjaminan atau underwriting.
Di antara puluhan lembaga keuangan yang tercatat, Bank Mandiri menjadi bank asal Indonesia dengan nilai pembiayaan terbesar, yakni sekitar US$3,752 miliar.
Namun, posisi Bank Mandiri tersebut tidak berdiri sendiri. Sejumlah bank dan lembaga keuangan asing dari China, Jepang, Singapura, Inggris, Amerika Serikat, Australia, hingga Malaysia juga tercatat dalam daftar pembiayaan.
Kondisi tersebut membuat persoalan lingkungan di Sumatera tidak lagi semata-mata menjadi persoalan perusahaan yang beroperasi di lapangan. Sektor keuangan juga menjadi bagian penting yang patut diperiksa karena modal merupakan salah satu faktor yang memungkinkan kegiatan usaha berskala besar terus berjalan.
Banjir, Longsor, dan Pertanyaan tentang Aliran Modal
WALHI Sumut mengaitkan sorotan tersebut dengan bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir 2025, termasuk banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh.
Menurut WALHI, sebagian penyintas hingga kini masih menghadapi dampak dari bencana tersebut.
Di tengah kondisi itu, muncul pertanyaan mengenai bagaimana lembaga keuangan melakukan penilaian terhadap perusahaan yang mendapatkan pembiayaan.
Apakah aspek lingkungan benar-benar menjadi pertimbangan utama sebelum pembiayaan diberikan?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika aktivitas perusahaan yang mendapatkan pembiayaan berada di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi atau berpotensi memengaruhi fungsi hidrologis dan ekosistem.
WALHI Sumut menilai keterbukaan informasi mengenai pembiayaan masih menjadi persoalan. Data yang berhasil ditelusuri, menurut mereka, baru menggambarkan sebagian dari keseluruhan aliran dana karena keterbatasan transparansi mengenai struktur korporasi dan pembiayaan perusahaan di Indonesia.
Bank Mandiri Terbesar dari Indonesia
Dalam daftar 20 pemberi pinjaman terbesar yang disampaikan WALHI Sumut, Bank Mandiri berada di posisi kedua secara keseluruhan dengan nilai sekitar US$3,752 miliar.
Posisi teratas ditempati SDIC Finance dari China dengan sekitar US$5,338 miliar.
Selain Bank Mandiri, sejumlah bank Indonesia lainnya juga masuk daftar, antara lain Bank Rakyat Indonesia sekitar US$1,649 miliar dan Bank Negara Indonesia sekitar US$1,144 miliar.
Artinya, persoalan pembiayaan sektor berisiko terhadap lingkungan tidak hanya menyangkut satu institusi.
Ada jejak perbankan nasional sekaligus jaringan keuangan internasional yang perlu dilihat secara lebih terbuka.
Bank dari China mendominasi sejumlah posisi teratas, disusul lembaga keuangan Jepang, Singapura, Inggris dan negara lainnya.
Situasi ini menunjukkan bahwa ketika sebuah perusahaan beroperasi di sektor dengan risiko ekologis tinggi, rantai pembiayaannya dapat melibatkan banyak institusi keuangan sekaligus.
Agincourt Resources Juga Jadi Sorotan
WALHI Sumut juga menampilkan data mengenai kreditor PT Agincourt Resources, perusahaan pengelola Tambang Emas Martabe.
Dalam data tersebut, total pembiayaan yang terdeteksi mencapai sekitar US$9,87 miliar.
Bank Mandiri tercatat sebagai salah satu kreditor dengan nilai sekitar US$542 juta. Selain Bank Mandiri, terdapat sejumlah lembaga keuangan asing seperti SMBC Group, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial, Bank of China, Mizuho Financial, Citigroup dan sejumlah bank lainnya.
Data tersebut tentu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa bank-bank tersebut melakukan pelanggaran lingkungan.
Hubungan pembiayaan dengan perusahaan juga tidak otomatis berarti lembaga keuangan tersebut bertanggung jawab atas setiap dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan perusahaan.
Namun, justru di titik inilah transparansi dan uji kepatuhan menjadi penting.
Publik berhak mengetahui bagaimana bank memastikan bahwa dana yang disalurkan tidak memperbesar risiko kerusakan lingkungan, konflik sosial maupun pelanggaran terhadap kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.
Batang Toru dan Hilangnya Tutupan Hutan
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian WALHI adalah lanskap Batang Toru.
WALHI mencatat perubahan tutupan hutan sekitar 10.795,31 hektare yang disebut berkaitan dengan aktivitas tujuh perusahaan besar.
Menurut WALHI, perubahan tersebut diperkirakan menyebabkan hilangnya lebih dari 5,4 juta pohon, termasuk pada kawasan yang memiliki fungsi sebagai penyangga hidrologis dan koridor satwa.
WALHI menilai pembukaan lahan dalam skala besar dapat melemahkan fungsi alami kawasan hulu dan berpotensi meningkatkan risiko banjir serta longsor di wilayah hilir.
Di sinilah persoalan pembiayaan menjadi relevan.
Jika modal menjadi bahan bakar bagi ekspansi sebuah perusahaan, maka standar lingkungan dalam keputusan pembiayaan tidak semestinya hanya menjadi formalitas administratif.
Bank memiliki posisi strategis untuk memastikan perusahaan yang dibiayai memenuhi standar lingkungan, memiliki perizinan yang sah, menjalankan kewajiban pemulihan lingkungan, serta tidak mengabaikan hak masyarakat di sekitar wilayah operasinya.
Bank Diminta Jangan Hanya Bicara Keuntungan
WALHI Sumut menilai industri keuangan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan.
Perbankan dapat memilih untuk terus membiayai aktivitas yang memiliki risiko ekologis tinggi, atau menggunakan kekuatan finansialnya untuk mendorong perusahaan melakukan transisi menuju praktik usaha yang lebih bertanggung jawab.
Karena itu, pertanyaan publik tidak berhenti pada berapa besar uang yang disalurkan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Untuk kegiatan apa uang tersebut digunakan?
Bagaimana proses uji kelayakan lingkungan dilakukan?
Apakah seluruh izin perusahaan telah diperiksa?
Bagaimana bank mengawasi penggunaan dana setelah kredit diberikan?
Dan yang tidak kalah penting, apa yang dilakukan bank apabila perusahaan yang dibiayai terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka oleh industri perbankan, terutama ketika pembiayaan bernilai miliaran dolar berhadapan dengan kawasan ekologis yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan jutaan masyarakat.
Transparansi Jadi Kunci
WALHI Sumut menekankan perlunya audit perizinan secara menyeluruh, transparansi pembiayaan serta penegakan hukum terhadap aktivitas usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
Sebab, jika hanya perusahaan yang diperiksa sementara rantai modal di belakangnya tidak pernah dibuka, maka publik hanya melihat ujung dari sebuah persoalan, bukan keseluruhan sistemnya.
Perbankan memiliki tanggung jawab untuk memastikan prinsip kehati-hatian tidak berhenti pada kemampuan debitur mengembalikan pinjaman.
Kehati-hatian juga semestinya mencakup risiko sosial dan ekologis dari kegiatan usaha yang dibiayai.
Pada akhirnya, bencana ekologis Sumatera tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang membuka lahan, siapa yang membangun proyek, atau siapa yang mengelola perusahaan.
Ada pertanyaan yang jauh lebih besar:
Dari mana modalnya datang, siapa yang membiayai, dan sejauh mana lembaga keuangan bertanggung jawab memastikan uang tersebut tidak ikut memperbesar kerusakan lingkungan?
WALHI mendorong keterbukaan data dan pengawasan yang lebih ketat agar industri keuangan tidak hanya menjadi penyedia modal, tetapi juga ikut memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dibayar dengan kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat.
Catatan redaksi: angka dan daftar kreditor di atas merupakan data yang diklaim/disampaikan WALHI Sumut dengan merujuk pada Forests & Finance. Untuk menjaga akurasi jurnalistik, sebaiknya Bank Mandiri, perusahaan terkait, dan lembaga keuangan lain diberi ruang hak jawab/konfirmasi, khususnya mengenai tujuan pembiayaan, periode pembiayaan, bentuk fasilitas, serta apakah mereka menilai terdapat pelanggaran lingkungan dalam kegiatan perusahaan yang dibiayai.
0 Komentar